Kota Semarang Ajukan 2.571 Kebutuhan Guru Skema PPPK

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), menjadi salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan guru. Termasuk di Kota Semarang, yang telah mengajukan sebanyak 2.571 lowongan untuk guru.

“Untuk tahun 2021 ini, kami mengusulkan kebutuhan guru ke Kementerian PAN RB sejumlah 2.571 orang. Dari angka tersebut, sebanyak 2.269 orang sebagai guru kelas dan guru mata pelajaran, sementara sisanya untuk mengisi jabatan guru agama,” papar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Litani Satyawati, saat dihubungi di Semarang, Kamis (8/4/2021).

Dipaparkan, kebutuhan tersebut sudah diajukan ke pemerintah pusat, yang nantinya akan dipenuhi melalui skema PPPK. Nantinya, dalam proses seleksi skema tersebut, pihaknya juga mengutamakan dari guru GTT atau honorer yang sudah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Disdik Kota Semarang.

Lebih jauh dijelaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) terbagi menjadi dua kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dua-duanya memiliki nomor induk kepegawaian dan semuanya diakui.

“Nantinya, untuk pembiayaan penerimaan guru melalui skema PPPK ini akan dilakukan dari pusat, seperti gaji. Namun untuk lain-lainnya seperti penambahan penghasilan atau TPP itu daerah yang melakukan, dalam hal ini Pemkot Semarang,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Saptogiri, saat dihubungi di Semarang, Kamis (8/4/2021), menjelaskan, kebutuhan guru di Kota Semarang cukup tinggi. Apalagi hampir setiap bulan, ada guru yang pensiun atau mutasi.

“Kita ingin agar kebutuhan guru ini bisa segera dipenuhi. Apalagi ini menyangkut masa depan bangsa, sebab di tangan para guru ini, pendidikan generasi muda, kita titipkan,” terangnya.

Tidak hanya itu, melalui skema PPPK tersebut, juga mampu mengakomodir para guru honorer atau guru tidak tetap (GTT), yang secara usia sudah tidak bisa mengikuti lagi seleksi CPNS.

“Kalau soal gaji, untuk para honorer di sekolah negeri baik SDN atau SMPN di Kota Semarang, sudah sesuai dengan upah minimum kota (UMK), namun memang untuk di sekolah swasta, menyesuaikan dengan kemampuan dari yayasan sekolah. Jadi lewat jalur PPPK ini nantinya, diharapkan mereka juga bisa terbantu dari segi kesejahteraan,” tandasnya.

Lihat juga...