Bangun KIHT, Pamekasan Alokasikan Dana Rp13 Miliar

Petugas Bea dan Cukai Madura, beserta Disperindag Pamekasan, meninjau lahan yang hendak dijadikan lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Jawa Timur - foto Ant

PAMEKASAN – Pemkab Pamekasan, Jawa Timur (Jatim) mengalokasikan anggaran Rp13 miliar, untuk pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Fasilita tersebut untuk meningkatkan serapan pembelian tembakau petani, dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Pamekasan, Achmad Sjaifudin, pembangunan KIHT dilakukan atas persetujuan pemerintah pusat, melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Madura. “Selain untuk meningkatkan serapan pembelian tembakau, pembangunan KIHT di Pamekasan, yang telah disetujui oleh pemerintah pusat ini, juga dalam rangka pembinaan terintegratif antara pemerintah dan pelaku industri tembakau di Pamekasan,” katanya, Rabu (31/3/2021).

Achmad menyebut, selama ini masih banyak perusahaan rokok di Pamekasan yang memproduksi rokok secara ilegal atau tanpa cukai. “Pemkab menginginkan, agar pelaku industri rokok lokal tidak langsung dibredel. Mereka diarahkan terlebih dahulu, hingga akhirnya mematuhi ketentuan penggunaan pita cukai,” tambahnya.

Salah satu upaya yang diusulkan Pemkab Pamekasan dengan membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), sehingga dengan keberadaan areal khusus ini, akan menjadi sarana pembinaan yang efektif bagi masyarakat Pamekasan.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparibud) Pemkab Pamekasan tersebut mengatakan, selain bisa meningkatkan serapan pembelian tembakau petani, saat musim panen tembakau. KIHT juga bisa menjadi sarana meningkatkan serapan tenaga kerja, sekaligus media efektif bagi pemerintah melalui Kantor Bea dan Cukai untuk mendampingi para pelaku industri tembakau untuk mematuhi ketentuan penggunaan pita cukai rokok.

”Di KIHT, semua elemen pelaku usaha tembakau dan rokok dikumpulkan dalam satu kawasan khusus. Mereka bisa saling berkoordinasi, saling melengkapi dan saling membantu, sehingga diharapkan bisa menguntungkan semua pihak,” jelasnya.

Lokasi yang disepakati Pemkab Pamekasan untuk pembangunan KIHT ada di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Pembangunannya di atas lahan seluas 2,5 hektare. “Dana sebesar Rp13 miliar, untuk pembangunan KIHT ini merupakan sebagian dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima Pemkab Pamekasan tahun ini,” jelasnya.

Menurut Achmad, total DHBCHT yang diterima Pamekasan tahun ini sebesar Rp64,5 miliar. Dan sebanyak Rp13 miliar diantaranya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar KIHT tersebut. Kabupaten Pamekasan termasuk satu diantara tiga kabupaten dan kota di Jawa Timur, yang memang telah ditetapkan oleh Pemprov Jatim sebagai kawasan pengembangan KIHT.

Di Jawa Timur, industri pengolahan tembakau menghasilkan cukai sebesar Rp104,56 triliun atau setara 63,42 persen dari total penerimaan cukai hasil tembakau secara nasional yang mencapai Rp164,87 triliun.

Menurut catatan Dirjen Bea Cukai, di Jatim terdapat 425 perusahaan pengolahan tembakau, yang mempekerjakan lebih dari 80 ribu tenaga kerja. Industri pengolahan tembakau juga menyumbang devisa melalui net ekspor yang surplus di Jatim selama tahun 2017-2019 di kisaran nilai 227,36 juta dolar AS sampai 243,89 juta dolar AS.

Di 2019, Jawa Timur diketahui menghasilkan 132.648 ton tembakau, dan menempati urutan pertama penghasil tembakau nasional disusul Jateng, NTB, dan Jabar. Di sisi lain, pertanian tembakau menempati urutan komoditas perkebunan kedua terbesar di Jatim, dengan jumlah petani lebih dari 370 ribu orang. Perkebunan tembakau, sekira 99,71 persen diusahakan oleh petani rakyat, bukan korporasi. (Ant)

Lihat juga...