Presiden Soekarno Tunjuk Mayjen Soeharto Pimpin Pembebasan Irian Barat

KECEMERLANGAN Letkol Soeharto dalam menyelesaikan kudeta 3 Juli 1946 (pada usia 25 tahun), misi netralisasi dan pemetaan satuan-satuan militer pendukung FDR atau PKI Madiun (usia 27 tahun), Serangan Umum 1 Maret 1949 (usia 28 tahun), konsistensinya membela Negara Proklamasi 1945 dalam menumpas sejumlah pemberontakan, Andi Azis dan DI atau TII, serta karier militernya yang terus menanjak, menjadi pertimbangan tersendiri bagi pimpinan puncak TNI dan Presiden Soekarno, dalam memilih pemimpin operasi pembebasan Irian Barat. Operasi tersebut merupakan batas kesabaran negara dan bangsa Indonesia dalam menghadapi Belanda yang tidak segera meninggalkan wilayah Irian Barat.

Melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB, tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat dan Irian Barat disepakati akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, karena tidak ingin aksinya dalam Agresi I dan II dinyatakan ilegal. Kelak, pada tanggal 16 Agustus 2005, Pemerintah Belanda, melalui Menteri Luar Negeri Bernard Bot, baru mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Kembali ke KMB, sebagaimana tabiat aslinya, Belanda berusaha merobek perjanjian dengan berbagai cara, termasuk melalui pintu diplomasi maupun cara-cara militer dengan terus memperkuat tentaranya di Irian Barat. Setelah melalui jalur diplomasi tidak menuai hasil, pemerintah Indonesia memutuskan pembebasan Irian Barat dilakukan melalui konfrontasi di segala bidang termasuk dengan menggunakan kekuatan militer.

Pada awalnya, langkah-langkah militer pembebasan Irian Barat kurang menuai hasil. Sampai suatu ketika Presiden Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin operasi militer pembebasan Irian Barat, sekaligus memenuhi usulan Mayor Jenderal Soeharto menjadikan Kawasan Timur Indonesia sebagai satu kesatuan Mandala atau satu wilayah operasi militer di bawah satu komando.

Secara keseluruhan operasi, perjuangan pembebasan Irian Barat dilaksanakan dalam empat fase. Pertama, fase diplomasi; kedua, fase operasi militer pra Mandala; ketiga, fase Mandala terintegrasi; dan keempat, fase konsolidasi. Melalui keempat fase tersebut dapat diketahui peran penting Mayor Jenderal Soeharto dalam proses percepatan pembebasan Irian Barat.

Fase Diplomasi, Desember 1950 – November 1957

Merupakan fase perjuangan pembebasan Irian Barat dalam bentuk diplomasi, baik secara bilateral dengan Belanda maupun secara multilateral melalui forum-forum internasional. Misi diplomasi adalah terealisasinya hasil-hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB yang salah satu klausulnya menyatakan penyelesaian Irian Barat dalam waktu satu tahun, pada akhir tahun 1950, secara de facto maupun de jure sudah menjadi bagian Indonesia. Upaya diplomasi itu menemui fakta baru dimana Belanda secara terang-terangan merobek hasil KMB dengan mempengaruhi PBB agar memutuskan Irian Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Belanda juga memasukkan Irian Barat sebagai bagian wilayahnya pada bulan Agustus 1952.

Presiden Soeharto (9) : Operasi Mandala Seri-1

Sikap Belanda tersebut membuat eskalasi politik diplomasi Indonesia-Belanda semakin panas. Perlawanan rakyat Irian Barat terhadap tentara Belanda yang menduduki wilayahnya semakin meningkat. Desakan rakyat untuk segera membentuk Provinsi Irian Barat juga semakin menguat.

Sikap Belanda di satu sisi mengingkari KMB, dan desakan rakyat Irian Barat maupun rakyat Indonesia di sisi lain menuntut segera dilakukan pembebasan Irian Barat, pada akhirnya mendorong pemerintah Indonesia mempergencar diplomasi internasional. Negara-negara Asia-Afrika berhasil digalang untuk memberikan dukungan terhadap Indonesia dalam forum-forum internasional. Upaya-upaya itu terus dihadang Belanda, sehingga upaya memasukkan masalah Irian Barat sebagai agenda Sidang Umum PBB terus menuai jalan buntu karena masalah quorum. Akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan mengarahkan perjuangan pembebasan Irian Barat melalui konfrontasi di segala bidang.

Salah satu kegagalan politik diplomasi Indonesia dalam perjuangan pembebasan Irian Barat adalah keberhasilan Belanda dalam mempengaruhi Amerika Serikat untuk mendukung agendanya. Dukungan Amerika Serikat itu diduga memiliki keterkaitan dengan tawaran limpahan sumber daya alam Irian Barat yang secara bersama-sama akan dikelola dengan Belanda. Hal itu terbukti melalui pemberitaan New York Time pada tanggal 16 Maret 1959 atas penemuan cadangan emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Perkembangan selanjutnya, tahun 1960, Perserikatan Perusahaan Borneo Timur dan Freeport Sulphur menandatangani perjanjian mendirikan tambang tembaga di Timika. Sikap tertutup tampak dari perjanjian kontrak kerja sama yang tidak menyebut adanya kandungan emas ataupun tembaga sebagai bidang usaha yang akan dikelola.

Fase Operasi Militer Pra Mandala, Desember 1957 – Maret 1962

Sebagai bentuk strategi baru untuk menekan Belanda dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan warisan kolonial Belanda yang beroperasi di Indonesia. Nasionalisasi diawali dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan tersebut oleh KSAD, AH. Nasution dalam kapasitas sebagai Penguasa Perang Pusat atau Peperpu pada tanggal 2 Desember 1957. Tindakan itu akhirnya disahkan melalui UU No. 86 Tahun 1958. Upaya tersebut berhasil menasionalisasi 700 buah perusahaan Belanda dengan total aset 1.500 juta dolar. Selain itu, pemerintah juga melarang perusahaan penerbangan Belanda Koninlijke Luchtvaart Maschappij atau KLM melakukan aktivitasnya di Indonesia.

Langkah selanjutnya pada tanggal 17 Januari 1958 pemerintah Indonesia membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNPIB yang diketuai oleh KSAD Mayor Jenderal Nasution. Dalam kapasitasnya sebagai ketua FNIB dan KSAD, Mayor Jenderal Nasution merumuskan tiga kebijakan operasi pembebasan Irian Barat, yaitu Operasi A dengan tugas melakukan kegiatan intelijen dengan mengirim infiltran-infiltran ke daratan Irian Barat. Operasi B dengan tugas mempersiapkan satuan-satuan militer untuk perebutan Irian Barat secara fisik. Dan, Operasi C dengan tugas kegiatan diplomasi luar negeri untuk memperlemah Belanda dan memperkuat RI dalam forum internasional.

Pada tanggal 12 April 1961 melalui Menteri Keamanan Nasional Jenderal A.H Nasution, Presiden atau Panglima Tertinggi memerintahkan Gabungan Kepala Staf atau GKS untuk menyusun rencana Operasi Gabungan Pembebasan Irian Barat. Pada 30 Juni 1961 GKS telah berhasil merumuskan konsep operasi, meliputi:

Operasi B-1, merupakan operasi militer terbuka dengan sasaran penuh untuk memperoleh kekuasaan de facto seluruh wilayah Irian Barat.

Operasi B-2 merupakan operasi sasaran terbatas untuk menguasai suatu daerah tertentu di wilayah Irian Barat agar menimbulkan suasana politik yang menguntungkan sekaligus membuka garis depan.

Operasi B-3 merupakan infiltrasi militer untuk memperoleh pangkalan dalam serangan lanjutan.

Dalam rentang waktu yang tidak berjauhan, atasan usulan Jenderal A.H. Nasution dibentuk pula Depertan atau Dewan Pertahanan Nasional dan KOTI Permibar atau Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat serta Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Ketiga struktur tersebut memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

  1. Depertan, diketuai Presiden dan dibantu Menteri Pertama Juanda dan Menhankam Jenderal A.H. Nasution, berperan dalam menetapkan grand strategy pembebasan Irian Barat.
  2. KOTI Permibar, Presiden Soekarno sebagai Panglima, Jenderal A.H Nasution sebagai Wakil Panglima dan Jenderal A. Yani sebagai Kepala Staf Tertinggi, merupakan tingkat Komando Tertinggi atau KOTI yang berperan dalam menetapkan pokok-pokok strategi militer.
  3. KOLA atau Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, dipimpin Mayor Jenderal Soeharto, dengan tugas melaksanakan pokok-pokok strategi militer yang telah ditetapkan KOTI.

Konsolidasi struktur organisasi perjuangan pembebasan Irian Barat, yang pada akhirnya menempatkan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglima komando garis depan perjuangan militer, sebenarnya dilatarbelakangi serangkaian kegagalan operasi militer dalam fase ini. Sebagai pelaksanaan operasi A, pemerintah telah melaksanakan operasi Pasukan Gerilya 100, PG-100 hingga PG-600. Operasi tersebut menemui sejumlah kegagalan. Operasi lain yang juga mengalami kegagalan adalah tenggelamnya MTB Macan Tutul dan gugurnya Deputi I KSAL Komodor Laut Yos Sudarso. Kegagalan tersebut di antaranya disebabkan faktor-faktor berikut:

  1. Belum terintegrasinya kekuatan-kekuatan militer pendukung operasi sehingga masing-masing kesatuan bergerak secara mandiri. Sebagai contoh adalah saling tuding kegagalan MTB Macan Tutul dimana Angkatan Udara yang dipimpin Laksamana Udara Suryadarma dianggap tidak memberikan dukungan udara terhadap pelaksanaan operasi.
  2. Belum adanya kesiapan pangkalan-pangkalan depan pendukung operasi, Makassar, Ambon, Pulau Seram dan sekitarnya dan tidak jarang operasi diberangkatkan dari Jakarta dengan jarak tempuh yang panjang.
  3. Belum tersedianya daya dukung peralatan perang dan angkutan pasukan termasuk pengamanan pasukan dalam perjalanan menuju zona pendaratan di Irian Barat.
  4. Merupakan ulah atau desakan politisi-politisi sayap keras yang mendorong percepatan operasi tanpa perhitungan taktik militer secara rinci.

Fakta tersebut mendorong Presiden menoleh Mayor Jenderal Soeharto, perwira militernya yang dianggap paling mumpuni dalam menangani kemelut untuk segera memulai operasi. Presiden juga menyetujui usulan Mayor Jenderal Soeharto untuk diberi kewenangan menyusun staf operasi gabungan dan menjadikan Irian Barat-Indonesia Bagian Timur sebagai kesatuan satuan “Mandala”. Dengan kewenangan tersebut semua angkatan yang tergabung dalam Operasi Mandala berada di bawah satu komando dirinya sebagai Panglima KOLA. ***

Lihat juga...