Pendidikan Harus Siap Bertransformasi ke Daring

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Era digitalisasi pendidikan memang harus mampu melakukan transformasi ke ranah online alias daring. Hal itu tentunya membutuhkan waktu untuk adaptasi.

“Saat ini telah memasuki era digitalisasi suka nggak suka, mau nggak mau harus siap dengan era digitalisasi meskipun pandemi,” ungkap Adi Susilo, Kaprodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unisma 45 Bekasi, kepada Cendana News, Kamis (4/3/2021).

Dikatakan, bahwa di kampus tempatnya mengajar masih menerapkan pelajaran jarak jauh sistem daring. Meskipun telah diperbolehkan tatap muka, ke depan tentu tetap dalam batasan, sebagian dilaksanakan secara online.

Menurutnya, saat ini juga sudah banyak media pembelajaran melalui aplikasi yang menawarkan sistem online, tidak hanya zoom tapi sudah ada pula google classroom, dan lainnya.

“Terbaik sekarang, harusnya bisa mencontoh Universitas Terbuka (UT) karena bahkan sebelum pandemi, UT pelopor pembelajaran jarak jauh,” ujarnya mengakui, saat ini sistem UT juga kian canggih.

Penerapan pendidikan seperti di UT juga kian banyak yang mencontoh. Dia pun menegaskan bahwa semua harus mulai bertransformasi ke era digitalisasi. Baik SD hingga perguruan tinggi, harus menyiapkan pembelajaran daring, ada atau tidak ada Covid-19.

“Ide pembelajaran jarak jauh sebenarnya sudah digagas oleh Wapres Budiono dulu. Jika bisa dikerjakan dari rumah, kenapa harus keluar rumah sebenarnya,” papar pengamat kebijakan publik di Kota Bekasi ini.

Ia juga menanggapi bahwa saat ini banyak penawaran pembelajaran jarak jauh dari lembaga tertentu bermunculan. Ia menilai hal tersebut adalah sesuatu yang positif, karena pasti harga lebih murah.

“Ikutkan saja, anak dalam penawaran kelas khusus pembelajaran jarak jauh yang ditawarkan lembaga tertentu. Karena dulu, jika dilaksanakan offline biayanya tinggi. Tapi digelar secara online lebih murah bahkan bisa di bawah separuh harga saat tatap muka,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua KPAI Kota Bekasi, Aris Setiawan, mengaku dampak dari PJJ tidak mengurangi tingkat kasus yang melibatkan anak. Namun demikian dia menyebut, kasus anak justru didominasi oleh hak asuh.

“Mungkin karena kondisi pandemi, di tahun 2020 lalu, kasus yang ditangani KPAI didominasi oleh hak asuh anak, karena orang tua terjadi perceraian. Kalau angka kasus lainnya sekaitan dengan PJJ biasa saja,” ujar Aris dikonfirmasi Cendana News.

Dikatakan bahwa selama penerapan PJJ, ada saja ibu yang datang sifatnya konseling, mengadukan beban orang tua yang bertambah karena harus mendampingi anaknya mengikuti PJJ. Sementara di sisi lain mereka juga harus bekerja mencari nafkah.

“Ya itu, akhirnya banyak kasus kekerasan seperti membentak anak dan lainnya. Tapi ini masih batas kewajaran mengingat beban orang tua dalam mencari nafkah, dan harus mendampingi anak mengikuti PJJ,” tandasnya.

Lihat juga...