Penebangan Pohon di Hutan Sikka Harus Selektif

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Banjir bandang yang menerjang beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) seperti Waigete, Mego dan Paga hendaknya membuat pemerintah mengatur penebangan pohon.

“Penebangan pohon di areal perbukitan termasuk di lahan milik masyarakat hendaknya harus selektif,” saran Direktur Wahana Tani Mandiri (WTM) Kabupaten Sikka, NTT, Carolus Winfridus Keupung saat ditemui di kantornya di Kelurahan Kota Uneng, Maumere, Rabu (3/3/2021).

Direktur Wahana Tani Mandiri (WTM), Carolus Winfridus Keupung, saat ditemui di kantornya di Kelurahan Kota Uneng, Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Rabu (3/3/2021). Foto: Ebed de Rosary

Win sapaannya mengatakan, meskipun pepohonan yang ditanam di kawasan perbukitan tersebut berada di lahan masyarakat dan bukan di dalam kawasan hutan, namun sebaiknya diatur.

Ia meminta agar pemerintah daerah melakukan pengawasan sebab apabila semua pohon yang berada di daerah hulu ditebang, maka pasti terjadi banjir bandang.

Bahkan menurutnya, harus ada aturan bagi pemilik lahan di dalam kawasan tangkapan air untuk melindungi kawasan tersebut dengan tidak menebang pohon.

“Perlu diatur juga agar jangan sampai semua wilayah perbukitan dipergunakan warga untuk dijadikan areal kebun. Bukan hanya hutan lindung dan hutan produksi saja yang diatur tetapi hutan yang berada di lahan milik warga di daerah perbukitan,” ucapnya.

Win menyebutkan, selain curah hujan yang tinggi dan dampak dari pemanasan global, banjir bandang juga disebabkan akibat areal perbukitan terbuka.

Selain itu, hampir sebagian besar wilayah perbukitan yang juga dijadikan lahan perkebunan topografinya miring.

Dia menambahkan, kondisi ini diperparah dengan saat musim hujan para petani sedang bercocok tanam di lahan-lahan wilayah perbukitan.

“Rumput telah disiangi sehingga lahan menjadi terbuka dan berdampak terhadap meningkatnya aliran air di permukaan,” tuturnya.

Win katakan, upaya untuk menahan laju erosi tidak signifikan dilakukan seperti minimnya penggunaan terasering di lahan-lahan perkebunan warga yang ada di kemiringan.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Kabupaten Sikka, Herry Siswadi menjelaskan, penebangan pohon di hutan pada lahan milik warga memang harus memiliki izin.

Hery menyebutkan, pemilik lahan harus membuat surat permohonan dengan mengetahui aparat pemerintah desa atau kelurahan di lokasi hutan tersebut dengan mengurus Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu.

“Menebang kayu di hutan merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu. Pemanfaatan hasil hutan kayu ini diperbolehkan tetapi harus mengurus izin terlebih dahulu,” terangnya.

Herry menjelaskan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu diberikan juga kepada perorangan sehingga pihaknya selalu meminta agar masyarakat yang hendak menebang kayu di hutan bertanya terlebih dahulu.

Lihat juga...