Soal Impor Beras Disebut Bentuk Ketidakmampuan Proteksi Petani

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI —Rencana impor beras yang didengungkan oleh pemerintah pusat terus mendapat penolakan dari sejumlah pihak kendati ditunda hingga Juni 2021. Budiyanto, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, menyebutkan impor beras menunjukkan ketidakmampuan memproteksi petani.

“Impor beras sebenarnya bukan sesuatu yang tabu, karena itu tentunya bagaimana negara mengamankan stok pangan. Tetapi masalahnya adalah hal itu kian jelas menunjukkan ketidakmampuan negara dalam memproteksi petani, dan tidak mampu mendeklarasikan diri sebagai negara agraris,” tegas Budiyanto, kepada Cendana News, Selasa (30/3/2021).

Dikatakan, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Barat selain Subang, Karawang dan Indramayu. Tentunya petani merasa resah dengan wacana impor beras yang direncanakan oleh pemerintah pusat.

Menurutnya jika sampai terjadi impor beras, artinya pemerintah mengindikasikan tidak mampu memproteksi petani, tidak mampu mengintervensi pertanian dengan teknologi tepat guna.

“Karena apa, luasan lahan pertanian Indonesia dengan beban kebutuhan pangan nasional jika teknologi dimanfaatkan dengan baik melalui kebijakan berpihak kepada pertanian, maka tidak dibutuhkan impor beras tersebut,” tegasnya.

Konteks impor tandasnya lagi, jelas menunjukkan salah satu indikator kegagalan pemerintah dalam mengurus pertanian. Namun demikian dia mengatakan tentunya tidak bisa menahan untuk tidak impor.

“Pertanyaannya apakah betul impor untuk menutup kebutuhan pangan yang kurang. Karena jika itu sampai terjadi jelas merugikan petani di Bekasi, yang masih memiliki luasan lahan pertanian sawah hingga 41 ribu hektare,” tukasnya mengakui lahan pertanian di Bekasi terus menyusut.

Dijelaskan, berdasarkan Perpres 54 tahun 2008, lahan pertanian di Kabupaten Bekasi berdasarkan peta tata ruang Jabodetabek dan tata ruang Kabupaten Bekasi diketahui luasan lahan abadi pertanian mencapai luas 52 ribu hektare.

Namun demikian jelasnya berdasarkan diskusi saat sinkronisasi anggaran bahwa eksisting lahan pertanian di Kabupaten Bekasi tinggal 41 ribu hektare. Kemudian berdasarka data perkembangan pertumbuhan pembangunan di Bekasi di atas kertas saat ini hanya tinggal 35 244 hektare.

“Data tersebut berdasarkan data sementara draf Rancangan Perda LP2B Kabupaten Bekasi. Melihat hal itu saya berasumsi bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan berpotensi di Bekasi, semakin berkurang karena sampai sekarang belum ditetapkan Perda RDTR Kabupaten Bekasi di beberapa wilayah,” tukasnya.

Untuk itu ia mengaku bersama anggota DPRD Kabupaten Bekasi lainnya saat ini sedang membangun  dari sisi pertanian.

“Kami mohon ke pusat, untuk membatalkan impor beras, dan memberi statement pasti tidak mengambang. Karena langkah stratagis dalam pemenuhan sandang bukan impor. Tapi pemerintah harus hadir di sisi petani dengan memihak kebijakan kepada pertanian,” jelas Budiyanto.

Daerah tentunya akan men-support agar Indonesia menjadi negara agraris bisa menjual beras ke pasar internasional.

Lihat juga...