Lebaran CDN

BMPS Bekasi: Dikotomi Sekolah Negeri dan Swasta Masih Kuat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) menilai, Pemerintah Kota Bekasi masih cukup kuat  mendikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Pasalnya, BMPS sebagai Perwakilan Perguruan Swasta tahun ini kembali ditinggal dalam Pembahasan Peraturan Wali (Perwal) Kota Bekasi tentang PPDB 2021.

“Ini kian menunjukkan tidak adanya komitmen yang jelas dari Pemerintah Kota Bekasi dalam memajukan pendidikan. Masih adanya dikotomi antara sekolah swasta dan negeri,” ungkap Ayung Dauly Sardi, Sekretaris BMPS Kota Bekasi, mengungkapkan kekecewaannya, Kamis (22/4/2021).

Dikatakan, BMPS adalah lembaga resmi sekolah swasta sesuai Permendikbud No.01 Tahun 2021 yang di dalamnya dijelaskan, dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah swasta dapat dilibatkan. Tapi, dari draf yang diajukan Disdik tidak ada pasal atau pun ketentuan tentang pelibatan sekolah swasta.

Menurutnya, hal tersebut kerap terulang setiap tahun. Pengabaian dengan alasan pejabat baru dan belum mengerti, misalnya. Pertanyaannya, apakah saat tanda tangan undangan, kepala dinas tidak mengecek siapa saja yang ada dalam undangan?

“Jika undangan tertanda Kadis di-scan setidaknya Kabid atau Sekdis memeriksa, sebelum undangan disebar. Ini kian membuktikan bahwa tidak adanya komitmen yang jelas dari Pemerintah Kota Bekasi dalam memajukan pendidikan, sehingga masih terus mendikotomi antara sekolah negeri dan swasta,” tandasnya lagi.

Kepala SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi itu, selama ini memang kerap menyuarakan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan di Kota Bekasi tidak akan tercapai, jika mengabaikan perguruan swasta yang jumlahnya 50% lebih banyak dibanding sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

“Padahal beberapa anggota dewan juga punya perguruan swasta termasuk Wali Kota Bekasi memiliki, apakah sudah terwakili juga oleh mereka?” tanyanya.

Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Heri Purnomo, juga menyayangkan tidak dilibatkannya BMPS dalam pembahasan Perwal PPDB 2021. Padahal, kata Heri, BMPS juga mempunyai peran penting dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Hal ini menunjukkan kemunduran bersikap, karena BMPS sebagai stakeholders sekolah swasta. Artinya Disdik belum bisa memberi jalan kerja sama yang baik,” ungkap anggota Fraksi PKS ini.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman Irwandi, membantah tidak melibatkan BMPS. Ia mengklaim selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan.

Krisman menyampaikan bahwa dalam draf surat undangan yang dikirim ke BMPS 19 April 2021 lalu terkait pembahasan Juknis PPDB 2021 sudah tertera daftar undangan.

“Ini hanya miskomunikasi karena undangan masih berupa draf. Jadi masukan bisa disalurkan melalui pesan singkat atau lainnya. Intinya, pendidikan itu tidak melihat negeri dan swasta,” jelasnya. Dirinya juga  mengklaim bahwa BMPS selalu dilibatkan, bukan hanya soal PPDB, namun memang persoalan apa pun pasti dilibatkan.

Lihat juga...