Bangunan Liar Marak di Jatimakmur, Kinerja Lurah Harus Dievaluasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Safril, meminta kinerja Lurah Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, dievaluasi. Hal tersebut terkait maraknya bangunan liar di wilayah setempat.

“Yang bisa melakukan evaluasi atas kinerja lurah adalah wali kota. Saya sebagai anggota Dewan Kota Bekasi, meminta Pak Rahmat Effendi mengevaluasi anak buahnya di Jatimakmur,” ungkap Safril, ditemui di ruang Komisi II DPRD Kota Bekasi, Kamis (8/4/2021).

Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Safril, dijumpai di Bekasi, Kamis (8/4/2021) – Foto: Muhammad Amin

Evaluasi tersebut juga terkait dengan puluhan bangunan liar (bangli) di depan kompleks Duta Indah dan beberapa jalan lainnya di wilayah Jatimakmur. Safril menilai lurah telah melakukan pembiaran berdirinya bangunan liar tersebut.

Menurutnya, sebelumnya bangunan liar tersebut sudah dua kali dibongkar. Pembongkaran pertama terjadi pada tahun 2007. Kemudian pada 2019 bangunan liar kembali terjadi, dan sempat terjadi perdebatan.

“Bahkan saya tahun 2019 telah menegur, Lurah Jatimakmur, Atmanto. Ia berjanji segera menertibkan, tapi buktinya hingga sekarang bangunan liar masih berdiri tidak ada penertiban,” tegas Safril.

Dia mengatakan bahwa Lurah ada kepentingan terhadap puluhan PKL depan Kompleks Duta Indah tersebut.

Hal lain lanjutnya, bangunan liar itu sendiri berdiri tepat di garis sepadan sungai yang berada di sisi kompleks. Dia juga menjelaskan bahwa tidak benar informasi terkait warga tidak mau membayar pajak jika bangli tidak dibongkar.

“Saya sendiri terus mengimbau warga untuk bayar pajak. Tapi jika karena kekecewaan mereka kemudian tidak mau bayar tentunya hak mereka. Bentuk kekecewaan akibat pemerintah tidak bisa menertibkan bangli di depan pintu masuk kompleks,” paparnya.

Safril menegaskan, ratusan pedagang yang berjualan di depan pintu masuk kompleks semua dari luar Kota Bekasi. Mereka mengontrak di sekitar lokasi.

Dikonfirmasi, apakah perlu dilakukan relokasi dan lainnya, menurut Safril, hal tersebut bukan tanggung jawab kompleks, dan itu menjadi tanggung jawab pengelola serta kelurahan .

“Nasib pemilik ratusan bangli jadi tanggung jawab yang mungut biaya ke mereka, bukan tanggung jawab warga kompleks. PKL itu ada 110 orang, kios itu bongkar saja warga juga sudah sepakat, ada 30 kios dan bangunan liarnya ada 90,” tukasnya.

Sebelumnya, Lurah Jatimakmur, Atmanto, membantah tudingan jika dikatakan berpihak atau memiliki kepentingan ke pedagang di depan pintu masuk Kompleks Dita Indah. Ia mengaku ikut mendukung pembongkaran bangli di wilayah tersebut.

“Tidak ada kepentingan saya dengan Pedagang Kaki Lima di depan pintu masuk Duta Indah tersebut. Tapi saya hanya menyarankan keadilan, jika PKL ditertibkan maka kios yang ada di dalam pintu masuk tersebut harus ikut dibongkar,” tegasnya.

Kedua tambahnya, terkait relokasi puluhan PKL yang telah lama mangkal di lokasi tersebut, harus dipikirkan dipindahkan ke mana. Intinya, tidak hanya asal ditertibkan, tapi tidak ada solusi.

“Saya selaku lurah memang dituduh berpihak ke pedagang. Saya tegaskan itu tidak benar, kita tunggu saja setelah Lebaran nanti ditertibkan. Tapi, itu harus adil semua kios yang di dalam jika tidak memiliki izin juga harus dibongkar. Jangan dikatakan lurah tidak mendukung tapi saya minta bisa persuasif,” tandasnya.

Dia menegaskan, bahwa tempat yang dijadikan PKL tersebut, bukan lahan fasos dan fasum, melainkan sepadan sungai. Dulu juga lokasi tersebut pernah dibongkar.

Lihat juga...