Pemda Diminta Sisir UKM Potensial Dikembangkan

Editor: Koko Triarko

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, saat memberikan paparan pada webinar bertajuk produk UMKM Pertanian di Jakarta yang diikuti Cendana News, Senin (15/3/2021). –Dok: CDN

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM)  mendukung pemerintah daerah (pemda) untuk mengembangkan produk Usaha Kecil Menengah (UKM) unggulan, sehingga muncul lebih banyak local champion di tanah air.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, mengimbau pemda untuk menyiapkan UKM produk unggulan di setiap daerah yang bisa bersaing dengan produk luar dan memenuhi standar global.

Dalam produksinya, Teten berharap produk UKM harus inovatif dan memuat kearifan lokal. Dengan diupayakan tetap masuk juga sektor produktif, atau misalnya manufaktur yang kini juga mulai banyak permintaannya.

Karena, saat ini menurutnya baru negara Vietnam yang bisa berkompetisi dengan Cina, seperti garmen dan komponen elektronik.

“Perlu diakui kalau kita banyak impor, padahal kita mampu membuat produk UKM yang inovatif yang memuat kearifan lokal seperti mereka,” ujar Teten, dalam rilisnya yang diterima Cendana News, Senin (29/3/2021) siang.

Teten mencontohkan, provinsi Pontianak yang memiliki banyak potensi komoditas yang bisa dijual dan bersaing dengan produk luar negeri, mulai dari aloevera hingga tenun.  Maka, dia meminta pemda aktif menyisir UKM potensial yang bisa dibesarkan skala usahanya. Dalam pengembangannya, Teten juga mengusulkan skema pembiayaan baru. Yakni,  UMKM dinaikkan usahanya.

“Strateginya, bidik 1-2 usaha-usaha yang potensial di daerah kemudian dibesarkan untuk menjadi unggulan,” tukasnya.

Selain itu, tambah dia, pihaknya juga ingin  mendorong scaling-up UKM dengan bekerja sama inkubator swasta. Hal ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) tentang kewirausahaan yang sedang dibahas untuk mengembangkan UKM. Targetnya adalah mengurangi mikro, karena pelaku UKM banyak tidak terserap di sektor formal.

Kini, Kemenkop UKM aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membesarkan usaha kecil menjadi menengah, bahkan hingga usaha besar.

Sehingga, kata dia, UKM yang masuk ke inkubasi minimal selama 6 bulan diuji oleh para ahli. Setelah produk unggulan dan market demand-nya kuat, baru akan dicarikan pembiayaan.

“Kita jauh dari Vietnam. Negara itu  menyediakan pembiayaan hingga Rp19 miliar dan berhasil melahirkan wirausaha baru,” imbuhnya.

Dari sisi pembiayaan, Teten mengatakan telah menyederhanakan aturan yang ada di Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), supaya koperasi mudah untuk mengakses dan mengembangkan UKM.

Meskipun memang bukan dana hibah, melainkan dana bergulir. Sehingga bantuan pembiayaan itu harus dikembalikan oleh pelaku UKM untuk kesejahteraan koperasi lagi.

Dikatakan dia,  jika koperasi memiliki masalah likuiditas, LPDB-KUMKM hadir untuk memberikan pembiayaan dengan bunga 3 persen dari sebelumnya, 6 persen.

Tahun, ada tambahan dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp1 triliun, yang bisa diakses oleh koperasi di LPDB-KUMKM. Namun, kata dia, sekitar Rp89,3 miliar belum tersalur tahun ini.

“Di Pontianak ada sekitar Rp69 miliar yang sudah disalurkan ke 12 koperasi kepada 396 UMKM oleh LPDB-KUMKM. Koperasi didorong ke sektor riil dan produksi, karena 59 persen di koperasi simpan pinjam,” urainya.

Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM, Djarot W Wibowo, menambahkan,  sejak 2020 pihaknya sudah merelaksasi aturan penyederhanaan pengajuan LPDB-KUMKM lewat Permenkop UKM Nomor 4 Tahun 2020.

Kewajiban jaminan tidak ada lagi, serta syarat koperasi yang mengajukan dari 2 tahun beroperasi menjadi 1 tahun. Selain itu, syarat rekening selama 6 bulan.

Untuk relaksaksi jaminan, Kemenkop UKM  sedang menggalang kerja sama dengan Jamkrida. “Jika ada kekurangan jaminan dari koperasi, bisa diantisipasi dengan Jamkrida. Selain itu, Jamkrida menjadi partner bisnis karena mereka memiliki UMKM binaan, sehingga bisa dihubungkan,” ujar Djarot.

Saat ini, menurutnya pembiayaan dana bergulir lewat skema syariah akan lebih banyak dan fokus di sektor riil.

Lihat juga...