Ketua DRN: Presiden Soeharto Perhatikan Pengembangan Lahan Gambut

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Ketua Dewan Riset Nasional (DRN), Bambang Setiadi, kembali mengingat sebuah momentum istimewa di tahun 1992.  Saat itu ia memperkenalkan hasil risetnya tentang lahan gambut di suatu pameran di Jakarta, hingga kemudian bertemu dengan Presiden Soeharto.

Ia mengaku terkesan, karena ternyata Presiden Soeharto sudah mulai banyak memikirkan tentang lahan gambut.

Diceritakan Bambang Setiadi, di tahun 1992 dirinya mengikuti sebuah pameran di Pondok Indah Jakarta Selatan. Dan, di acara itu, ia mendirikan stand untuk memperkenalkan hasil risetnya tentang lahan gambut di Kalimantan Barat. Kebetulan, saat itu tidak banyak masyarakat yang tahu, apalagi mengerti tentang gambut.

Pada momen itu juga, ia bertemu dengan Presiden Kedua RI, H.M Soeharto, yang kebetulan datang berkunjung.

“Rupanya sekitar tahun1992, beliau (Pak Harto-Red) sudah memikirkan tentang gambut, karena antara tahun 1995-1996 ada rapat kabinet, saat itu yang melapor Menteri Pertanian, bahwa di Jawa tiap tahun ada 100 ribu hektare lahan pertanian berubah fungsi. Kalau 10 tahun kan jadi 1 juta hektare,” ujar Budi yang kini menjabat sebagai ketua DRN, Selasa (6/4/2021) dalam webinar bertajuk “Melihat Lima Tahun Perlindungan Gambut Indonesia”.

Di tahun itu jugalah Presiden Soeharto akhirnya memutuskan untuk mengembangkan lahan gambut di Kalimantan Tengah untuk difungsikan sebagai lahan pertanian seluas 1 juta hektare melalui surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah.

“Karena saya saintis/peneliti, ketika mendengar keputusan tersebut, saya kirim surat ke Pak Harto, mohon agar saya bisa menghadap beliau untuk membahas tentang 1 juta hektare lahan pertanian di Kalteng agar dipertimbangkan kembali,” ucap Budi.

Permohonan Budi mendapat respons positif. Karena tidak lama setelah itu, surat yang ia kirim, dijawab, dan Presiden Soeharto pun berkenan menerimanya.

“Surat saya kirim hari Kamis, hari Seninnya saya ditelepon oleh ajudan Pak Harto, bahwa bapak berkenan menerima,” tandasnya.

Saat pertemuan berlangsung, kata Budi, Presiden Soeharto langsung mengajukan pertanyaan kepadanya, apakah dirinya pernah melihat gambut di luar negeri? Dan Apa bedanya dengan di tempat kita (Indonesia-Red)?

“Yang sering saya dengar, Pak Harto kalau ketemu orang selalu pertanyaan pertama adalah pertanyaan filosofis, dan itu benar saya alami. Kalau saja waktu itu saya salah menjawab, pertemuan yang tadinya 30 menit bisa hanya menjadi 5 menit sudah selesai,” kata Budi.

Beruntung, kata Budi, jawaban yang ia keluarkan waktu itu tepat. Ia menjawab, yang membedakan gambut Indonesia dan luar negeri adalah air. Jawaban tersebut pun dibenarkan oleh Presiden Soeharto.

“Sepanjang pertemuan saya menyampaikan masukan, tapi ada kalimat sakti Pak Harto yang membuat saya tertekan dan terdiam, beliau bilang, saudara pintar seperti apapun kalau tidak ada beras mau makan apa?” cetus Budi.

“Jadi Pak Harto menekankan. Lahan pertanian itu harus dibangun, karena jika tidak kita akan impor 3 juta ton beras per tahun. Akhirnya jadilah 1 juta hektare lahan pertanian di Kalteng,” sambung Budi.

Sayangnya, agenda besar pengembangan lahan gambut di era Orde Baru tersebut tidak  begitu berjalan mulus. Menurut Budi hal itu tidak terlepas dari pembuatan kanal yang tidak tepat.

“Kanal yang menghubungkan Sungai Kahayan dan Kapuas itu menaiki kubah. Jadi tidak bisa menghubungkan air,” pungkasnya.

Lihat juga...