Lebaran CDN

Disdik DKI Jakarta: Tak Ada Paksaan PTM

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Menepis adanya rumor tentang paksaan penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyatakan tetap mengutamakan keselamatan sebagai dasar kebijakan.

Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Taga Radja, menyatakan tidak ada paksaan bagi sekolah untuk melakukan PTM dari Pemprov DKI Jakarta.

“Semuanya secara sukarela dari sekolah masing-masing. Jadi bener-bener bottom up hasilnya. Dan tentunya sudah berkoordinasi dengan orang tua. Pak Gubernur sudah berpesan, apapun keputusan pusat tapi kalau masyarakat tidak menghendaki maka tidak bisa dilakukan. PTM memang penting tapi lebih penting lagi keselamatan untuk semua,” kata Taga dalam acara online pendidikan, Kamis sore (15/4/2021).

Bahkan, lanjutnya, jika murid tersebut masuk dalam 85 sekolah PTM itu, tapi tiba-tiba pada hari H orang tuanya ragu atau karena alasan komorbid akhirnya tidak mengizinkan anaknya sekolah, maka pihak dinas tidak akan mempermasalahkan.

Pemprov DKI Jakarta juga mengupayakan agar vaksinasi guru dan tenaga pendidikan bisa diselesaikan pada Juni 2021.

“Karena sentra vaksin sudah tersebar di sekolah-sekolah. Seperti SMA 77. Sekolah di Jakarta bisa dikatakan memenuhi kebutuhan untuk lokasi sentra. Karena space-nya luas dan ruangannya juga banyak,” ujarnya.

Tercatat, hingga 10 April 2021, guru yang sudah mendapatkan vaksinasi adalah 60.540 guru dari daftar 115.510 guru yang sudah terjadwal vaksinasi. Angka ini hampir 50 persen dari total 142.447 guru di Provinsi DKI Jakarta.

“Bagi guru yang belum mendapatkan jadwal vaksin, maka bisa menghubungi petugas eselon yang bertugas di sentra vaksin. Nanti kita akan sampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi sehingga bisa divaksin juga. Contoh kasus di Kemayoran, ada perbedaan data antara panitia dengan dapodik. Tapi kita usahakan supaya bisa tetap divaksin,” tuturnya.

Terkait adanya keluhan dari beberapa daerah, tentang adanya dorongan yang lebih kuat dari pemda terkait untuk melakukan pembelajaran tatap muka, Pengamat Pendidikan Vox Point Indonesia, Indra Charismiadji, menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pemerintah.

Pengamat Pendidikan Vox Point Indonesia, Indra Charismiadji, saat menyatakan pemaksaan PTM menyalahi SKB 4 Menteri, dalam diskusi online, Kamis (15/4/2021) – Foto: Ranny Supusepa

“Jika memang terjadi pemaksaan, jelas bertentangan dengan SKB 4 Menteri, yang menyatakan bahwa PTM itu sepenuhnya diserahkan pada orang tua. Jika orang tua murid tidak menghendaki anaknya menjalani PTM, maka sekolah tidak dapat memaksa,” kata Indra dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, kesiapan infrastruktur sekolah juga harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan PTM. Karena tidak semua sekolah mampu melakukan pengadaan sarana prasarana sesuai ketentuan protokol kesehatan.

“Yang utama adalah keselamatan anak-anak. Selama orang tua atau anak belum yakin untuk melakukan PTM maka sekolah tidak bisa memaksakan,” pungkasnya.

Lihat juga...