Lebaran CDN

Kurikulum Sejarah dan Budaya Bekasi Perlu Dihidupkan Lagi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Kurikulum muatan lokal (Mulok) yang fokus pada pengenalan budaya dan lingkungan bagi peserta didik di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, perlu dihidupkan lagi.

“Ini harus dilakukan evaluasi dari sekarang oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Untuk diterapkan dalam tahun ajaran baru nanti, waktunya sudah mendesak,” ujar Pengawas Dinas Pendidikan, Maja Yusirwan, kepada Cendana News, Kamis (22/4/2021).

Dikatakan Mulok dulu pernah dilaksanakan di tingkat sekolah dasar hingga SMP di Kota Bekasi. Tapi beberapa tahun terakhir mulai redup. Karena muatan lokal tersebut dilebur ke beberapa mata pelajaran lainnya seperti IPS, olahraga atau lainnya.

Dalam pelaksanaan, ungkap Yusirwan, tidak fokus pada muatan lokal. Hal itu terkadang membuat guru bingung dalam memberi penilaian. Hilangnya Mulok di sekolah yang pernah diterapkan tersebut karena tidak ada ketegasan yang jelas dari dinas seperti regulasi atau kebijakan.

“Sebagai tim yang melakukan evaluasi Mulok di sekolah, saat ini masih ada satu SMP di wilayah Jatisampurna menerapkan muatan lokal melalui pelajaran kesenian. Seperti membuat kue khas Bekasi dan lainnya,” paparnya.

Ditegaskan, bahwa muatan lokal harus kembali dihidupkan di Kota Bekasi, karena jika tidak sampai kapan. Sementara, Perda provinsi tentang mulok seperti wajib bahasa Sunda sudah dimulai. Bahkan di Jawa Barat ada tiga bahasa ibu yang diakui, meliputi Bahasa Sunda, Cirebonan dan Melayu-Betawi.

“Untuk Kota Bekasi sendiri Perwalnya sudah ada terkait muatan lokal tentang sejarah dan budaya Bekasi. Pertanyaannya kenapa nggak mau action, itu saja kok,” jelasnya mengakui, belum ada tanda-tanda Mulok jadi sistem baru di tahun ajaran nanti.

Ia pun menyinggung kekhawatiran soal tenaga pendidik yang  banyak. Ia mencontohkan Bahasa Inggris tidak harus orang dari Inggris yang mengajar.

“Apalagi sejarah dan budaya Bekasi, semuanya bisa dibaca. Mengenalkan sejarah dan budaya Bekasi tidak harus mahir, tapi cukup generasi pelajar memahami dan tahu saja,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putra, mengakui, belum mengetahui adanya pembahasan terkait penerapan kurikulum muatan lokal untuk diberlakukan pada tahun ajaran baru mendatang.

Menurutnya, jika pun penerapan muatan lokal kembali diberlakukan di Kota Bekasi, tentu harus dilakukan pembahasan lagi di Komisi IV seperti rumusan dan memilih mulok yang tepat.

“Perumusan mencari kurikulum muatan lokal yang tepat di Kota Bekasi tentunya melibatkan banyak pihak termasuk BMPS,” papar Chairoman.

Lihat juga...