Kesiapsiagaan Daerah Penting dalam Upaya Kurangi Dampak Bencana

JAKARTA – Mitigasi bencana tsunami yang terintegrasi antara kepahaman masyarakat dan material penahan jalaran gelombang merupakan aspek yang tak terpisahkan. Penerapan secara menyeluruh di Indonesia, yang memiliki banyak titik risiko tsunami, akan menjadi cara untuk menurunkan risiko korban dan kerugian materi atas potensi tsunami. 

Kepala Sub Koordinator Manajemen Operasi Gempabumi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dr. Sugeng Pribadi, menyatakan Indonesia memiliki banyak daerah potensi tsunami yang mengharuskan Indonesia waspada.

Kepala Sub Koordinator Manajemen Operasi Gempabumi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dr. Sugeng Pribadi, saat dihubungi terkait tsunami, Rabu (7/4/2021). –Foto: Ranny Supusepa

“Waspada dengan melakukan mitigasi bencana. Bukan hanya pembangunan infrastruktur fasilitas perlindungan pantai, tapi yang tidak kalah penting adalah penguatan mitigasi bencana kesiapsiagaan pemda, aparat, warga pesisir pantai untuk selalu siap ketika bencana itu datang. Dan, penting sekali memelihara fasilitas terkait bencana ini. Yang sudah lama harus dibangun kembali atau diperbaharui,” kata Sugeng, saat dihubungi oleh Cendana News, Rabu (7/4/2021).

Ia menyebutkan, daerah yang berpotensi tsunami adalah pesisir pantai yang berada di muka jalur subduksi atau megathrust.

“Sepanjang barat Sumatra, selatan Jawa sampai selatan Nusa Tenggara, berbelok di subduksi Laut Banda, dekat ke Maluku. Ada juga jalur subduksi utara Sulawesi,” ucapnya.

Sugeng menyebutkan, edukasi perlu dilakukan pada skala desa berbentuk penyuluhan desa sadar bencana.

“Harus dibuat peta evakuasi wilayah, lalu dilakukan latihan evakuasi. Ini dilakukan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Seperti rambu evakuasi, tempat evakuasi baik horisontal maupun vertikal,” ucapnya lebih lanjut.

Tak lupa, lanjutnya, pembangunan fasilitas ini harus memperhatikan kondisi kontur pantai dan jarak pantai dengan lokasi potensi tsunami.

“Membuat benteng penghalang tsunami atau talun-talun di dekat pantai. Kalau meniru Jepang, perlu dibuat break water untuk memecah gelombang, tapi cukup mahal. Alternatifnya, bisa dilakukan penanaman pepohonan bakau atau membuka tambak bisa juga mereduksi tsunami. Tetapi, memang jadi mengurangi keindahan wisata pantai biasanya. Dilematis,” tandasnya.

Ahli Oseanografi Pusat Riset Kelautan (Pusriskel), Widodo S. Pranowo, menyatakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan fasilitas mitigasi tsunami adalah kebaharuan data batimetri atau kedalaman laut, topografi pantai dan struktur geologinya.

“Dengan memperhitungkan ketiga aspek tersebut, baru kita mendesain pertahanan pantai dari jalaran tsunami. Bisa berupa campuran antara kondisi alam dan struktur bangunan,” ujarnya saat dihubungi terpisah.

Ia menjelaskan, desain tersebut dibuat berdasarkan hasil simulasi pemodelan inundasi gelombang tsunami yang menjalar, sejauh manakah masuk ke darat berdasarkan worst case scenario gempa terkuat yang terdekat pusat gempanya.

“Ketika melakukan simulasi pemodelan tsunami ini dibutuhkan data input berupa batimetri atau kedalaman laut, topografi pantai atau darat, pusat gempa terdekat dengan kekuatan terdahsyat pembangkit tsunami sebagai worst scenario,” ujarnya.

Misal, lanjutnya, di pantai bisa dibuat tanggul tinggi dari tanah yang kemudian ditanami mangrove.  “Hutan mangrovenya diatur jarak antar batang pohonnya, sehingga memiliki luasan yang memadai dalam meredam energi gelombang tsunami yang menjalar,” paparnya.

Atau bisa juga, antara tanggul pantai dan hutan mangrove diberikan open space yang luas. “Open space ini jangan ada bangunan sama sekali. Namun, tetap bisa digunakan untuk aktivitas rekreasi, misalnya,” paparnya lebih lanjut.

Ia mencontohkan, open space adalah seperti di kawasan Cilacap, dari Teluk Penyu hingga Pantai Widarapayung. “Open space-nya ada yang untuk wisata dan ada untuk ladang atau kebun. Ketika tsunami 17 Juli 2006, inundasi tsunami hanya mencapai ke open space tersebut tidak sampai ke pemukiman penduduk yang berada di belakang open space itu,” kata Dosen Prodi Hidrografi Sekolah Tinggi Angkatan Laut (STAL) ini.

Di belakang hutan mangrove, lanjutnya, baru kemudian bisa dibikin bangunan struktur kuat tahan gempa yang kemudian bisa untuk menahan tsunami atau bisa sebagai tsunami shelter.

“Bangunan tsunami shelter yang vertikal sangat direkomendasikan, bila tidak ada wilayah daratan yang tinggi di sekitarnya. Penduduk akan lebih cepat naik ke tsunami shelter vertikal ketimbang lari menjauh pantai, karena gelombang tsunami jauh lebih cepat perambatannya,” pungkasnya.

Lihat juga...