Lebaran CDN

Kawali Bekasi Raya Minta Pemerintah Benahi Persoalan Lingkungan Hidup

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Koalisi Kawal Indonesia Lestari (Kawali) Bekasi Raya, salah satu organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, mendorong pemerintah melakukan audit lingkungan untuk melakukan pembenahan terkait pencemaran dampak industri di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pasalnya persoalan lingkungan hidup yang melibatkan dunia industri di wilayah Kabupaten Bekasi sudah bisa dikatakan memasuki situasi mengkhawatirkan. Pemerintah terkesan santai melihat fenomena lingkungan hidup yang terjadi.

“Kesalahan pemerintah di Kabupaten Bekasi ini, terlalu santai untuk melakukan monitoring persoalan limbah yang melibatkan industri. Harusnya 6 bulan sekali ada monitoring,” ungkap Yopi Oktavianto, Ketua Kawali Bekasi Raya kepada Cendana News, Rabu (21/4/2021).

Yopi Oktavianto Ketua Kawali Bekasi Raya, dikonfirmasi Cendana News, terkait pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Bekasi, Rabu (21/4/2021) – Foto: Muhammad Amin

Dikatakan, harusnya daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, melakukan monitoring ke perusahaan industri. Tidak seperti sekarang, hanya menerima laporan dari konsultan perusahaan dan juga menerima honor dari perusahaan.

Menurutnya, kondisi kekinian di lapangan pencemaran cukup marak terjadi. Ia juga meminta pemerintah menanggapi terkait pemberitaan Cendana News beberapa waktu lalu, terkait temuan pembuangan limbah oleh salah satu perusahaan semen di Desa Wangun Harja, Cikarang Utara, yang langsung membuang limbah ke Sungai Cikarang.

“Setiap orang membuang apa pun di sungai apa pun bentuknya, jika membuat perubahan warna sungai itu, maka masuk kategori pencemaran. Kasus demikian biasanya AMDAL-nya yang harus dipertanyakan. Apakah tidak tahu, apakah benar IPAL-nya?”

Kawali Bekasi Raya menilai tanggung jawab dan peran pemerintah dalam pengawasan, dan penindakan pada pelanggaran lingkungan hidup masih belum maksimal. Pasalnya bangunan pabrik maupun kawasan industri di Bekasi masih banyak yang cacat administrasi AMDAL.

Di Kabupaten Bekasi banyak yang masih belum lengkap AMDAL, maka seharusnya para pemerhati lingkungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi tidak hanya menyoroti pengalaman pabrik tertentu saja.

Mabrur, Deputi II Bidang Advokasi dan Kampanye, Kawali Bekasi Raya, juga mempertanyakan perhatian DPRD Kabupaten Bekasi. Lembaga tersebut harus bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

Ia pun menyampaikan bahwa kerja DPRD Kabupaten Bekasi pada akhir 2020 lalu telah melakukan sidak terkait pencemaran sungai oleh salah satu perusahaan.

Mereka sidak mencari bukti pencemaran yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di Bekasi. Tapi sudah berbulan-bulan hasil pengujian air sungai, masyarakat tidak diberitahu hasilnya.

“Terlalu santai terkait lingkungan hidup, melihat fenomena itu maka tak salah jika DPRD bersama DLH Kabupaten Bekasi seperti lepas tanggung jawab terhadap keterbukaan informasi publik. Seharusnya ini sudah pada tahap penindakan kalau benar-benar ditangani sesuai prosedur,” tutupnya.

Sementara, dikonfirmasi terpisah, Bidang Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Ibnu, terkait AMDAL perusahaan semen di Cikarang Utara, tidak menjawab. Begitu pun saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, tidak merespons.

Lihat juga...