Penguatan Lembaga Petani Era Presiden Soeharto, Topang Swasembada Beras

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Penguatan kelembagaan petani, seperti yang dilakukan oleh Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, merupakan aspek penting dalam upaya mencapai swasembada beras. Atau dalam scope lebih luas, mencapai ketahanan pangan.

Tercatat, dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia berhasil swasembada beras dengan angka produksi sebanyak 25,8 ton di tahun 1984. Dan kesuksesan ini menuai penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.

Peneliti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Sobrizal menyatakan kalau Indonesia ingin kembali swasembada beras, maka ada beberapa hal yang harus dibenahi.

“Bisa saja Indonesia kembali swasembada beras seperti zaman Pak Harto dahulu, yang penting benahi kelembagaan petani. Sehingga petani menjadi lebih aktif dan kuat, seperti waktu itu. Saat lembaga petani sudah kuat, kami dari BATAN siap juga dengan varietas unggul, maka swasembada beras akan bisa tercapai,” kata Sobrizal saat dihubungi Cendana News, Rabu (31/3/2021).

Peneliti Beras BATAN, Sobrizal saat dihubungi terkait upaya swasembada beras Indonesia, Rabu (31/3/2021). -Foto Ranny Supusepa

Ia menyatakan dengan kelembagaan petani yang kuat maka dapat dilakukan penguatan kapasitas petani secara bertahap.

“Bisa melalui pelatihan, sosialisasi atau pengenalan teknologi baru, studi lapangan atau kunjungan ke tempat yang lebih maju, dan lain-lain. Seperti Kelompencapir zamannya Pak Harto dahulu. Dimana petani bisa mengemukakan permasalahan yang dihadapinya dan pemerintah bisa memberikan solusi,” ujarnya.

Selanjutnya, pada kelompok tani ini akan dapat diterapkan program usaha tani yang efisien dan menguntungkan.

“Seperti, pengaturan pola tanam yang tepat sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan dan lingkungan, pengolahan lahan secara kolektif, pengaturan irigasi, pengadaan sarana produksi, pengendalian hama dan penyakit, panen dan paska panen, pemasaran hasil, dan lain-lainnya,” ujarnya lebih lanjut.

Sobrizal mengungkapkan pada zaman Soeharto, kelembagaan petani lebih kuat dan aktif.

“Jadi anggota bisa terorganisir dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan bisa diarahkan untuk kesejahteraan petani itu sendiri,” ujar peneliti yang menyelesaikan post doctoral-nya di Laboratorium Pemuliaan Tanaman Universitas Kyushu, Fukuoka, Jepang.

Terkait kondisi pertanian padi Indonesia saat ini, ia menyatakan cukup stabil. Sehingga, jika dilakukan impor beras, itu mungkin karena kebutuhan khusus beberapa pihak.

“Luas panen dan produksi padi per tahun relatif stabil. Walaupun setiap tahun ada saja sedikit bertambah atau berkurang namun luas panen tanaman padi 3 tahun terakhir berkisar sekitar 10 juta hektare dengan produksi sekitar 55 juta ton gabah kering giling, setara dengan sekitar 31 juta ton beras,” ungkapnya.

Pada tiga tahun terakhir ini, lanjutnya, juga tidak kedengaran adanya gangguan produksi padi yang berarti seperti kemarau panjang, wabah hama penyakit, dan lainnya yang dapat menurunkan produksi padi nasional secara signifikan.

“Kebutuhan beras nasional sekitar 30 juta ton per tahun, kebutuhan tersebut selama 3 tahun terakhir dapat dicukupi oleh produksi padi nasional. Kalaupun masih ada impor beras itu dalam jumlah kecil, mungkin berupa beras khusus untuk memenuhi kebutuhan khusus seperti restoran tertentu,” pungkasnya.

Lihat juga...