Lebaran CDN

Giliran LSM GNPK Laporkan Kades Atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa

Editor: Makmun Hidayat

PURWOKERTO — LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) melaporkan adanya dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) yang terjadi di Desa Sibrama, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Nilai total indikasi penyimpangan yang dilaporkan Rp600 juta.

Ketua LSM GNPK koordinator wilayah Barlingmascakeb, Subroto mengatakan, dugaan penyimpangan Dana Desa tersebut diperoleh setelah ia mengkaji laporan penggunaan Dana Desa tersebut. Dugaan penyimpangan terjadi pada beberapa proyek fisik seperti pembangunan jalan, drainase serta talud.

“Indikasi penyimpangan Dana Desa tersebut dari penggunaan Dana Desa tahun 2016 – 2018, total senilai Rp600 juta untuk proyek fisik, kita sudah laporkan hari ini ke Polresta Banyumas,” terangnya, Jumat (30/4/2021).

Selain laporan Dana Desa, Subroto juga melaporkan dua kades lainnya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Kades yang dilaporkan yaitu kades Karanggedang Kecamatan Sumpiuh dan kades Prembun Kecamatan Tambak. Kedua kades tersebut disinyalir yang telah menyebarkan informasi awal terkait kabar pemerasan yang melibatkan ketua GNPK tersebut.

“Saya dilaporkan atas dugaan pemerasan, ini sangat menyakitkan karena saya tidak pernah meminta uang kepada para kades,” katanya.

Terkait tuduhan pemerasan senilai Rp375 juta tersebut, Subroto menyampaikan, awalnya ia selaku pengusaha tambang pasir meminjam uang kepada Anwari, mantan kades Sibrama yang juga partner bisnisnya senilai Rp375 juta. Peminjaman dilakukan dengan jaminan dua BPKB mobil dan bulan Maret kemarin sudah dikembalikan Rp300 juta. Sisanya dijanjikan dibayarkan usai lebaran.

Sebagaimana diketahui, Anwari disebut-sebut sebagai perantara aksi pemerasan tersebut kepada lima orang kades di Kecamatan Kemranjen. Sebelumnya, Kades Sibrama Wagiyah mengungkapkan, ia sudah menyerahkan uang Rp65 juta. Pertama diberikan Rp20 juta, kemudian diberikan lagi Rp45 juta dan uang tersebut diterima tunai oleh perantara, Anwari yang merupakan orang suruhan dari ketua GNPK.

“Saya tahunya meminjam uang dari Anwari selaku rekan bisnis, soal uang dari para kades, saya sama sekali tidak tahu, jadi saya anggap ini merupakan pencemaran nama baik, sehingga saya laporkan balik ke Polresta Banyumas,” tutur Subroto.

Terkait surat dari GNPK yang disebar ke desa-desa, Subroto mengakuinya, surat tersebut berisi permintaan akan data akan penggunaan dana desa. Ada 17 desa di Banyumas yang dimintai data secara acak. Ia mengaku sudah rutin meminta data penggunaan Dana Desa, karena LSM yang dipimpinnya memang menggawangi kasus korupsi.

“Jangankan organisasi, perorangan saja diperbolehkan untuk meminta data penggunaan Dana Desa. Jika ditemukan ada indikasi penyimpangan, kita akan beritahukan dan kita juga siap melakukan diklat untuk pembinaan. Seperti di Kecamatan Somagede, ada beberapa desa yang meminta diadakan pembinaan sehabis lebaran nanti,” jelasnya.

Namun, untuk desa ataupun lembaga lain yang keberatan memberikan data terkait penggunaan anggaran, lanjut Subroto, pihaknya akan mengajukan surat keberatan dan jika tidak ditanggapi maka akan dilaporkan kepada Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jateng.

Kuasa Hukum Subroto, Budi Kiatno menyampaikan, pemantauan dan pengawasan terkait Dana Desa sudah lama dilakukan oleh GNPK. Bahkan tahun lalu ada yang sampai ke meja hijau, yaitu Desa Plana Kecamatan Somagede yang sampai  vonis 18 bulan atas dugaan penyimpangan Dana Desa.

“Saat ini yang sedang proses di Inpektorat adalah Desa Somakaton, ditambah dengan Desa Sibrama yang baru saja kita laporkan ke Polresta Banyumas,” tuturnya.

Terpisah, kuasa hukum Kades Sibrama, Happy Sunaryanto menyatakan siap untuk menghadapi gugatan tersebut. Menurutnya, apa yang dilaporkan oleh GNPK tidak masuk dalam substansi permasalahan, sebab yang dilaporkan oleh kliennya adalah dugaan tindak pidana pemerasan.

“Nanti biarkan fakta-fakta tersebut diungkap oleh penyidik saja, intinya kita siap menghadapi gugatan tersebut,” ucapnya.

Kapolresta Banyumas,Kombes Pol M Firman L Hakim melalui Kasat Reskrim, Kompol Berry saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum memonitor atas laporan terbaru tersebut. Namun untuk laporan sebelumnya yang dilakukan oleh kades Sibarama, saat ini sudah ada 17 orang saksi yang dimintai keterangan.

Lihat juga...