Pengamat Ekonomi Energi: Stimulus Lingkungan Hijau Masih Minim 

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Pengamat ekonomi energi dari Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya menilai pemerintah Indonesia kerap memiliki kebijakan yang bergantung pada ekstraktif alam. Sehingga kebijakan ini kerap memicu kerusakan lingkungan tak terkendali.

Bahkan selama ini menurutnya, porsi stimulus yang tidak berhubungan dengan  lingkungan hijau atau ekonomi hijau itu sangat besar yakni 92 persen.

Namun kenyataannya pada pandemi Covid-19 ini, stimulus lingkungan hijau hanya sebesar 8 persen. Dimana dampak positifnya pun hanya berada di kisaran 0,3 persen.

“Angka 8 persen itu digunakan untuk subsidi biodiesel, meningkatkan deforestasi. Pemerintah kan harusnya peka terhadap tren global. Karena kan banyak investor  besar yang prioritaskan aspek environmental, sosial, dan governance sebagai kriteria utama untuk berinvestasi,” ujar Berly, pada webinar bertajuk Menuju Tren Global Ekonomi Ramah Lingkungan di Jakarta yang diikuti Cendana News, Rabu (24/3/2021).

Uniknya lagi, kata dia, beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor ekstraktif diberikan subsidi tanpa persyaratan lingkungan. Sehingga kebijakan ini memperhambat tujuan Indonesia yang lebih ramah lingkungan.

Menurutnya, jika pemerintah ingin meningkatan investasi sejatinya harus menarik investasi yang berkualitas dengan memenuhi standar ESG.

Apalagi saat ini tren global telah menuju ke energi ramah lingkungan. Sehingga pembangunan EBT tanpa mengendalikan pertumbuhan energi batu bara dan minyak bumi tentu itu akan percuma.

“Jadi, janganlah pemerintah itu ada kontradiksi antara kebijakan yang dibuat, ya  seperti rencana pengembangan EBT, tapi anggaran minim,” ujar Berly Martawardaya, yang merupakan Direktur riset Institut for Development of Economics and Finance (INDEF).

Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah memfokuskan pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Namun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alokasi pembangunan ekonomi hijau ini masih terbilang minim.

“Pada 2020,  proprosi untuk pembangunan rendah karbon hanya mencapai 1,39 persen. Tahun 2018 dan 2019 proporsi tercatat hanya sekitar 2,3 persen,” urainya.

Bahkan kajian Badan Perencanaan Pendapatan Negara (Bappenas) proporsi APBN untuk pembangunan rendah karbon dialokasinya sangat rendah yakni kisaran 1-2 persen.

Dibandingkan negara ASEAN, Indonesia juga termasuk paling kecil realisasi penggunaan EBT dari pada Vietnam yang 50 kali lebih besar dari Indonesia.

“Kalau pembangunan rendah karbon itu sebagai prioritas, ya seharusnya ekspektasi anggarannya tinggi,” tukasnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia, Halim Kalla mengharapkan pemerintah segera memberikan kepastian untuk para pengusaha. Sehingga pengusaha lebih tertarik dengan investasi di sektor EBT.

“Saat ini formulanya tidak bankable dan tidak menarik bagi pengusaha, akhirnya kita tidak melaksanakan investasi. Pihak swasta atau pengusaha masih ragu-ragu untuk menggarap EBT,” ujar Halim, pada acara yang sama.

Padahal kata dia, ekonomi hijau merupakan kesepakatan lingkungan untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya.  Apalagi pemerintah menargetkan 23 persen pembangkit listrik menggunakan EBT pada 2025, dan 31 persen di tahun 2050 dapat dicapai.

“Ya harapannya, semoga target itu bisa diwujudkan. Karena kan kita saat ini kan masih tergantung dengan energi fosil,” pungkasnya.

Lihat juga...