Pedagang Pasar Bantargebang Diminta Tempuh Jalur Hukum 

Editor: Koko Triarko

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, ditemui Cendana News, di GOR Patriot Chandrabaga, Selasa (23/3/2021). –Foto: M Amin

BEKASI – Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi, mengarahkan para pedagang pasar Bantargebang untuk menempuh jalur hukum melalui gugatan di pengadilan. Hal itu menanggapi aksi protes para pedagang pasar di depan kantor Pemkot, kemarin.

“Sebagai warga yang baik, harusnya melalui proses yang ada. Seperti apa, ya bisa melalui gugatan perdata saja, tak usah teriak-teriak di jalan seperti kemarin, gugat saja di pengadilan, pasal mana karena jelas aturannya dan legal sebagai warga negara yang baik,”ungkap Rahmat Effendi, kepada Cendana News, Selasa (23/3/2021).

Dikatakan, bahwa dalam proses revitalisasi pasar Bantargebang itu telah melalui kesepakatan antara pihak Pemkot Bekasi dengan pihak ke tiga. Menurutnya, pemerintah memutuskan sesuatu telah melalui proses dan diskusi dengan berbagai pihak.

“Pemkot Bekasi itu punya Datun dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, sebagai jaksa pengacara negara. Pemerintah tentu telah meminta saran ke Datun,” tegas Bang Pepen, sapaan akrabnya.

Meminta warga untuk melakukan proses hukum adalah bagian dari  memberi kesempatan warganya untuk cerdas secara hukum. Ia mengatakan, wali kota tidak bisa membatalkan sesuatu  yang telah diputuskan begitu saja. Termasuk soal PKS yang telah disepakati bersama. Untuk itu,  ia meminta untuk mempelajari dan buka lagi apa isinya.

“Ketemu dengan dinas pasar kan sama saja. Andai saya menemui saat aksi kemarin, saya akan mempertanyakan proses apa yang sudah dilakukan disepakati, kan isinya jelas, pelajari saja isinya mana yang ga sesuai atau dianggap memberatkan pedagang, maka yang merasa mewakili pedagang yang mana, bisa mengajukan keberatan,” jelasnya.

Sementara itu, Latif, Ketua Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) dikonfirmasi terpisah, mengaku tetap akan menggelar aksi jika tidak ada tanggapan langsung dari Wali Kota Bekasi untuk menemui para pedagang pasar. Latif akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

“Pertanyaannya sekarang, alur mekanisme timbulnya perjanjian kerja sama (PKS) yang disoal. Mulai dari proses lelang, timbulnya harga kios yang memberatkan pedagang dan indikasi pemalsuan,” tandas Latif.

Untuk itu, dia meminta Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, menanggapi serius persoalan yang ada di pasar Bantargebang. Kami ini, lanjutnya, menanggap Wali Kota sebagai orang tua, dan tidak ingin beliau terjerumus ke hal yang tidak diinginkan dari proses revitalisasi pasar Bantargebang itu sendiri.

Karena isi PKS dan praktik di lapangan diakui Latif banyak kejanggalan. Dan, harus diketahui siapa yang ingin melakukan revitalisasi, apakah pedagang pasar atau pemilik wilayah.  Pertanyaan lainnya adalah soal status lahan pasar sendiri, aset siapa?

“Saat ini, hanya menunggu keseriusan Pemkot Bekasi melalui Wali Kota langsung dalam menyelesaikan persoalan revitalisasi pasar Bantargebang, jika tidak kami telah menyiapkan semua data dan akan langsung melaporkan proses revitalisasi tersebut ke Mabes Polri,” pungkas Latif.

Lihat juga...