Lebaran CDN

Pemerintah Harus Menggalakkan Ekspor Produk UMKM

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pemerintah harus mendorong penuh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk bisa menembus pasar ekspor dengan memberikan kemudahan berbagai kebijakan.

Vice President PT Sucofindo (Persero), Soleh Rusyadi Maryam, mengatakan, untuk menjaga kinerja neraca perdagangan Indonesia, pemerintah harus mampu mengendalikan barang impor dan terus menggalakkan ekspor produk UMKM.

“Nilai ekspor produk UMKM Indonesia 2020, mencapai angka terendah sejak tahun 2017.  Dan surplus yang dicatat sebesar US$21,737 miliar, merupakan yang tertinggi sejak 2015,” ujar Soleh, pada diskusi online tentang UMKM Tembus Pasar Ekspor di Jakarta yang diikuti Cendana News, Selasa (27/4/2021).

Surplus tersebut menurutnya, bukan karena adanya lonjakan ekspor. Tetapi karena nilai impor tahun 2020 sebesar US$141,568 miliar merupakan yang terendah sejak 2017.

Menurutnya, ada lima produk yang mengalami pertumbuhan impor tertinggi selama 2016-2020. Di antaranya, bahan tambang, perhiasan, produk kimia, buah-buahan, dan produk-produk susu (dairy product).

Kembali Soleh mengingatkan pemerintah perlu mendorong pelaku UMKM untuk fokus meningkatkan kualitas produksi agar bisa masuk ke pasar ekspor.

Menurutnya, ada beberapa produk UMKM yang bisa dikembangkan untuk masuk pasar ekspor. Di antaranya, pangan olahan, hasil perkebunan, olahan hasil hutan, furnitur, kerajinan, hasil tenun rakyat, garmen, perhiasan, asesoris garmen, dan alas kaki.

“Semua produk UMKM tersebut terbukti memiliki pasar luar, dan kontribusinya selama ini terhadap ekspor Indonesia cukup besar. Ini harus terus didorong,” tandasnya.

Dikatakan dia, ada 20 negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor produk UMKM Indonesia tersebut. Yakni negara Amerika Serikat (AS), Jepang, India, Cina, Singapura, Korea Selatan, Belanda, Jerman, Australia, Hong Kong, Italia, dan Spanyol.

Namun demikian menurutnya, untuk bisa ekspor produk, pelaku UMKM harus didukung penuh. Yakni mulai dari masalah legalitas dan perizinan, asesmen pasokan, pengembangan produk dan pengembangan kemasan produk, serta sertifikasi/labelisasi produk.

Juga branding atau promosi, transaksi dan pengiriman, hingga masalah relasi dengan pelanggan.

Maka dari itu menurutnya, pelaku UMKM harus didukung dengan memberikan pendampingan dari mulai hilir hingga ke hulu.

“Sayangnya selama ini,  ekspor ke negara lain justru selalu dipersulit dengan sertifikat atau dokumen-dokumen. Sebaliknya, ketika negara lain impor ke Indonesia justru dipermudah,” ujar Soleh Rusyadi Maryam, yang merupakan pakar ekonomi lingkungan Universitas Indonesia (UI).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, mengaku, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah termasuk dalam hal mempermudah izin bagi UMKM yang akan melakukan ekspor.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, saat memaparkan tentang UMKM pada diskusi online tentang UMKM Tembus Pasar Ekspor di Jakarta yang diikuti Cendana News, Selasa (27/4/2021). Foto Sri Sugiarti.

“Izin-izinnya harus kita permudah, termasuk juga dukungan logistik. Karena sebagian besar UMKM ekspornya ritel, dan ini kalau dari segi logistik dan keekonomian tidak masuk,” ujar Teten, pada acara yang sama.

Maka dari itu kata dia, perlu agregator untuk memecahkan soal logistik, termasuk dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM.

“UMKM banyak memiliki produk potensial untuk diekspor, seperti hasil pertanian, perikanan, furnitur, dekorasi rumah, kosmetik, produk herbal, dan busana muslim,” tuturnya.

Terkait potensi tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) akan berupaya fokus menyiapkan kapasitas dan daya saing produk UMKM dengan dilakukan pendampingan berkelanjutan.

“Pendamping itu perlu, karena UMKM kebanyakan membuat usaha bukan sepenuhnya untuk bisnis, tapi secara tidak sengaja,” pungkasnya.

Lihat juga...