Lebaran CDN

Indonesia Perlu Menangkap Tren Investasi Hijau Global

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Jika Indonesia ingin menarik investasi hijau global, maka langkah yang harus dilakukan adalah memperkuat kebijakan yang mendukung penghijauan.

Associate Director Climite Policy Initiative, Tiza Mafirah, mengatakan, Indonesia perlu menangkap tren investasi hijau global dengan membentuk kebijakan yang kuat yang secara jelas mendukung investasi hijau dan pekerjaan hijau.

Saat ini kata dia, tren investasi hijau global terus meningkat sekitar 20 persen setiap tahunnya.

“Bicara tren investasi hijau global, itu menggembirakan dengan peningkatan year on year (yoy) sekitar 20 persen,” ujar Tiza, pada webinar tentang Ekonomi Investasi Hijau di Jakarta yang diikuti Cendana News, Rabu (28/4/2021).

Dia menjelaskan, tahun 2019 pendanaan secara global untuk iklim mencapai lebih dari setengah triliun dolar. Dan dari total investasi untuk energi di seluruh dunia sebesar 71 persen adalah investasi untuk energi terbarukan.

Pendanaan iklim dari institusi keuangan naik 51 persen dari tahun sebelumnya. “Namun sayangnya kata dia, masih ada perbankan atau investor yang tidak mau lagi berinvestasi di fosil. Mereka melakukan divestasi sehingga portopolionya tidak lagi mengandung proyek fosil fuels,” tukasnya.

Masih dalam kaitan investasi, tambah dia, belanja rumah tangga untuk aksi iklim juga meningkat 32 persen dari tahun lalu. Begitu juga dengan pendanaan publik untuk aksi juga meningkat.

“Ini angka global. Dan kalau berambisi untuk menarik investasi iklim ke Indonesia seharusnya bisa melihat tren investasi global ini,” ujarnya.

Namun memang kata Tiza, investasi itu tidak akan datang dengan sendirinya. Apalagi saat ini harga energi terbarukan semakin murah dan bahkan makin murah daripada energi fosil.

“Tidak otomatis berarti energi terbarukan akan mendominasi di Indonesia, apalagi kalau ada kebijakan yang mendukung energi yang sudah ada,” tukasnya.

Kembali dia menegaskan, jika Indonesia ingin menarik investor hijau masuk ke negara ini maka langkah yang harus dilakukan adalah memperkuat kebijakan dan policy signal  yang jelas-jelas mendukung penghijauan.

“Permasalahannya, kebijakan di Indonesia masih membingungkan investor. Kebijakannya masih tumpang tindih,” tukasnya.

Padahal menurutnya, dalam pembaharuan emisi pun ada beberapa yang harus diperbaiki. Sehingga lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam pembuatannya.

Namun untuk enam target energi itu masih tergantung pada fosil. Misalnya, gas dan teknologi yang masih menghasilkan energi seperti pembangkit listrik tenaga sampah.

“Indonesia memiliki target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. dan semua teknologi tersebut tidak disebutkan di dalam emisi. Jadi investor yang ingin berinvestasi bertanya-tanya apakah lebih baik investasi di pembangkit tenaga sampah atau super fosil,” ujarnya.

Tegas dia lagi, kalau Indonesia ingin mencapai zero nett emission di tahun 2050 maka tidak hanya cukup memiliki kebijakan yang mendukung investasi hijau. “Tapi kita juga harus menghilangkan subsidi, intensif perpajakan, stimulus fiskal, dan kemudahan perizinan,” imbuhnya.

Pendiri Presidium Poros Nusantara, Urif Haryanto, menambahkan, kaitan dengan investasi hijau dengan maksud mencapai zero nett emission pada 2050 ini adalah persoalan bagaimana  harmoni alam semesta harus dipikirkan.

Pendiri Presidium Poros Nusantara, Urif Haryanto, saat memaparkan tentang pelestarian lingkungan hijau pada acara Ekonomi Investasi Hijau di Jakarta yang diikuti Cendana News, Rabu (28/4/2021). Foto: Sri Sugiarti.

“Mengingat sepanjang sejarah hanya manusia yang merusak tempat tinggalnya sendiri, yaitu bumi dan alam semesta ini,” ujar Urif, pada acara yang sama.

Dia menilai, regulasi dan Undang-Undang (UU) atas nama keadilan belum bisa membendung kerusakan alam.

“Jadi perlu gerakan politik iklim nasional, kalau hanya mengandalkan pemerintah saja tidak cukup. Investasi hijau dan kebijakan masih belum bisa membendung rusaknya alam semesta,” pungkasnya.

Lihat juga...