Lebaran CDN

Pemda Diminta Tingkatkan Pengetahuan Mitigasi Bencana Masyarakat

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) meningkatkan pengetahuan mitigasi bencana kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

“Masyarakat juga harus ditingkatkan pengetahuannya mengenai bencana dan bagaimana melakukan evakuasi mandiri saat bencana terjadi,” ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Dwikorita mengajak Pemda untuk bersama menggencarkan sosialisasi, literasi, dan edukasi kesiapan dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana, dengan cara membangun sikap budaya selamat.

Langkah kesiapsiagaan tersebut, kata Dwikorita, juga perlu dibarengi dengan gerakan penghijauan dengan tanaman yang tepat di tempat kritis dan rawan bencana, seperti di puncak dan lereng gunung rawan longsor, di sepanjang bantaran sungai rawan banjir atau banjir bandang, ataupun di sepanjang pantai rawan tsunami.

Imbauan tersebut ditujukan bagi daerah yang berstatus rawan gempa dan tsunami seperti Mentawai, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Jawa, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Sorong dan Lembang.

Pemda juga harus melakukan upaya mitigasi yang konkret, seperti membangun rumah atau bangunan tahan gempa, menata ruang pantai yang aman tsunami, belajar cara evakuasi mandiri, dan meningkatkan kemampuan dalam merespons peringatan dini.

Tidak hanya itu, lanjut Dwikorita, Pemda juga harus melakukan upaya mitigasi yang konkret, seperti membangun rumah atau bangunan tahan gempa, menata ruang pantai yang aman tsunami, belajar cara evakuasi mandiri, dan meningkatkan kemampuan dalam merespons peringatan dini.

“Jujur diakui bahwa masih banyak yang menganggap sepele hal ini. Padahal ancaman gempa dan tsunami ini nyata dan bisa sewaktu-waktu terjadi,” kata Dwikorita.

Ia mencontohkan soal jalur evakuasi yang menurutnya masih banyak yang kurang layak. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu dan membahayakan warga yang hendak mengungsi jika jalur evakuasi tersebut dibutuhkan.

“Kita berpacu dengan waktu, jadi bagaimana caranya warga ini bisa lari secepat-cepatnya diwaktu emas yang tersisa sebelum gelombang tsunami naik ke daratan,” jelasnya.

Dwikorita meyakini jika rambu-rambu tersedia, kondisi jalur evakuasi baik, ada shelter tempat evakuasi yang memadai dan layak, masyarakat dan aparat sudah sering berlatih evakuasi, bangunan menerapkan struktur tahan gempa, dan tata ruang sdh menghindari zona rawan, maka jumlah korban jiwa pasti akan jauh lebih sedikit.

Dalam kunjungannya ke Pantai Sendang Biru dan Pantai Tamban, Kabupaten Malang, Dwikorita secara langsung melakukan inspeksi jalur evakuasi gempa dan tsunami. Hasilnya, didapati jalur evakuasi tersebut masih jauh dari kata layak, meski telah memiliki rambu-rambu evakuasi.

“Desa ini (Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan-red), hampir semua wilayahnya berstatus merah, dan memiliki riwayat diterjang tsunami di tahun 1996 dan 2004,” ujar dia.

Selain itu, banjir rob sering pula terjadi di wilayah desa tersebut. Bahkan pihak Relawan Pengurangan Risiko Bencana menyampaikan pula aspirasi masyarakat nelayan di sana untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Di tengah keterbatasan anggaran seperti yang disampaikan oleh Pemerintah Desa atau Kecamatan, menurut Dwikorita masyarakat perlu membudayakan skenario evakuasi mandiri agar selamat dari bencana tersebut.

“Jadi, setiap kepala keluarga (KK) berupaya mencari jalur evakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Tanpa harus menunggu peringatan dini dan menjadikan guncangan gempa sebagai alarm peringatan dini,” kata dia. (Ant)

Lihat juga...