Penelitian Terintegrasi Sokong Kebijakan Tepat Konservasi Hiu dan Pari

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Penelitian berbasis data akurat dan terintegrasi diharapkan mampu menghasilkan langkah kebijakan paling tepat untuk konservasi hiu dan pari di Indonesia. 

Peneliti Senior Hiu dan Pari, Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fahmi menyatakan penelitian, baik berbasis sains dasar, edukasi terapan dan diseminasi yang merupakan gabungan dari penelitian sains dasar dan edukasi terapan untuk menghasilkan bahan dengan bahasa umum untuk dapat dimengerti oleh publik, akan membantu menyelesaikan isu penting seputar hiu dan pari.

“Penelitian ini akan menjadi bagian dalam mengedukasi masyarakat terkait hiu dan pari. Misalnya, apa efek dari memakan sup sirip hiu atau untuk menentukan mana hiu yang masuk langka atau malah memasuki zona punah. Kaitannya nanti dengan kebijakan terkait hiu dan pari,” kata Fahmi dalam Simposium Hiu dan Pari Indonesia ke-3 yang diselenggarakan secara online, Rabu (7/4/2021).

Peneliti Senior Hiu dan Pari,  LIPI, Fahmi, dalam Simposium Hiu dan Pari di Indonesia ke-3, Rabu (7/4/2021). -Foto Ranny Supusepa

Ia memaparkan bahwa Indonesia yang masuk dalam wilayah Indo Pasifik, diyakini sebagai pusat keanekaragaman Chondrichthyes (ikan bertulang rawan).

“Salah satunya adalah elasmobranchii yang berjumlah sekitar 245 jenis, yang 41 persennya adalah jenis hiu. Diperkirakan di Indonesia ada sekitar 118 jenis ikan hiu dan pari, yang tersebar dari air tawar hingga laut dalam, dengan ukuran tubuh bervariasi dari 16 cm hingga 20 meter,” ujarnya.

Untuk hiu endemik, tercatat squalus hemipinnis di Selat Bali, Lombok dan Jawa, apristurus sibogae di Selat Makassar, squatina legnota di selatan Lombok dan Jawa, atelomycterus baliensis di selatan Bali dan Jawa serta mustelus widodoi di selatan Bali dan Jawa.

“Ancaman pada hiu dan pari dari sisi siklus hidupnya adalah kemampuan reproduksi rendah, frekuensi melahirkan minim, pertumbuhan lambat dan umurnya panjang,” ujarnya lagi.

Sementara dari luar ekosistem ada ancaman dari penangkapan yang tidak lestari, penurunan populasi, kerusakan habitat dan perubahan lingkungan serta pariwisata yang tidak bertanggung jawab.

“Sehingga, dengan penelitian yang berbasis ilmiah diharapkan akan ada kebijakan tepat untuk menyelesaikan isu hiu dan pari ini,” tandasnya.

Koordinator Kelompok Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan dan Ahli Madya Ekosistem Laut Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Ir. Pingkan Khatarina Roeroe, MSi, menyebutkan upaya konservasi merupakan bagian amanat RPJMN 2020-2024 dan selaras dengan target SDGs yaitu ekosistem kelautan.

“Meliputi pengelolaan perikanan dengan pemanfaatan perikanan yang lestari untuk pangan dan aspek penciptaan ekosistem laut sehat dan produktif dengan mengurangi pencemaran laut, perlindungan dan pemulihan ekosistem, pengurangan keasaman laut dan konservasi,” ucapnya dalam kesempatan yang sama.

Koordinator Kelompok Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan dan Ahli Madya Ekosistem Laut Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Ir. Pingkan Khatarina Roeroe, MSi, saat Simposium Hiu dan Pari di Indonesia ke-3, Rabu (7/4/2021). -Foto Ranny Supusepa

Strategi pengelolaan konservasi jenis ikan, lanjutnya, meliputi pengelolaan spesies dan habitat, pengelolaan kebijakan dan penegakan hukum, membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan serta penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.

“Jadi fokusnya adalah perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan tanpa merusak habitat maupun siklus hidup atau bisa dikatakan bermanfaat ekonomi secara berkelanjutan,” ucapnya lebih lanjut.

Pingkan menyatakan dalam roadmap prioritas perlindungan dan pelestarian jenis ikan tahun 2020-2024, prioritas hiu dan pari terbagi dalam tiga tahun.

“Untuk tahun 2020, ada hiu appendik CITES dan hiu berjalan. Di 2022 ada pari appendik CITES dan hiu paus. Dan di 2023 ada pari manta,” ungkapnya.

Dengan memprioritaskan pada beberapa jenis ini, bukan berarti hanya sejumlah species saja yang terakomodir.

“Contohnya untuk hiu appendik CITES, itu di dalamnya ada 9 spesies hiu yang kita prioritaskan di tahun 2020,” tuturnya.

Ia menegaskan dengan adanya roadmap ini adalah diharapkan dapat menyelesaikan beberapa isu terkait hiu dan pari.

“Yaitu pendataan hiu dan pari, mitigasi bycatch, eksploitasi berlebihan, keterlacakan lalu lintas perdagangan hiu dan pari, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hiu dan pari bagi ekosistem laut, dorongan ekonomi serta pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal,” pungkasnya.

Lihat juga...