Lebaran CDN

Bentuk Koperasi Mudah, Maksimalkan Pengembangan UMKM

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 dalam rangka mendukung pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Arif Rahman Hakim mengatakan, PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk menyatukan pengaturan koperasi dan UMKM.

Adapun program-program yang akan dilaksanakan sebagai target implementasi PP tersebut, antara lain kemudahan pembentukan koperasi.

“Yakni menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi utama pilihan masyarakat, hingga penyusunan basis data tunggal UMKM,” ujar Arif, dalam rilisnya yang diterima Cendana News, Jumat (23/4/2021).

Sedangkan target lainnya tambah dia, adalah alokasi pengadaan barang atau jasa pemerintah, perizinan tunggal, alokasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik, hingga layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Arif berharap dengan diterbitkannya PP Nomor 7 Tahun 2021 dapat memberikan dukungan bagi pelaku koperasi dan UMKM dalam rangka menjalankan kegiatan berusahanya.

“PP Nomor 7 ini upaya pemerintah dalam rangka mendukung pengembangan koperasi modern dan UMKM untuk naik kelas, hingga bisa maju, mandiri, dan berdaya saing serta berkontribusi dalam perekonomian nasional,” ungkapnya.

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi menambahkan, ada beberapa hal penting yang terkandung dalam PP tersebut.

Dalam hal pengembangan koperasi, misalnya kata dia, pendirian koperasi cukup sembilan orang. “Tapi, tidak berarti kita ingin mendorong sebanyak-banyaknya koperasi,” tukas Ahmad.

Selain itu, Kemenkop UKM juga sedang menyiapkan regulasi merger koperasi. Yakni mengabungkan koperasi dan UMKM Indonesia agar kuat, efisien, dan memiliki kapasitas besar.

“Milenial startup pun bisa mulai usaha dengan konsolidasi usaha dalam merger koperasi ini,” ujarnya.

Bahkan menurutnya, pembentukan laporan manajemen koperasi juga bisa dilakukan secara virtual. Mengingat PP ini merupakan kebijakan pelindungan bagi koperasi dan UMKM secara jelas.

“Bahkan, pemberdayaan bidang-bidang tertentu hanya boleh dijalankan oleh koperasi. Misalnya, di pelabuhan, dimana tenaga bongkar muat harus koperasi,” paparnya.

Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Setya Budi Arijanta mengungkapkan, bahwa program bela pengadaan bagi koperasi dan UMKM sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021.

Hanya saja kata dia, PP ini tinggal menunggu penomoran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumham).

Dalam hal program bela pengadaan barang dan jasa ini, dikatakan dia yakni yang semula paket untuk UMKM Rp 2,5 miliar, naik menjadi Rp15 miliar.

“Tahun ini, ada Rp 600 triliun potensi pengadaan barang. Minimal 40 persen bagi koperasi dan UMKM. Yang tidak mentaati, keluarnya aturan ini akan dikenakan sanksi,” pungkas Setya.

Lihat juga...