Lebaran CDN

Cegah Perubahan Iklim dengan Kebijakan Berbasis Peningkatan Resiliensi

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Pencegahan perubahan iklim bisa dilakukan dengan melakukan pembangunan yang berbasis pada kondisi lingkungan. Selain mencegah peningkatan emisi, juga mampu menciptakan sistem yang meningkatkan resiliensi wilayah.

Country Director ICLEI Indonesia, yang juga dikenal sebagai Ahli Isu Adaptasi dan Tata Kelola Lingkungan, Ari Mochamad menyatakan, pembangunan yang beradab dan berkeadilan adalah pembangunan yang memperhatikan masa depan generasi saat ini dan generasi mendatang.

“Artinya, pembangunan yang mempertimbangkan kualitas lingkungan yang baik dan kesadaran terbatasnya sumber daya alam serta wilayah yang berketahanan dari krisis iklim,” kata Ari dalam Thamrin Summit Climate Crisis, yang diselenggarakan online, Rabu (21/4/2021).

Ia menjelaskan, wilayah yang berketahanan dari krisis iklim ini bukan berarti wilayah yang bebas bencana.

“Tapi, suatu wilayah yang memiliki sistem yang kuat saat bencana terjadi. Bagaimana pemerintahnya melakukan persiapan peta jalan dan inovasi aksi untuk mendorong daerah dalam memaksimalkan potensi daerahnya,” ujarnya.

Dalam rentang 10 tahun, Ari menyatakan, banyak melihat perencanaan yang bagus tapi tidak didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan serta mobilisasi pendanaan non APBN.

“Pemerintah nasional juga harus mempersiapkan perangkat yang mampu menstimulasi aksi daerah melalui tahapan sistematis dan struktural. Jangan sesuatu yang telah disepakati, dilupakan saat ada hal yang baru muncul. Saat dikeluarkan panduan, jangan hanya sektor yang mengeluarkan panduan saja yang terlibat. Tapi juga sektor lainnya, harus diberikan kesempatan untuk turut aktif dalam mewujudkan tujuan utama dari pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakat,” ujarnya lebih lanjut.

Kementerian, lanjutnya, juga jarang memberi peluang pada pegiat iklim untuk membagi pengetahuan dan data yang didapatkan di lapangan.

“Padahal dengan adanya sharing pengetahuan dan data maka akan bisa membangun kapasitas, baik sumber daya manusia maupun kelembagaan sesuai dengan target yang diharapkan. Bahkan harusnya sektor swasta pun turut terlibat,” tandasnya.

Pengamat Kebijakan dari Lembaga Kemitraan yang juga merupakan Dosen Hukum Internasional Universitas Hasanuddin, Laode M. Syarief menyatakan bahwa secara geografi, Indonesia termasuk kategori rentan bencana.

“Tapi mayoritas bencana itu lebih pada akibat kegiatan industri manusia. Misalnya banjir, longsor, turunnya permukaan air tanah. Kalau gempa atau erupsi mungkin itu memang lepas dari kemampuan manusia,” kata Syarief dalam kesempatan yang sama.

Sebagai contoh, saat penurunan kemampuan alam ditambah dengan perubahan iklim, maka salah satu yang harus kita hadapi adalah siklon.

“Harusnya pemerintah waspada, dengan menerapkan kebijakan yang tepat. Jangan seperti sekarang, dimana kebijakan tidak dibuat untuk meningkatkan resiliensi,” tuturnya.

Syarief menyatakan kebijakan Indonesia, baik UU maupun peraturan yang berada di bawah UU, yang bersifat horizontal maupun vertikal banyak yang tumpang tindih.

“Akibatnya, tidak ada koordinasi dan tidak sinkron yang memperburuk resiliensi. Contohnya, ada tumpang tindih kewenangan, lalu pemerintah membuat UU Cipta Kerja. Yang akhirnya menabrak UU Lingkungan dan mengorbankan perlindungan resiliensi masyarakat,” ujarnya.

Contoh lainnya, bencana yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam berlebih dan pembiaran praktik ilegal, bukannya dijawab dengan kebijakan tepat, malah mempercepat UU Minerba.

“Saya ingin mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan strategi nasional itu harusnya melindungi alam dan masyarakat. Jangan diputar balik dan jangan memberi respon ad hoc.
Saya berharap Indonesia tidak terjerumus pada pepatah yang menyatakan hukum atau kebijakan yang dibuat, tertinggal tertatih-tatih dari kenyataan yang ada,” pungkasnya.

Lihat juga...