KKP Siapkan Tiga Program Terobosan Perikanan Berkelanjutan

Editor: Koko Triarko

BANDUNG – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengingatkan seluruh jajarannya untuk membawa semangat KKP Rebound agar sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KKP 2021 di Bandung, Senin (5/4/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono juga menyampaikan tiga program KKP 2021 hingga 2024, sebagai terobosan dalam pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan.

“Tiga program yang menjadi prioritas kita hingga 2024 adalah peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap, untuk peningkatan kesejahteraan nelayan, lalu pengembangan perikanan budi daya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal,” jelas Trenggono.

Berdasarkan data produksi perikanan tangkap laut 2019 sebesar 6,98 juta ton, maka masih terbuka peluang pemanfaatan sebesar 3,05 juta ton dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya ikan.

Dikatakan, peningkatan tata kelola perikanan tangkap akan dibarengi perbaikan tata cara pemungutan PNPB yang semula dilakukan dengan cara praproduksi menjadi pascaproduksi. Diharapkan dengan skema baru itu, sektor perikanan tangkap kita ditargetkan akan mampu memberikan kontribusi PNBP kepada negara yang diperkirakan Rp12 triliun pada 2024.

Begitu pun kontribusi PNBP itu pada akhirnya disiapkan untuk dimanfaatkan kembali, demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan nelayan.

“Yang dimaksud nelayan di sini adalah baik nelayan tradisional maupun nelayan ABK, hal itu berupa pemberian Asuransi Kesehatan, Kecelakaan dan Jaminan Hari Tua, Pembangunan Kampung Nelayan Maju, Bantuan Sarana dan Diversifikasi Usaha, dan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan, dan lain sebagainya,” jelas Menteri Trenggono.

Dalam rangka mencapai target peningkatan PNBP, disampaikan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan bersama-sama Pemerintah Daerah, antara lain mnyelesaikan regulasi dengan melakukan revisi PP No. 75 Tahun 2015, tentang Jenis dan Tarif PNBP dan mempercepat penyelesaian turunan PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 27 Tahun 2021, sebagai tindak lanjut dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Langkah-langkah yang perlu kita lakukan antara lain melengkapi sarana dan prasarana, untuk kesiapan pelabuhan perikanan dalam melakukan pendataan hasil pendaratan ikan, lalu meningkatkan jumlah dan kapasitas syahbandar, operator informasi teknologi, enumerator, dan pengawas perikanan, menuntaskan pendataan KUSUKA (Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan) pada 2022, dan meningkatkan kualitas data produksi di seluruh tempat pendaratan ikan, serta meningkatkan kapasitas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui teknologi pengawasan yang andal,” jelas Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono juga menyebutkan, komitmen Indonesia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana  yang telah diamanahkan dalam Pertemuan 14 Kepala Negara/Pemerintahan, dalam forum High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP SOE), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-14 (life below water).

Hal itu dilakukan melalui peningkatan produksi di sektor perikanan tangkap, yang tentunya akan tetap memperhatikan keberlangsungan ekologi maupun lingkungan. Untuk itu, KKP akan menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714 sebagai kawasan spawning and nursery ground.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada komoditas unggulan untuk tumbuh dan berkembangbiak, sehingga dapat menjadi sumber penghidupan dan pangan Indonesia dan dunia.

Lihat juga...