Lebaran CDN

Kesadaran Bencana dan Perubahan Iklim di Wilayah Perkotaan Masih Lemah

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Tidak komprehensifnya strategi perencanaan peningkatan resiliensi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dapat dilihat, salah satunya, adalah lemahnya integrasi adaptasi dan mitigasi serta pembangunan kapasitas kelembagaan dan warga di kawasan perkotaan.

Direktur Eksekutif Koalisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin menyatakan sebenarnya sudah banyak bencana yang terjadi tanpa disadari di wilayah perkotaan.

“Biasanya waktu yang dibutuhkan panjang, tidak seperti pandemi ini, yang terlihat dalam waktu singkat. Range-nya bisa 10 tahun atau bahkan 15 tahun. Masyarakat tidak menyadarinya atau sudah terlalu biasa hingga tidak menganggapnya sebagai bencana. Ini adalah bentuk lemahnya peningkatan resiliensi di perkotaan,” kata Safrudin dalam Thamrin Summit Climate Crisis, yang diselenggarakan secara online, Rabu (21/4/2021).

Ia menyebutkan contoh masalahnya, seperti polusi yang terjadi di udara, tanah maupun air hingga kebisingan suara dan masalah kesehatan.

“Kajian pada tahun 2010 di Jakarta, masyarakatnya harus membayar biaya kesehatan sebesar Rp38,5 triliun karena polusi udara saja. Pada kajian ulang di tahun 2016, terlihat peningkatan biaya kesehatan menjadi Rp51,2 triliun. Terlihat ada bencana, tapi diabaikan. Dianggap sebagai hal yang biasa, sesuatu yang tidak menimbulkan risiko,” paparnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus bisa menemukan teknologi baru yang bisa mengurangi bencana perkotaan.

“Misalnya, kendaraan beremisi rendah yang diterapkan di kawasan perkotaan akan menurunkan tingkat polusi udara. Artinya, juga akan menurunkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan. Dampak tambahannya adalah penurunan kadar karbon dari kendaraan,” ucapnya.

Tapi Safrudin menegaskan, bahwa dalam upaya menurunkan tingkat bencana ini, bukan berarti membuat Indonesia harus bergantung pada teknologi dari negara lain.

“Bukan saatnya lagi, kita memohon transfer teknologi tinggi. Lebih baik, kita melakukan apa yang kita bisa, berbasis sumber daya yang kita miliki. Contohnya, kendaraan listrik. Kita punya sumber dayanya. Mengapa tidak dikembangkan? Mengapa malah menabraknya dengan pemberian subsidi pada kendaraan yang saat ini dianggap sebagai kompetitornya?,” ucapnya.

Sebagai bagian mencegah perubahan iklim, tegasnya, pemerintah juga harus bisa mengembangkan green product yang asli punya Indonesia.

“Bukan hanya karena potensi ketidakcocokan teknologi saat diterapkan di Indonesia tapi juga lebih kepada menumbuhkembangkan kemandirian Indonesia dalam mengelola sumber daya. Baik manusia maupun alam,” ucapnya lebih lanjut.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan wilayah dan kota (IAP), Hendricus Andi Simarmata menyatakan perubahan iklim ini bukan hanya permasalahan satu pihak saja tapi merupakan permasalahan kolektif.

“Jangan melihatnya sebagai isu jangka panjang. Tapi harus sebagai isu urgent yang membutuhkan penanganan cepat,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Kondisi ini sebaiknya menjadi momentum untuk menyusun ulang sistem perencanaan ke depan dan sekaligus memunculkan solusi atas permasalahan dan tantangan yang ada.

“Penyusunan ulang ini bisa menggunakan beberapa cara. Yaitu, ikutlah program yang sudah ada, seperti smart cities dan memasukkan agenda perubahan lingkungan ini ke dalam program tersebut. Kalau di kota kecil, kita dorong infrastruktur yang mendukung gerakan ramah lingkungan. Kita harus menangkap peluang ini,” ucap Andi.

Ia juga mengatakan untuk melakukan penyusunan ulang perencanaan, jangan mengukur keberhasilan kota hanya dari aspek ekonomi saja.

“Tapi juga harus melihat pada ekonomi per kapasitas lingkungan atau foot print yang sudah dilakukan kota tersebut,” ucapnya lebih lanjut.

Ia menegaskan bahwa sistem perencanaan yang baru ini juga harus masuk dalam skema perubahan iklim.

“Melalui proyeksi target berbasis waktu, base line yang sama, pilihan adaptasi dan kegiatan penurunan emisi,” pungkasnya.

Lihat juga...