Lebaran CDN

Dekrit Dewan Revolusi, Manuver Aidit & Sikap Presiden Soekarno

Fase Dekrit Dewan Revolusi: Manuver Aidit Mendahului Presiden

Pada saat misi Soepardjo berada dalam manuver Presiden, Cenko II (Untung-Sjam Cs) dan Aidit Cs menerima ilustrasi situasi Soepardjo dari Mayor Udara Sujono yang menyelinap dan kemudian memberi laporan. Sebelum Soepardjo akhirnya sampai di Cenko II untuk menjelaskan hasil misinya, Aidit melalui Sjam Cs memerintahkan segera mengumumkan Dekrit Dewan Revolusi pada pukul 11.00 WIB. melalui RRI.

Tindakan pimpinan G30S/PKI itu dilakukan atas dua kemungkinan pertimbangan. Pertama, sabotase manuver Presiden sehingga sebelum pernyataan Presiden yang dibuat Sabur dipublikasikan, telah didahului Dekrit yang isinya mendemisionerkan Kabinet Dwikora. Langkah ini merupakan tekanan sekaligus peringatan keras pimpinan G30S/PKI kepada Presiden Soekarno bahwa dirinya sudah habis dan langkah paling mungkin adalah mengikuti serta menyetujui agenda-agenda G30S/PKI.

Kedua, merupakan strategi menjaga hubungan baik Soepardjo dengan Presiden. Pengumuman Dekrit dilakukan sebelum kedatangan Soepardjo ke Cenko II, Soepardjo kembali ke Cenko II pada pukul 12.00, akan dijadikan alasan bahwa para pimpinan G30S/PKI terlambat mengetahui sikap Presiden. Keterlanjuran itu akan diperbaiki melalui proses negosiasi yang panjang sehingga tidak memberi ruang bagi Presiden untuk melakukan langkah-langkah berarti dalam menghadang agenda G30S/PKI.

Ketiga, untuk menjaga moral komplotan G30S/PKI agar tidak merosot. Sebagaimana disaksikan Mayor Bambang Supeno, Dan Yon 530, sebagai salah satu delegasi Soepardjo, ketika kembali ke Cenko II melihat moral komando revolusioner telah jatuh akibat: (a) tindakan Presiden memerintahkan penghentian tembak menembak; (b) ketidakberdayaan Soepardjo melawan manuver Presidan; dan (c) tekanan instruksi-instruksi Aidit untuk meneruskan gerakan walaupun tidak memperoleh dukungan Presiden.

Dekrit Dewan Revolusi pada intinya mengemukakan hal-hal berikut:

  1. Pembentukan Dewan Revolusi sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan di Indonesia yang dipimpin oleh Presidium Dewan. Presidium Dewan Revolusi terdiri dari Letkol Untung sebagai (Ketua), sedangkan wakil ketuanya terdiri dari Brigjen Supardjo (AD), Letkol Udara Heru (AURI), Kolonel Laut Sunardi (AL) dan Ajun Kombes Anwas (Polri).
  2. Menyatakan jatuhnya segenap kekuasaan negara kepada Dewan Revolusi dan Kabinet Dwikora berada dalam status demisioner.
  3. Pembentukan Dewan Revolusi Provinsi (paling banyak 25 personel), Dewan Revolusi Kabupaten (paling banyak 15 personel), Dewan Revolusi Kecamatan (paling banyak 10 orang), Dewan Revolusi Desa (paling banyak 7 orang). Bobot pernyataan pada poin ketiga berfungsi sebagai instruksi kepada pengurus PKI atau BC daerah untuk melaksanakan pembentukan Dewan Revolusi.

Secara politik, selain merupakan sabotase tindakan mendahului, Dekrit Dewan Revolusi melalui RRI merupakan maklumat terjadinya kudeta terhadap Presiden dan Kabinet Dwikora serta munculnya kekuasaan rezim Komunis sebagai penguasa baru di Indonesia. Menanggapi manuver Aidit, Presiden Soekarno meneruskan agendanya mengundang anggota kabinet, melakukan makan siang untuk kemudian melakukan Sidang Kabinet di rumah Komodor Susanto. Tempat ini sebelumnya dipersiapkan untuk mengkarantina Presiden jika berhasil dijemput Soepardjo di Istana pada pagi hari.

Presiden Soeharto (10) : G30S/PKI Seri 5.2 | Gerakan Politik G30S/PKI

Bagi Mayjen Soeharto di Kostrad, munculnya dekrit memberi petunjuk secara jelas bahwa selain menculik dan membunuh pimpinannya, G30S/PKI juga menggulingkan kekuasaan Presidennya. Dua alasan ini telah cukup kuat bagi dirinya untuk melakukan langkah-langkah pembalasan dan bahkan menghancurkan G30S/PKI beserta akar-akarnya.

Fase Aidit Mengakomodasi Presiden Soekarno sebagai Penguasa Simbolik (Pukul 13.00 WIB)

Setelah melihat kenyataan Aidit tidak mudah ditundukkan begitu saja, Presiden melakukan brainstorming anggota kabinetnya yang sudah hadir, yaitu  Omar Dhani, Jaksa Agung Sutardjo dan Waperdam J.E Leimena.

Pada forum makan siang di rumah Komodor Susanto itu, kabinet terpolarisasi dalam dua kutub: (1) J.E Leimena mengingatkan tidak perlu mempercayai G30S; (2) Omar Dhani menyatakan perlunya mengakomodasi Dewan Revolusi. Presiden cenderung mengikuti pandangan Dhani dan akhirnya berusaha menggiring kabinet mengakomodasi Dewan Revolusi dengan konsesi: (a) mengakui eksistensi dirinya sebagai pimpinan tertinggi atau sebagai Presiden; (b) mengakomodasi anggota Kabinet Dwikora dalam Dewan Revolusi.

Sikap mengalah Presiden Soekarno dalam menghadapi Aidit dimungkinkan oleh hal-hal berikut:

  1. Ia menyadari dalam kepungan G30S/PKI yang kekuatannya tidak bisa diremehkan, TNI AD lumpuh, RRI dan Telkom dikuasai, anggota kabinet sedang banyak tugas luar dan dikelilingi pasukan pro G30S/PKI yang siap tempur. Keberpihakan Omar Dhani yang pada saat itu dikelilingi seluruh kekuatan tempur AURI tentunya juga menjadi pertimbangan. Orang-orang yang dipasang pimpinan G30S/PKI, termasuk Omar Dhani sendiri, bisa jadi terus menghembuskan informasi yang bersifat intimidatif sehingga Presiden Soekarno merasa dalam suasana terpojok. Pada momen ini, Presiden Soekarno belum memperoleh informasi tindakan Mayjen Soeharto di Kostrad yang sedang mempersiapkan pembalasan terhadap G30S/PKI.
  2. Ia mulai merasa tidak memiliki back-up politik yang mampu mengimbangi manuver G30S/PKI, sehingga menawarkan konsesi kepada pimpinan G30S/PKI merupakan pilihan masuk akal agar dirinya tidak terlempar dalam tatanan politik yang baru. Waperdam Leimena dan Jaksa Agung yang berseberangan dengan Omar Dhani bukanlah pengendali kekuatan politik dan militer, sehingga tidak menjamin keselamatan dan masa depan politik Presiden Soekarno.

Setelah mengetahui keputusan Presiden Soekarno, Omar Dhani mengirimkan Letkol Heroe Atmojo, perwira intelijen AURI, menuju Cenko II untuk menyampaikan pesan bahwa Brigjen Soepardjo diminta menghadap Presiden untuk membicarakan keputusannya. Setelah mengetahui kecenderungan sikap Presiden, atas informasi Letkol Udara Heroe Atmojo, Aidit segera menafsirkan situasi dengan melakukan manuver “mengangkat Presiden Soekarno sebagai penguasa simbolik”. Pengangkatan itu dilakukan dengan melepaskan blokade informasi dan mengizinkan pengumuman Presiden Soekarno disiarkan melalui RRI pada pukul 13.00 WIB.

Keputusan Aidit memberi izin pengumuman Presiden disiarkan melalui RRI kemungkinan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan:

  1. Untuk meredam gejolak internal G30S/PKI dan pihak-pihak eksternal loyalis Presiden yang bisa tumbuh menjadi penghambat gerakan. Sebagaimana kita ketahui, perintah Presiden untuk menghentikan tembak menembak telah menimbulkan gejolak di kalangan pimpinan militer G30S/PKI.
  2. Untuk meredam kemarahan Presiden agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berseberangan dengan kepentingan G30S/PKI. Apalagi ia sekarang tidak sepenuhnya berhasil dikarantina dan faktanya dikelilingi sejumlah pembantu terdekatnya.

Aidit memanfaatkan ketidakcermatan redaksi pengumuman Presiden sebagai perangkap untuk seakan-akan mengakui kembali kekuasaan Presiden. Sesuai redaksinya isi pernyataan tersebut menyatakan “Presiden dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap memegang kekuasaan negara dan revolusi”, namun tidak mengutuk G30S/PKI.

Aidit menafsirkan statemen tersebut tidak memiliki unsur menghalangi keberlangsungan Dewan Revolusi dalam menjalankan roda pemerintahan. Atas penafsiran tersebut, Aidit menempatkan Presiden sebatas simbol negara, dengan tetap memaksakan kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Dewan Revolusi.

Oleh karena itu bisa dimengerti kenapa ia mengizinkan pengumuman Presiden disiarkan melalui RRI pada pukul 13.00 WIB. atau bersamaan dengan datangnya Soepardjo ke rumah Susanto memenuhi panggilan Presiden. Sedangkan satu jam berikutnya (pukul 14.00 WIB.), ia mengumumkan susunan Dewan Revolusi tanpa menyebut keterlibatan Presiden dalam tatanan baru Indonesia. ***

Lihat juga...