Dinas PKO Flotim Diharap Segera Berbenah Tingkatkan Pelayanan

Editor: Koko Triarko

LARANTUKA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, berharap Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) setempat melakukan berbagai pembenahan organisasi, untuk memudahkan pelayanan.

“Dinas PKO Flotim harus segera melakukan pembenahan kinerja organisasinya,” harap Ketua PGRI Flotim,  Maksimus Masan Kian, saat dihubungi, Kamis (1/4/2021).

Maksi, sapaannya, mengharapkan agar Dinas PKO Flotim bisa lebih terbuka dalam memberikan informasi dan pelayanan terhadap para guru yang datang ke kantornya.

Dia menyebutkan, selama ini para guru merasa kesulitan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan sesuai kebutuhan, sehingga menyita waktu para guru dalam memberikan pelajaran di sekolah.

Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur,  NTT, Maksimus Masan Kian, saat ditemui di Kota Larantuka, Rabu (31/3/2021). -Foto: Ebed de Rosary

“Kita merasa seperti dianaktirikan, padahal para guru terutama dari desa, butuh pelayanan cepat dan segera selesai agar tidak menyita waktu mengajar mereka,” ucapnya.

Apalagi, sambungnya, guru di desa itu tentu mereka harus mengeluarkan biaya untuk ke kantor Dinas PKO di Kota Larantuka.

Ia menegaskan, bila keperluan para guru dalam mendapatkan pelayanan bertele-tele, maka akan berdampak terhadap anak didik.

“Guru harus meninggalkan tugas mengajarnya untuk mengurus keperluannya di kantor Dinas PKO Flotim. Bila butuh waktu lama dan bisa berhari-hari,  akan menghambat tugas mengajar mereka,” ujarnya.

Maksi mengharapkan agar Dinas PKO Flotim pun memiliki website yang menyediakan berbagai informasi terkait tenaga pendidik dan kependidikan di Flotim yang mudah diakses.

“PGRI Flotim saja sudah punya website dan segala informasi bisa didapatkan di website tersebut, sementara Dinas PKO Flotim tidak memiliki. Sekarang sudah era digital, sehingga harusnya semua urusan dipermudah,” ucapnya.

Sementara itu,Bupati Flores Timur, Antonius Gege Hadjon, menyebutkan, para guru saat ini mengalami banyak tantangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai profesinya.

Anton, sapaannya, mengatakan untuk itu peran PGRI sangat dibutuhkan agar bisa membantu para guru dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi para guru.

“Di Kabupaten Flores Timur  ada 1.800 guru honor atau guru komite, dan baru 700 orang yang merupakan guru kontrak daerah. Para guru ini digaji Rp1,1 juta per bulan,” ucapnya.

Anton mengakui jumlah gaji yang diterima masih belum layak, namun masih lebih baik dibandingkan dengan yang diterima para guru sebelumnya.

Ia menerangkan, masih ada 1.300 guru yang masih berstatus guru honor  komite yang mendapatkan gaji dari iuran komite atau wali murid.

“Banyak kebijakan terkait guru honor yang telah dilakukan oleh pemerintah sejak 2018. Untuk 2020, banyak kebijakan pendidikan yang tidak bisa terlaksana akibat pandemi Corona,” ungkapnya.

Lihat juga...