Pelaku Sejarah: Supersemar Dibuat Tanpa Tekanan

Editor: Koko Triarko

Prof. Aminudin Kasdi, penulis dan peneliti sejarah, memaparkan soal sejarah PKI sebagai aksi makar, yang seharusnya ditumpas, Jumat (12/3/2021). –Foto: M Amin

JAKARTA – Pelaku sejarah, sekaligus Deklarator Tritura 10 Januari 1966, Dr. Fahmi Idris, menjawab anggapan keliru yang selama ini mengatakan, bahwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang diberikan Bung Karno kepada Soeharto dikeluarkan dalam tekanan tertentu.

“Yang berani menekan Bung Karno saat itu siapa? Karena beliau ketika itu kurun Maret 1966 masih merupakan pusat kekuatan politik di Indonesia,” jelas Fahmi Idris, dalam webinar membahas soal Supersemar, diikuti Cendana News, Jumat (12/3/2021).

Dia menegaskan, hingga Maret 1966, Bung Karno masih menjadi pusat kekuatan politik selain dirinya sendiri dan kekuatan lainnya. Sehingga, tegas Fahmi, pada kurun Maret 1966 ketika Bung Karno membuat Supersemar, pertanyaannya siapa yang berani menekan?

Pelaku sejarah, sekaligus Deklarator Tritura 10 Januari 1966, Dr. Fahmi Idris, mengklarifikasi anggapan keliru terkait Supersemar dibuat dalam tekanan, Jumat (12/3/2021). –Foto: M Amin

“Jadi, saya katakan anggapan itu menurut saya keliru. Saya sampaikan, bahwa dalam pembuatan Supersemar itu tidak sama sekali dalam tekanan, mengingat posisi Bung Karno saat itu luar biasa. Beliau merupakan kekuatan politik sendiri di samping kekuatan politik lainnya,” tandas Fahmi ldris.

Ia pun menjawab terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan menyampaikan, bahwa pelanggaran HAM berat terjadi jika dilakukan satu pihak saja kepada pihak lainnya.

“Tapi, apa yang terjadi pada kurun 1966 akibat terjadi konflik. Seperti di berbagai desa wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, banyak terjadi pembantaian oleh eks PKI, meski seperti daerah Jakarta dan lainnya tidak terasa,” ujarnya.

Sebelum terjadi pembubaran yang dilakukan oleh Soeharto setelah mendapat Surat Perintah 11 Maret 1966, kata Fami, harus diketahui bahwa kekuatan komunis cukup luar biasa.

“Mereka melakukan pembunuhan dan sebagainya, hingga akhirnya ada kekuatan antikomunis melakukan perlawanan, dan terjadi saling bunuh,” jelasnya.

Fahmi menegaskan, bahwa jika peristiwa PKI di Indonesia disebut sebagai pelanggaran HAM berat, ia tidak setuju. Menurutnya, peristiwa tersebut adalah konflik politik yang berdarah.

PKI Bertindak Makar

Prof. Aminudin Kasdi, penulis dan peneliti sejarah, juga menyatakan hal senada. Jika dikatakan pelanggaran HAM, ia justru mempertanyakan dari sudut pandang mana? Menurutnya, sejarah itu tidak bisa dipandang dari satu sisi.

Bahkan, dia mengaku sempat marah ketika pada 2016 negara diminta harus minta maaf kepada eks PKI, atas peristiwa 1966 dan seterusnya. Untuk itu, dia mengatakan, bahwa negara tidak perlu minta maaf ke eks PKI.

“Ada file-nya, bahwasanya jelas eks PKI itu bertindak makar. Pertama, mendemosionirkan kabinet, itu masuk kategori makar. Ke dua, ialah membentuk Dewan Revolusi sebagai pemegang kedaulatan rakyat di RI, itu juga makar. Kalau makar, kita negara hukum, artinya itu harus ditumpas,” papar Prof. Sardi.

Dikatakan, bahwa negara punya hak untuk menumpas perilaku makar yang membahayakan kedaulatan bangsa. Sehingga, Presiden Soekarno ketika itu memerintahkan kepada Soeharto selaku Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, guna mengawal jalannya pemerintahan.

Soeharto selaku Presiden ke-2 RI, telah melakukan lima operasional satu operasi militer, misalnya serbuan ke Halim Perdana Kusuma, pengejaran kepada yang terlibat G30S/PKI, merazia  teritorial untuk meneliti yang terlibat secara aktif.

“Saat itu masih ada aksi dari PKI seperti di Jawa Tengah sampai menculik komandan Korem. Di Jakarta membunuh 6 jenderal dan satu perwira utama. Ke dua, operasi sosial dan memberi informasi,” tukasnya.

Ke empat, operasi yustisi, mengadili yang terlibat di pengadilan melalui klasifikasi hukuman a, b, c, lalu diadakan pendidikan politik di Pulau Buru.

“Saya hanya ingin tegaskan, bahwa peristiwa Supersemar tidak terjadi begitu saja, tapi ada sebab musabab, dan mengakibatkan kemarahan umat Islam,” tegasnya.

Lihat juga...