Pengamat Ekonomi : Impor Beras Tidak Bijak, Rugikan Petani

JAKARTA — Direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai keputusan pemerintah untuk impor beras sebanyak 1 juta ton sangat tidak bijak.

Direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, pada webinar INDEF di Jakarta yang diikuti Cendana News, Jumat (25/12/2020). foto: Sri Sugiarti.

Kebijakan tersebut menurutnya, akan menghancurkan kondisi harga gabah di tingkat petani dalam upaya peningkatan kesejahteraannya. Terlebih pertengahan Maret 2021 hingga April mendatang, para petani menghadapi musim panen raya.

“Impor beras sangat tidak bijak, Maret dan April 2021 ini petani panen raya diperkirakan hasilnya meningkat. Bahkan sektor pertanian tetap tumbuh di tengah pandemi Covid-19, dibanding sektor lainnya,” ujar Tauhid, kepada Cendana News saat dihubungi Senin (22/3/2021).

Dia memprediksi masa panen petani pada bulan Maret ini mencapai 8,7 juta ton gabah kering giling (GKG). Sedangkan pada April berada di angka 8,59 juta ton GKG.

Bahkan mengacu pada kebutuhan beras nasional tahun 2021 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan mencapai 31-32 juta ton dengan produksi dalam negeri sebesar 30 juta ton.

Angka ini menurutnya, masih ditambah dengan sisa stok beras bulan Desember 2020 sebanyak 6 juta ton. Sehingga kata dia, ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 36 juta ton.

“Kalau pemerintah tetap impor beras, ya kebijakan ini merugikan harga beras di petani karena kan panennya masih bagus.Impor beras itu akan lebih baik kalau kebutuhan beras kita tidak cukup. Data BPS, kesediaan beras masih cukup,” tukas Tauhid Ahmad yang merupakan pengamat ekonomi.

Menurutnya, permasalahan beras ini sejatinya pemerintah melakukan efisiensi di sektor pertanian. Yakni, seperti mengatasi persoalan subsidi pupuk dan benih, dan tentu bukan dengan cara praktis kebijakan impor beras.

Pemerintah juga harus jeli untuk menghitung stok beras dalam negeri secara nasional. Hal ini perlu dilakukan karena ketersediaan beras terbesar bukan di Badan Umum Urusan Logistik (Bulog).

Selain itu, masalah stok beras di Indonesia ini terkait persoalan distribusi produk pertanian. Dimana beberapa daerah menjadi lumbung padi, sedangkan daerah lain tidak menghasilkan padi.

Hal ini berdampak tidak hanya pada indikator keseimbangan supply dan demand, karena adanya perburuan rente. Dimana penguasaan cadangan beras terkonsentrasi di pihak-pihak tertentu. Sehingga menurutnya, ketidakmerataan produksi dan distribusi beras ini yang harus diselesaikan.

Senada dengan Tauhid, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Arif Satria menegaskan, kebijakan impor beras ini sangat meresahkan para petani yang sedang berjuang menegakkan kedaulatan pangan.

Apalagi data BPS tahun 2021, mencatat potensi produksi beras bulan Januari-April kurang lebih 14 juta ton. Angka tersebut naik 26 persen dibandingkan periode 2020.

“Jadi tidak perlu mpor beras itu, kan Januari-April 2021 petani itu panen raya surplusnya sekitar 4,8 juta ton. Bulog dapat menyerap hasil panen petani lebih dulu, jangan impor,” pungkas Prof Dr Arif Satria yang merupakan pengamat pertanian.

Lihat juga...