Lebaran CDN

Pentingnya Peningkatan Inovasi untuk Mencapai Kedaulatan Iptek

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Upaya meningkatkan ekosistem inovasi dan litbang dengan melibatkan swasta, diharapkan mampu menghasilkan produk yang berdaya saing. Dan ke depannya akan menciptakan kedaulatan Iptek di Indonesia.

Plt. Deputi Penguatan Risbang Kemenristek/BRIN, Ismunandar, menyatakan, esensi dari pemberian fasilitas fiskal adalah mendorong partisipasi swasta dalam kegiatan riset dan inovasi.

Plt. Deputi Penguatan Risbang Kemenristek/ BRIN, Ismunandar, menyampaikan upaya penguatan sistem inovasi nasional melalui keterlibatan swasta, dalam Sosialisasi PMK 153 Tahun 2020, yang diselenggarakan secara online dari Kemristek/BRIN Jakarta, Kamis (22/4/2021) – Foto: Ranny Supusepa

“Hal ini penting untuk meningkatkan sistem inovasi nasional, menuju produk Indonesia berdaya saing dan berdaulat berbasis iptek,” kata Ismunandar dalam Sosialisasi PMK 153 Tahun 2020, yang diselenggarakan secara online dari Kemristek/BRIN Jakarta, diikuti Cendana News, Kamis (22/4/2021).

Anggaran riset Indonesia, lanjutnya, masih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Yaitu, 0.25 persen dari GDP dan 84 persen masih berasal dari pemerintah.

“Sehingga untuk mendorong ini, berdasarkan PP 45 tahun 2019, muncullah kebijakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berpartisipasi dalam dua hal. Yaitu untuk litbang dan untuk badan usaha atau swasta yang membantu pendidikan vokasi,” ucapnya.

PMK 153/2020 mengatur besaran fasilitas, jenis kegiatan R&D yang diberi fasilitas dan mekanisme pemberian fasilitas.

“WPDN yang melakukan kegiatan litbang tertentu di Indonesia akan menerima pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan, dengan kegiatan litbang telah dijalankan paling lama sejak berlakunya PP45/2019 dan telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan melalui surat keterangan fiskal,” urainya.

Fasilitas ini ditujukan pada badan atau pelaku usaha selain yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan.

“Pemberian fasilitas ini dibagi menjadi dua. Yaitu 100 persen untuk pembiayaan litbang dan boleh ditambah 200 persen lagi, jika memenuhi ketentuan tertentu,” ucap Ismunandar.

Penambahan 50 persen lagi jika litbang menghasilkan paten dan hak PVT di dalam negeri, penambahan 25 persen lagi jika litbang juga menghasilkan paten dan hak PVT di luar negeri.

Penambahan 100 persen jika mencapai tahap komersialisasi dan tambahan 25 persen terakhir adalah jika litbang yang menghasilkan paten atau hak PVT dan/atau mencapai tahap komersialisasi dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga litbang pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi Indonesia.

“Harapannya, dengan kerjasama di bidang riset serta fasilitas dari pemerintah akan memudahkan hilirisasi produk sekaligus juga menjaga atau meningkatkan produk berbasis penelitian,” tandasnya.

Sekretaris Deputi Bidang Penggunaan Riset dan Pengembangan Kemristek/BRIN, Prakoso, menjelaskan untuk pengajuan fasilitas tax deduction ini, pelaku usaha harus mempersiapkan dua hal, yaitu proposal litbang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kemristek/BRIN dan surat keterangan fiskal yang bisa didapatkan di laman Dirjen Anggaran, untuk diunggah di OSS.

“Litbang ini harus memenuhi kriteria antara lain, bertujuan untuk memperoleh penemuan baru, didasarkan pada konsep atau hipotesa orisinal, memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya, terencana dan memiliki anggaran serta bertujuan menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar,” paparnya.

Saat pelaku usaha sudah mengunggah dokumen ke OSS, nanti akan ada notifikasi dari Kemristek/BRIN.

“Apakah kita tolak, kita terima atau kita kembalikan karena adanya kekurangan dokumen. Jika diterima maka setiap perkembangan penelitian haruslah dilaporkan melalui OSS. Terutama jika ingin mendapatkan tambahan fasilitas sebesar 200 persen itu,” paparnya lebih lanjut.

Prakoso menyebutkan, semua syarat yang dibutuhkan sudah dicantumkan dalam OSS. Pelaku usaha hanya tinggal melengkapi dan mengunggahnya.

“Dalam proses verifikasi, kami akan bekerja sama dengan kementerian lainnya untuk menentukan apakah apa yang dihasilkan oleh penelitian benar-benar memenuhi kualifikasi standar. Jika semua sudah memenuhi syarat, maka kita akan memberikan notifikasi lanjutan. Pelaku usaha yang membutuhkan keterangan lebih lanjut, bisa menghubungi kami,” pungkasnya.

Lihat juga...