Lebaran CDN

Butuh Langkah Komprehensif dalam Cegah Perubahan Iklim

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Founder Foreign Policy of Indonesia Community Dino Patti Djalal dalam Thamrin Summit Climate Crisis, yang diselenggarakan online, Rabu (21/4/2021) - Foto Ranny Supusepa

JAKARTA — Dibutuhkan langkah komprehensif untuk menghasilkan kebijakan yang progresif dalam mencegah semakin buruknya lingkungan Bumi dan mengakibatkan perubahan iklim.

Founder Foreign Policy of Indonesia Community, Dino Patti Djalal menyatakan, untuk terlibat aktif dalam pencegahan perubahan iklim, dibutuhkan suatu langkah progresif dari semua pihak.

Keywordnya adalah target penurunan emisi karbon dapat tercapai di 2050, dimulai dengan pengurangan hingga 50 persen pada tahun 2030. Untuk mencapainya kami meminta pemerintah mencanangkan program yang komprehensif, bukan hanya secara eksperimental tapi secara transformatif dalam semua sektor pembangunan,” kata Dino dalam Thamrin Summit Climate Crisis, yang diselenggarakan online, Rabu (21/4/2021).

Perlu dikembangkan suatu konsep baru yang mampu mendorong keterlibatan semua pihak.

“Konsep Nasionalisme Iklim, yaitu jika sayang Indonesia maka harus peduli juga pada lingkungan,” ujarnya.

Terkait Long Term Strategic KLHK yang menyatakan akan menargetkan zero nett emission pada tahun 2070, Dino mengaku tidak kaget.

“Saya kecewa tapi tidak kaget saat mendengar keputusan 2070. KLHK itu totally disconnected dengan masalah iklim dan intelectually defensif. Ditambah tidak terhubung dengan pemikiran global,” ucapnya.

Ia menyatakan KLHK adalah salah satu tempat para pegiat iklim untuk bertumpu dalam mencegah perubahan iklim. Jadi kalau mereka tidak terhubung dan peduli, dengan masalah iklim akan menjadi berita buruk bagi pegiat iklim.

Good news-nya, pembuatan kebijakan di Indonesia kini berlangsung fluid. Kuncinya, kita harus berani bicara dan libatkan public figure. Terutama publik muda yang memiliki banyak pengikut. Tentunya, pemberi keputusan akhir adalah presiden,” ujar mantan Wamenlu ini.

Dino mengungkapkan kalau sudah diputuskan sebagai isu utama dan isu nasional oleh presiden, maka semua bisa berjalan.

“Sayangnya, presiden kita belum menerima masukan benar tentang perubahan iklim dari staf-nya. Ditambah dunia usaha Indonesia belum catch on pada masalah iklim ini. Harapan terakhirnya adalah para pemimpin dunia lain yang sudah mengambil langkah progresif terkait target penurunan emisi ini,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Hariadi Kartodiharjo menyatakan jika rencana zero nett emission baru akan dicapai 50 tahun dari sekarang, artinya akan ada risiko dalam mewujudkan zero nett emission tersebut.

“Risiko yang pertama adalah masalah bencana dan pencemaran yang terus terjadi, menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jika kita tetap toleran pada segala bentuk kerusakan alam ini, maka penuruan kualitas lingkungan akan irreversible atau tak bisa kembali lagi,” urainya.

Implikasinya, perlu ketegasan mencegah upaya eksploitasi alam secara besar-besaran, dan mencari alternatif untuk menggantikannya secara bertahap.

“Kedua, aspek kapasitas kelembagaan dalam kaitannya dengan buruknya tata kelola. Dimana, semakin lama pemberi izin kelola yang dalam hal ini lembaga atau instansi pemerintah tidak lagi mampu mengawasi yang diberi izin,” urainya lebih lanjut.

Dan alasan ketidakmampuan itu, lanjutnya, bukan lah dalam hal teknis. Tapi lebih kepada konflik kepentingan.

“Selain itu, timbulnya kebijakan-kebijakan afirmatif, yang menyebabkan menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat lokal atau masyarakat adat,” ucap Prof. Hariadi.

Risiko ketiga berawal dari berbagai indeks internasional yang menyatakan Indonesia berada dalam range medium mendekati rendah.

“Tidak terlihat adanya upaya untuk memperbaiki indeks ini, yang disebabkan karena kegagalan tata kelola,” tandasnya.

Ketiga situasi ini perlu diperhatikan, sehingga apa yang ditakutkan oleh semua negara di dunia yaitu bencana ekologi tidak akan terjadi.

“Perlu kesegeraan dari political will untuk menetapkan kebijakan rendah emisi dapat berjalan, melalui para pemimpin kuat yang memiliki pola pemikiran hijau, agar menghindari bencana ekologi di seluruh dunia,” pungkasnya.

Lihat juga...