Lebaran CDN

Pemberkasan Perkara Korupsi Jembatan Pangwa Pidie Jaya Masih Belum Selesai

Penyidik memeriksa truk pengaduk semen yang disita dalam kasus tindak pidana korupsi di Aceh Besar, Kamis (18/3/2021) - foto Ant

BANDA ACEH – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya, masih bekerja untuk merampungkan berkas perkara dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pangwa, yang nilai kontrak kegiatannya mencapai Rp11,2 miliar.

Kajari Pidie Jaya, Mukhzan, diwakili Kepala Seksi Pidana Khusus, Wahyu Ibrahim mengatakan, karena belum selesai berkas belum dilimpahkan ke penuntut umum. “Sesegera mungkin kami rampungkan berkas perkaranya untuk dilimpahkan ke penuntut umum. Setelah itu, baru dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Banda Aceh,” kata Wahyu Ibrahim, Jumat (16/4/2021).

Wahyu Ibrahim mengatakan, ada tiga berkas perkara dengan empat tersangka, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan tersebut. Empat tersangka tersebut adalah, seorang pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) berinisial TR, serta tiga lainnya rekanan dan konsultan pengawas, yakni berinisial MAH, Azh, dan Mur.

“Dalam perkara ini, penyidik sudah memintai keterangan 28 saksi. Dari 28 saksi tersebut termasuk tiga di antaranya mereka yang pernah menjabat kepala BPBA,” tambah Wahyu Ibrahim.

Pembangunan jembatan di Pangwa, Kabupaten Pidie Jaya. dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dengan nilai kontrak Rp11,2 miliar di tahun anggaran 2017.

Dalam menangani perkara korupsi tersebut, tim penyidik sudah menggeledah Kantor BPBA di Banda Aceh, dan menyita sejumlah dokumen, berupa kontrak kerja pembangunan jembatan. Selain itu, penyidik juga menyita satu unit truk pengaduk semen, dari sebuah perusahaan di Lhoknga, Aceh Besar sebagai alat bukti.

Wahyu Ibrahim mengatakan, truk tersebut disewa oleh tersangka untuk pembangunan jembatan. Sedangkan keterlibatan perusahaan pemilik truk pengaduk semen itu dalam kasus dugaan korupsi tersebut tidak ada sama sekali. Truk molen itu disewa dan digunakan tersangka mengaduk semen untuk pengecoran lantai jembatan. “Namun, hasil pengecoran tidak memenuhi spesifikasi pekerjaan, sesuai kontrak,” tandas Wahyu Ibrahim.

“Potensi kerugian negara mencapai Rp1 miliar. Namun, untuk mengetahui jumlah pasti kerugian negara tergantung hasil penghitungan dari BPKP Perwakilan Aceh. Tidak tertutup kemungkinan ada penambahan tersangka, tergantung proses penyidikan yang sedang berlangsung,” jelas Wahyu Ibrahim. (Ant)

Lihat juga...