Pemerintah Siapkan Stimulus Fiskal Bagi UMKM Sektor Persampahan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Pemerintah berupaya memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pengelolaan persampahan, dengan memberikan stimulus fiskal hijau (green fiscal stimulus). Penguatan tersebut merupakan salah satu langkah untuk menciptakan pondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Stimulus fiskal hijau ini akan kita berikan kepada tiga sektor prioritas, di samping UMKM Persampahan, ada juga Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di 70 gedung Kementerian, dan Padat Karya Peremajaan Perkebunan,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Arifin Rudiyanto, Rabu (24/3/2021) dalam webinar bertajuk Menuju Ekonomi Hijau dan Inklusif.

Sedikitnya ada tiga bentuk stimulus fiskal yang akan diberikan bagi UMKM sektor pengelolaan persampahan, yaitu pinjaman lunak, kemudian hibah modal, serta dana safeguard keberlanjutan UMKM.

Arifin menyebut, UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung rantai daur ulang sampah dengan kemampuan mencapai 0,5 sampai 5 ton/hari/UMKM. Apabila ditingkatkan kapasitasnya, dapat mengolah sampah lebih banyak lagi.

“UMKM di sektor ini juga dapat menyerap 3 sampai 15 orang tenaga kerja. Tentu saja, jika kapasitasnya ditingkatkan maka tenaga kerja yang diserap akan semakin banyak,” kata Arifin.

Lebih lanjut, Arifin menjelaskan, bahwa berdasarkan perhitungan Bappenas, potensi manfaat peningkatan daur ulang sampah diperkirakan setara dengan Rp23 triliun per tahun.

“Di sisi lain kami juga memperkirakan sektor ini bisa menyerap 15.000 sampai 75.000 tenaga kerja baru, meningkatkan kesejahteraan kurang lebih 850.000 pemulung, serta mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 146 juta ton selama 20 tahun,” papar Arifin.

Upaya pemerintah dalam menguatkan pondasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan juga mendapat apresiasi oleh Asian Development Bank (ADB). Deputy Country Director ADB Untuk Indonesia, Said Zaidansyah mengatakan, hal tersebut tidak saja perlu dilakukan, tapi harus dilakukan.

“Karena jika aktivitas ekonomi ini mengabaikan prinsip-prinsip lingkungan dan perubahan iklim, maka bencana besar akan datang, bahkan saat ini sudah datang dan kita rasakan dampaknya,” cetus Said di forum yang sama.

Said menyebut, bahwa sampai saat ini, ADB telah mendanai 50 persen dari total kapasitas energi bayu dan surya 25 persen dari total energi panas bumi di Indonesia.

“Contoh kami ikut mendanai energi panas bumi Dieng-Patuha 2 sebesar 110 Megawatt dengan nilai US$ 300 juta. Kami juga turut mendanai energi bayu dan surya Jeneponto sebesar 72 megawatt dengan nilai US$64,5 juta,” pungkas Said.

Lihat juga...