Lebaran CDN

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dua Terdakwa Korupsi Bakamla

Terdakwa korupsi di Bakamla, Leni Marlena, tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Jakarta, Rabu (31/3/2021) - foto Dok Ant

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melimpahkan berkas perkara Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI pada tahun anggaran (TA) 2016, Leni Marlena, dan anggota atau Koordinator Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI TA 2016, Juli Amar Ma’ruf.

“Pada Kamis, jaksa KPK Tonny Frengky Pangaribuan, telah melimpahkan berkas perkara terdakwa, yaitu Leni Marlena dan Juli Amar Ma’ruf ke PN Tipikor Jakarta Pusat,” kata Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Keduanya merupakan terdakwa perkara korupsi pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, pada tahun anggaran 2016. Ali menjelaskan, penahanan dua terdakwa tersebut telah menjadi kewenangan pengadilan tipikor. Selanjutnya, menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

“Mereka masing-masing didakwa primer Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, juga dakwaan subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” ungkap Ali.

Selain Leni dan Juli, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Direktur Utama PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno, dan Bambang Udoyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 31 Juli 2019, dalam pengembangan kasus di Bakamla RI tersebut.

Adapun Bambang dalam kasus ini ditangani oleh Polisi Militer TNI AL, karena pada saat menjabat selaku PPK yang bersangkutan adalah anggota TNI AL. Sementara untuk Rahardjo, JPU KPK mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. JPU memandang ada kekeliruan dalam pertimbangan putusan hakim tersebut, terutama dalam hal jumlah nilai dari uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Rahardjo.

PT DKI memutus Rahardjo dengan pidana penjara selama 9 tahun, dikurangi selama menjalani masa penahanan dan denda sebesar Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan. Selanjutnya, menjatuhkan pidana untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp15.014.122.595,00 selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta pada 16 Oktober 2020, menjatuhkan vonis terhadap Rahardjo selama 5 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti melakukan korupsi proyek di Bakamla TA 2016. Proyek tersebut adalah pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS), yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp63,829 miliar. Rahardjo juga diwajibkan bayar uang pengganti sebesar Rp15,14 miliar, sesuai dengan keuntungan yang dia terima. Putusan uang pengganti itu jauh lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK, yang meminta agar Rahardjo membayar uang pengganti Rp60,32 miliar. (Ant)

Lihat juga...