PKI Lancarkan Lima Skenario Merebut Kekuasaan

PADA tahun 1965, setelah situasi revolusioner dianggap cukup dan bertepatan dengan momentum jatuh sakitnya Presiden Soekarno, PKI mempersiapkan diri melakukan perebutan kekuasaan di Indonesia. Presiden Soekarno pada tanggal 4 Agustus 1965 kembali menderita sakit, mengalami muntah-muntah sebelas kali dan hilang kesadaran sebanyak empat kali. Presiden Soekarno divonis dokter-dokter RRC akan meninggal atau lumpuh permanen. Inilah momentum yang digunakan PKI untuk merebut.

PKI mempersiapkan perebutan kekuasaan dengan melancarkan lima skenario sekaligus. Yaitu: (1) mempersiapkan rencana operasi gerakan militer dan politik secara tertutup; (2) propaganda publik; (3) penciptaan ‘politik kesan’ bahwa gerakannya merupakan agenda Presiden; (4) test case kesiapsiagaan pimpinan TNI AD; dan (5) netralisasi potensi penghambat gerakan.

Kelima skenario itu dilakukan PKI secara serentak, sehingga memecah konsentrasi pihak lawannya, yaitu ABRI dan kalangan nasionalis religius, untuk tidak segera menyadari adanya perebutan kekuasaan oleh PKI.

Rencana Operasi dan Konsolidasi Militer

Skenario pertama PKI untuk persiapan perebutan kekuasaan pada tahun 1965, dilakukan dengan menyusun rencana operasi gerakan militer pembersihan pimpinan TNI AD maupun gerakan politik untuk mengganti Kabinet Dwikora.

Gerakan ini dilaksanakan melalui: (a) tiga kali rapat Politbiro; (b) lima kali rapat interen Biro Chusus Central atau BCC atau Biro Khusus PKI; (c) satu kali rapat gabungan pendahuluan dan sepuluh kali “rapat komando pembersihan”, yaitu rapat gabungan antara BCC dengan pimpinan gerakan militer; (d) koordinasi intensif antara Aidit dan Sjam dengan menerima laporan-laporan dan pembahasan hasil rapat internal BCC maupun rapat komando pembersihan; (e) pengiriman anggota CC (Comite Central) untuk mengarahkan operasi perebutan kekuasaan lokal di setiap daerah; (f) koordinasi dan instruksi Sjam kepada pengurus Biro Chusus Daerah (BCD); dan (g) misi netralisasi satuan-satuan militer yang dianggap tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan rencana PKI.

Sebagai pelaksana gerakan militer, PKI memanfaatkan perwira atau anggota satuan-satuan militer yang telah dibina BCC atau Biro Khusus PKI sejak tahun 1964. Di antaranya Letkol Inf. Untung (Dan Yon Tjakrabirawa/pasukan pengawal Presiden), Kol. Inf. A. Latif (Dan Brigif I Kodam V/Jaya) dan Mayor Udara Sujono (Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan/P3AU Halim). PKI tidak mengalami kesulitan mobilisasi unsur pelaksana gerakan dari kalangan militer. Selain telah dibina secara intensif sejak tahun 1948, Letnan Kolonel Untung juga merupakan pelaku pemberontakan PKI Madiun.

Presiden Soeharto (10): G30S/PKI Seri-3 | Persiapan PKI Merebut Kekuasaan Tahun 1965

Mencermati ketiga komandaan binaan PKI itu, PKI bermaksud memanfaatkan ketiga elemen kunci pengendali strategis Ibu Kota untuk memperlancar perebutan kekuasaan. Ketiga elemen kunci itu meliputi Tjakrabirawa (Pasukan Pengawal Presiden), Brigif I Kodam V/Jaya (inti pasukan pengamanan Ibu Kota) dan P3AU (pemegang kendali pangkalan udara).

Selain masalah komitmen terhadap PKI, ketiga komandan itu dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang kelebihan dan kelemahan ketiga kesatuan tersebut. Selain untuk kepentingan teknis operasi, ketiga elemen strategis ini juga diperlukan sebagai campaign, untuk menarik satuan-satuan lain agar bergabung dan memberikan dukungan gerakan militer yang akan dilakukan.

Oleh karena itu dapat dipahami kenapa Letkol Inf. Untung (Danyon Tjakrabirawa) dan bukan Brigjen Soepardjo yang dipilih sebagai pimpinan gerakan militer, karena Letkol Inf. Untung dapat direpresentasikan sebagai suara resmi institusi pengamanan Presiden.

Rencana gerakan militer G30S/PKI disusun secara rapi dan berlindung dibalik agenda-agenda resmi, yaitu: (1) pelatihan sukwan di Lubang Buaya dengan dalih persiapan mobilisasi Dwikora (konfrontasi dengan Malaysia); (2) pemanfaatan momentum Hari ABRI tanggal 5 Oktober untuk mendatangkan pasukan-pasukan dari daerah; dan (3) koordinasi kedinasan seperti antara Brigjen Soepardjo dengan Omar Dhani yang sama-sama berdinas dalam Komando Mandala Siaga (Kolaga). Walaupun beda kesatuan, dengan alasan kedinasan pelaksanaan Kolaga, Brigjen Soepardjo dengan Omar Dhani dapat leluasa melakukan koordinasi memberi dukungan G30S/PKI. Tercermin dari kesediaan Omar Dhani memenuhi permintaan Brigjen Soepardjo melalui Mayor Udara Sudjono, untuk memberikan bantuan persenjataan pasukan penculik pada malam penculikan jenderal TNI AD.

Propaganda Publik

Skenario kedua PKI untuk persiapan perebutan kekuasaan pada tahun 1965 adalah propaganda publik.  Aidit dan anggota CC Politbiro melalui ceramah dan media, membakar massa untuk mengesankan bahwa momentum revolusioner telah sampai puncak.

Oleh karena itu kepada pelaksana inti gerakan, anggota PKI maupun simpatisannya tidak ragu-ragu bertindak. Perlu diingat, bahwa rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan PKI dibangun di atas “fatamorgana situasi revolusioner” berupa argumentasi dan justifikasi moral yang rapuh.

Justifikasi moral itu berupa isu rencana kudeta Dewan Jenderal terhadap Presiden pada tanggal 5 Oktober 1965, yang harus didahului oleh PKI agar tidak tergilas oleh TNI. Juga adanya dokumen Gilchrist yang dihembuskan sebagai bukti dukungan CIA terhadap Dewan Jenderal. Serta masa depan Presiden yang tidak akan berumur panjang.

Ketiga justifikasi moral itu tidak cukup didukung bukti-bukti namun dihembuskan sebagai wacana yang bersifat spekulatif. Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan kritis atas kebenaran isu yang dibuatnya, elit PKI melancarkan propaganda dengan mengesankan bahwa gelombang besar revolusioner sedang bergerak.

Kepada kader maupun simpatisan yang diberi tugas agar bekerja secara baik tanpa banyak bertanya. Maka dapat dipahami ketika kelak di hadapan Mahmilub, para pelaku gerakan penculikan Jenderal TNI AD tidak bisa menyodorkan bukti otentik kebenaran isu Dewan Jenderal.

Politik Kesan

Skenario ketiga PKI untuk persiapan perebutan kekuasaan pada tahun 1965 adalah penciptaan ‘politik kesan’ bahwa gerakan mendahului Dewan Jenderal merupakan perintah Presiden. PKI, melalui ketua Biro Chusus Central, Sjam, menanamkan pemahaman atau mengesankan bahwa pembersihan (penculikan) para Jenderal TNI AD merupakan bagian dari usaha melindungi Presiden dari coup Dewan Jenderal.

Penciptaan politik kesan dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dari satuan-satuan ketentaraan yang dijadikan target untuk menjalankan misi ‘pembersihan’ atau bahasa lugasnya pembunuhan terhadap pimpinan TNI AD.

Pemilihan Letkol Inf. Untung dan penggunaan sebagian pasukan Tjakrabirawa dalam G30S/PKI, yang mana Tjakrabirawa merupakan pasukan pengawal Presiden, merupakan bagian dari upaya mengelabui berbagai pihak untuk secara fanatik termobilisasi dan mendukung gerakan pembersihan pimpinan TNI AD dalam rangka menyelamatkan Presiden.

Test Case Kesiapsiagaan TNI AD

Skenario keempat PKI untuk persiapan perebutan kekuasaan pada tahun 1965 adalah dengan test case kesiapsiagaan pimpinan TNI AD melalui hembusan isu penculikan. Tanggal  18 September 1965 dihembuskan isu akan adanya penculikan para Jenderal, sebagaimana laporan Jenderal S. Parman kepada Jenderal A. Yani.

Isu itu membuat para jenderal TNI AD siap siaga, namun ternyata tidak terbukti. Hal itu menyebabkan informasi rencana penculikan berikutnya (sebagaimana diterima Mayjen MT. Haryono) antara tanggal 29 sampai dengan 30 September, tidak ditanggapi dan diantisipasi secara memadai.

Pada awalnya gerakan pembersihan pimpinan TNI AD akan dilaksanakan tanggal 19 September 1965 untuk secara simbolis “membayar kegagalan” kudeta Madiun. Karena ada kesulitan teknis (rapat-rapat persiapan tidak berlangsung), maka ditetapkan hari H gerakan militer pada HUT ABRI 5 Oktober 1965. Rencana ini mengalami kegagalan karena usulan Letkol. Inf. Untung sebagai salah satu panitia HUT TNI, menyangkut formasi pasukan defile mengundang kecurigaan.

Untung mengusulkan susunan defile pasukan dengan formasi Cakrabirawa pada posisi paling depan, disusul Jon 530, RPKAD, Jon 454, Pasukan Kudjang, Sukwan/Angkatan V dan terakhir “massa”. Namun usulannya agar “semua pasukan tidak diberi peluru tajam” telah mengundang kecurigaan berbagai pihak akan adanya pihak-pihak lain sedang “merencanakan sesuatu”.

Munculnya kecurigaan dari berbagai pihak itu menjadi bahan evaluasi bagi PKI untuk mempercepat gerakan dan ditetapkan ulang pelaksanaannya pada tanggal 29-30 September 1965.

Netralisasi Potensi Penghambat Gerakan

Skenario kelima PKI untuk persiapan perebutan kekuasaan pada tahun 1965 adalah netralisasi potensi penghambat gerakan. Langkah ini dilakukan dengan mengirimkan 600 pejabat negara untuk menghadiri undangan pemerintah RRC dalam peringatan HUT Kemerdekaan RRC 1 Oktober 1965.

Pengiriman pejabat ke RRC itu memiliki dampak di antaranya, pertama, untuk mengurangi potensi kritis terhadap langkah-langkah PKI sehingga perebutan kekuasaan berjalan dengan mulus. Eksodusnya para pejabat tinggi, menjadikan arena pertarungan hanya menyisakan barisan PKI dan sedikit lawan yang tidak mampu menggerakkan kekuatan birokrasi pemerintahan untuk menghadang langkah-langkah PKI.

Dan, kedua, untuk mempermudah pergantian pejabat tinggi dengan calon-calon PKI. Ketika gerakan perebutan kekuasaan di Indonesia berhasil, para delegasi Indonesia yang sedang berada di RRC dapat dengan mudah dihabisi oleh kader-kader Komunis RRC dan posisinya di Indonesia diganti oleh calon-calon PKI. ***

Lihat juga...