Salahgunakan Penyaluran Premium, Lima SPBU di Pekanbaru Dapat Sanksi

Salah satu SPBU di Riau yang mendapatkan pengawasan khusus dari Pertamina – Foto Ant

PEKANBARU – Pertamina, memberi sanksi lima SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), yang diduga melakukan penyalahgunaan, saat menyalurkan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Premium di Pekanbaru, Provinsi Riau.

Indikasi kecurangan adalah, adanya oknum petugas SPBU yang diduga terlibat pelangsiran BBM bersubsidi dan tangki kendaraan yang dimodifikasi sedemikian rupa. “Sudah bisa dipastikan pelangsir dan pengisian untuk mobil roda empat lebih dari kapasitas tangki standar. Tangkinya dimodifikasi agar bisa mengisi premium lebih banyak,” kata Unit Manager Communication Relation & CSR Pertamina Regional bagian Utara (Sumbagut), Taufikurachman, Kamis (4/3/2021).

Taufikurachman mengatakan, Pertamina sudah memberi sanksi dan dua di antaranya mendapatkan sanksi tegas, berupa penghentian alokasi premium. Hal itu dilakukan, karena telah melakukan pelanggaran berulang-ulang. Sedangkan tiga SPBU lainnya, dikenakan sanksi berupa skorsing selama satu minggu.

Taufikurachman mengatakan, SPBU yang tidak tertib dalam menyalurkan premium, disanksi secara bertahap. Diawali dengan surat peringatan atau teguran, penghentian pasokan suplai premium secara sementara, hingga penghentian suplai secara permanen.

“Kami akan menindak tegas SPBU yang tidak tertib dalam menyalurkan premium. Sanksinya mulai dari surat teguran, skorsing, penghentian suplai Premium sementara hingga penghentian pasokan secara permanen tergantung tingkat kesalahan dari pihak SPBU tersebut,” jelasnya.

Hingga Maret ini, ada 26 SPBU yang menjual premium atau biasa dikenal bensin di Kota Pekanbaru. Untuk volume BBM sesuai permintaan masing-masing pihak SPBU. Di sisi lain, Pertamina telah menyalurkan JBKP sebanyak 15.432 kilo liter (KL) dan JBT (Jenis BBM tertentu) sejumlah 18.524 KL selama hampir dua bulan pada Januari dan Februari tahun ini.

Taufikurachman berharap, ke depannya tidak ada lagi SPBU yang terkena sanksi. Dan masyarakat diminta pihak ikut mengawasi penyaluran BBM subsidi tersebut. “Jika ada indikasi SPBU sebagai lembaga penyalur JBKP kurang tepat sasaran, saya harap masyarakat memberikan laporan melalui call center Pertamina di nomor 135,” tukasnya tanpa merinci SPBU yang mendapat sanksi. (Ant)

Lihat juga...