Perubahan Iklim tak Hanya Soal Lingkungan

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Dalam satu dekade terakhir, intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia mengalami peningkatan. Environmental Economist dan Co-Founder Think Policy Society, Andhyta F. Utami, menilai sebagai negara kepulauan sekaligus kontributor emisi global, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rentan tertimpa bencana.

“Kerentanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yakni potensi kenaikan permukaan air laut, banjir, dan kekeringan,” kata Andhyta dalam webinar bertajuk Menciptakan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan, Rabu (17/3/2021).

Kenaikan permukaan laut, kata Andhyta, akan berdampak pada 42 juta penduduk Indonesia yang tinggal di kota pinggir laut dan pesisir. Sementara, banjir permanen juga berdampak pada 4 juta orang di 2070-2100 dan 1.500 pulau berpotensi tenggelam di 2050.

Environmental Economist dan Co-Founder Think Policy Society, Andhyta F. Utami, memberikan paparan pada webinar bertajuk Menciptakan Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan, Rabu (17/3/2021). -Foto: Amar Faizal Haidar

“Dari sisi kekeringan, frekuensi El Nino menjadi dobel dan ini akan berdampak pada pertanian dan keberadaan air,” tandasnya.

Sementata itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah memproyeksikan, bahwa Indonesia di masa depan hingga 2045 akan mengalami cuaca ekstrem, baik basah maupun kering. Kondisi ini juga akan berimplikasi ke sektor ekonomi.

Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Medrilzam, menuturkan isu perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan. Tetapi, persoalan pembangunan yang berdampak pada sektor keuangan, ekonomi, pembiayaan dan sebagainya.

“Untuk itulah kami menggagas pembangunan rendah karbon (PRK) sebagai program pembangunan RPJMN 2020-2024, untuk memulai perubahan signifikan. Kita berharap, ada keseimbangan antara isu lingkungan dan ekonomi, serta meminimalkan trade-off antara keduanya,” terang Medrilzam.

Dalam mempercepat transisi menuju PRK, beberapa kebijakan dan upaya dilakukan pemerintah, baik dari sisi substansi, kelembagaan, dan pembiayaan. Dari sisi substansi, ada lima bidang yang akan difokuskan agar PRK dapat berjalan baik.

“Pertama adalah sektor energi, ke depan kita akan melakukan transisi dari brown energy ke green energy. Prioritas ke dua, tentunya adalah lahan yang menjadi kontributor emisi terbesar dan juga terkait dengan kehidupan masyarakat. Ke tiga, pengolahan limbah, baik limbah domestik maupun industri, termasuk B3. Kemudian sektor industri, program green industry akan kita dorong. Terakhir terkait blue carbon, melalui pengelolaan mangrove yang lebih baik,” jelas Medrilzam.

Lihat juga...