Lebaran CDN

Empat Pejabat Pemkot Makassar Positif Narkoba

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto - Foto Ant

MAKASSAR – Empat pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terancam dipecat, setelah hasil tes urine usai penangkapan dikeluarkan oleh pihak kepolisian dinyatakan positif menggunakan narkoba.

“Setelah menunggu tes urine kepada keempat tersangka ini, hasilnya keluar, semuanya positif metamfetamin,” ucap Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, AKBP Yudi Trianto, Rabu (28/4/2021).

Empat pejabat Pemkot tersebut masing-masing Asisten I, M Sabri, Kabag Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Muh Yarman, seorang staf, Syarifuddin, dan Kabid Dinas Arsip, Irwan Muladi. Empat orang aparatur sipil ini di cokok pada dua tempat berbeda pada Jumat (24/4/2021) malam.

Tiga dari empat orang yang tertangkap polisi saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, diketahui merupakan mantan Camat. Masing,-masing M Sabri mantan Camat Tamalanrea, kemudian Muh Yaman juga mantan Camat Tamalanrea, begitupun Syarifuddin mantan Camat Wajo.

Menanggapi persoalan hukum tersebut, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menegaskan, segera memberhentikan oknum ASN itu dari jabatan yang disandang selama ini. “Segera, kami berhentikan dari jabatannya,” tegas pria yang akrab disapa Danny Pomanto tersebut.

Dengan bukti itu, tentu menjadi pemicu percepatan resetting (penyusunan ulang) komposisi jabatan pemerintahan, mengingat masih ada oknum pejabat tidak memiliki moral yang tidak baik seperti terjadi saat ini. “Kita tunjuk nanti Plt (Pelaksana tugas), baru setelah setelah itu dilakukan resetting. Paling lambat Juni sudah rampung semua. Mulai dari tenaga honor, lurah, sampai eselon II,” bebernya.

Saat ditanyakan apakah empat oknum ASN ini terancam dipecat dari pekerjaannya, Danny mengatakan, keputusan baru bisa diambil setelah adanya putusan inkrah atau ketetapan hukum tetap dari pengadilan. “Untuk pemberhentian dari ASN, saya belum tahu persis karena masih berproses hukum, apalagi kalau bersangkutan rehab. Sebab, kalau rehap dia jadi korban, berbeda kalau pengedar, (jadi pelaku),” tuturnya.

Sedangkan untuk bantuan hukum bagi empat orang tersebut, tidak akan diberikan kepada ASN yang terlibat masalah hukum seperti penyalahgunaan narkoba maupun tindak pidana khusus seperti korupsi. Keputusan itu sesuai dalam aturan yang berlaku, yakni, Undang-Undang NO.5/2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena, kasus yang dilakukan merupakan perbuatan pribadi melanggar hukum tanpa mengaitkan pemerintahan. “Itu kan urusan pribadi bersangkutan. Masa orang narkoba mau dibela. Jelas aturannya, korupsi dan narkoba tidak dibela. Saya berpesan kepada seluruh ASN Pemkot ini menjadi pelajaran bersama, konsekwensinya ditanggung sendiri,” tegasnya. (Ant)

Lihat juga...