Indonesia Dinilai Perlu Lakukan Riset Stok Benih Lobster

Pelepasliaran benih lobster di kawasan Pesisir Selatan. -Ant

JAKARTA – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan, menyatakan Indonesia perlu melakukan riset kajian stok benih lobster, guna mendukung wacana untuk melarang perdagangan benih lobster secara global.

“Indonesia perlu memulainya dengan melakukan kajian stok benih lobster,” kata Moh Abdi Suhufan, di Jakarta, Kamis (1/4/2021).

Abdi sepakat dengan rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bahwa Indonesia perlu mempelopori gerakan internasional untuk melindungi plasma nutfah seperti lobster.

Ia mengingatkan, sumber daya perikanan global makin tertekan saat ini karena faktor eksploitasi berlebih, keserakahan dan pemanasan global, sehingga keprihatinan perlu disuarakan oleh Indonesia.

Terkait benih lobster, walaupun masih ada perdebatan tentang kelimpahan di alam dan tingkat ancaman kepunahaan, ujar dia, harus diakui sejauh ini belum ada stock assesment yang dilakukan oleh Indonesia.

“Data yang ada saat ini hanya angka perkiraan berdasarkan riset parsial oleh berbagai pihak,” katanya.

Dengan melakukan kajian stok benih lobster yang tepat, menurut dia, ke depan Indonesia bisa lebih kokoh lagi dalam menyampaikan ke dunia internasional tentang kerugian ekologi, ekonomi dan sosial dari penangkapan benih lobster, yang selama ini termasuk dari kegiatan penyelundupan.

Sebelumnya, KKP menginginkan agar dunia internasional dapat mendukung untuk melarang perdagangan plasma nutfah seperti benih lobster, dalam rangka menjaga biodiversitas dalam ekosistem perairan yang ada di Indonesia.

“Indonesia membutuhkan dukungan internasional dalam menjaga biodiversity kita, sehingga tidak terjadi aliran perdagangan lintas benua, lintas negara untuk plasma nutfah, salah satunya adalah benih-benih lobster,” kata Kepala Badan Riset dan SDM KKP Sjarief Widjaja, saat membuka webinar bertajuk “Menuju Sustainable Ocean Economy di Indonesia” yang digelar di Jakarta, Selasa (30/3).

Sjarief Widjaja mengutarakan harapannya, agar dukungan dari negara-negara internasional untuk melihat, bahwa perdagangan internasional untuk plasma nutfah dapat dikategorikan sebagai IUU Fishing atau penangkapan ikan ilegal.

Ia mengemukakan, pihaknya ingin agar berbagai negara dapat memasukkan opsi tersebut sebagai salah satu pemikiran pada masa yang akan datang, untuk menjamin keberlanjutan dari sumber daya kelautan di Tanah Air.

Kepala BRSDM KKP juga mengingatkan Indonesia telah mampu menetapkan satu area wilayah pengelolaan perikanan, yaitu WPP 714 sebagai sumber plasma nutfah bagi ikan-ikan unggulan dunia seperti tuna dan kerapu.

Hal tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mewujudkan target, agar 30 persen wilayah lautnya bisa menjadi sebagai area konservasi pada 2030.

Berdasarkan data laporan FAO pada 2020, potensi kekayaan laut Indonesia mencapai 120-170 miliar dolar AS, menempatkan Indonesia pada urutan ke tiga ekonomi perikanan secara global setelah Cina dan Peru. (Ant)

Lihat juga...