PTM di Bekasi Telah Dimulai, Dinilai Terburu-buru

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI – Pengamat pendidikan dari Komnas Pendidikan Andreas Tambah, menilai langkah Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, memberi izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang dimulai sejak Senin (22/3) terlalu gegabah dan buru-buru.

Pasalnya, vaksinasi di wilayah setempat masih terlaksanakan belum mencapai 50 persen dari target vaksinasi. Begitupun untuk guru baru sebagian dari total jumlah guru di wilayah Kota Patriot yang mendapatkan vaksinasi.

“Jangan gegabah mengizinkan PTM, apalagi Kota Bekasi, kondisinya tidak berbeda dengan wilayah DKI Jakarta, sebagai wilayah urban yang begitu padat penduduknya,”ujar Andreas kepada Cendana News, Kamis (25/3/2021).

Seharusnya selesaikan dulu program vaksinasi hingga 50 persen bagi warga biasa meliputi wali murid atau peserta didik, bukan para pejabat, guru dan pelayan lainnya. Sehingga keamanan lebih terjamin.

Menurutnya seharusnya Wali Kota Bekasi, lebih bijak dalam mengizinkan PTM di wilayahnya. Tidak dengan alasan efektivitas, atau alasannya lainya. Karena sekolah hanya akan jadi pelemparan masalah akibat ketidak mampuan orang tua mendidik di rumah.

“Sekolah jangan jadi pelemparan masalah, dari pada di rumah lebih baik sekolah. Maka pemerintah jangan melihat alasan itu, yang terpenting apakah alasan itu punya dasar yang kuat sehingga tidak membahayakan peserta didik,”paparnya.

Dia menilai tetap dilaksanakan PTM di Kota Bekasi, meski diketahui Covid-19 masih terjadi di wilayah Kota Bekasi, karena tidak ada desakan dari masyarakat.

Kemudian sekolah membuat suatu isian melalui edaran yang diisi oleh orang tua jika anaknya diperbolehkan mengikuti PTM dengan beberapa ketentuan.

“Pertanyaan sekarang berapa persen orang tua yang mengizinkan anaknya mengikuti PTM di sekolah. Terus dari orang tua yang mengizinkan anaknya mengikuti PTM, latar belakangnya seperti apa, ini juga harus dilihat, jangan sampai mereka dari pada anaknya di rumah saja, lalu di lempar ke sekolah,” tukasnya.

Secara pribadi Andreas mengaku tidak setuju dengan Pemkot Bekasi. Dia meminta agar tidak dicontoh daerah lainnya di Jabodetabek terutama DKI Jakarta.

“Harus bersabar, toh saat ini sudah menjelang kenaikan kelas, selesaikan saja dulu semester ini. Soal mutu pendidikan, saya rasa tidak hanya Indonesia saja yang anjlok tapi negara lain juga, Indonesia yang paling bawa kemungkinan saja karena belum siap,”tuturnya.

Dia meminta persentase latar belakang yang mengizinkan anaknya mengikuti PTM ke publik. Sehingga bisa jelas, sebagai acuan pemerintah karena jika banyak orang tua yang mengizinkan karena tidak mendidik di rumah, karena sibuk dan lainnya. Tentu itu bukan solusi, sekolah hanya jadi tempat pelemparan masalah di rumah.

Sementara itu Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi, sebelumnya menyebutkan bahwa alasan efektivitas dan kebutuhan peserta didik menjadikan pemerintah memulai pembelajaran tatap muka (PTM) lebih awal dibanding daerah lainnya.

Dia juga mengklaim bahwa 92 persen wilayahnya berada di zona hijau. Hal lain telah melakukan antisipasi baik kepada guru melalui upaya vaksin ataupun di sekolah harus dengan protokol kesehatan ketat.

“Pembelajaran tatap muka atau PTM ini, jadi kebutuhan. Kenapa, kan tahu sendiri bahwa melalui daring katanya tidak efektif. Lagian PTM juga tidak dipaksakan, jika wali murid masih khawatir bisa melalui online,” ungkap Rahmat Effendi.

Ditegaskannya bahwa alasan pertama kenapa Kota Bekasi menggelar PTM lebih awal, adalah menjawab kebutuhan baik dari wali murid, peserta didik dan guru sendiri. Kedua hanya untuk efektivitas karena melalui daring, banyak menjadi keluhan dan lainnya.

Diakuinya jika ditanya kekhawatiran munculnya klaster sekolah tentunya ada. Tapi jelas dia tentunya memerlukan kontrol dan pengawasan bersama, untuk menyukseskan pembelajaran tatap muka yang telah dimulai.

Lihat juga...