PP Standar Nasional Pendidikan Menghapus Pancasila!

OLEH: SHOLIKUL HADI

POLEMIK kembali muncul di tengah masyarakat terutama di perguruan tinggi pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk melaksanakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4).

Sebagian besar akademisi memandang bahwa PP tersebut menghapus Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sehingga perlu direvisi atau bahkan dicabut/dibatalkan. Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada dalam siaran pers tanggal 15 April 2021 memandang bahwa menghapus Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib, apalagi hanya Pancasila saja yang dihapus merupakan tindakan yang berbahaya karena potensial mengubur Pancasila dalam upaya pembudayaan Pancasila melalui jalur pendidikan nasional. Secara politik, jika agama dan kewarganegaraan adalah penting dan diwajibkan, maka penghapusan Pancasila adalah menghapus landasan sebagai nilai moral. Maka hal ini akan membahayakan bagi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Sisdiknas tidak Mewajibkan Pendidikan Pancasila

Sebenarnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dijadikan dasar penerbitan PP Standar Nasional Pendidikan tidak mengatur kewajiban bagi perguruan tinggi untuk memuat Pancasila dalam kurikulumnya. Menurut ketentuan Pasal 37 ayat (3) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: (a) pendidikan agama; (b) pendidikan kewarganegaraan; dan (c) bahasa. Disinyalir bahwa UU Sisdiknas yang lahir di era reformasi merupakan aktualisasi kebebasan yang keblabasan pasca runtuhnya Orde Baru.

Orde Baru yang identik dengan Pancasila, sehingga Pancasila “kurang diperhatikan” karena dengan memberikan perhatian pada Pancasila dianggap seakan-akan mau kembali pada Orde Baru. Terbitnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, pembubaran BP 7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), dan UU Sisdiknas merupakan bentuk “kurang perhatiannya” rezim reformasi terhadap Pancasila.

Padahal UU Sisdiknas sebelumnya yang lahir di era Orde Baru yakni UU Nomor 2 Tahun 1989 mengatur bahwa Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib. Pasal 39 ayat (2) UU tersebut mengatur bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) pendidikan Pancasila, (b) pendidikan agama, dan (c) pendidikan kewarganegaraan.

Respons perguruan tinggi atas pemberlakuan mata kuliah Pancasila pasca terbitnya UU Sisdiknas beragam. Sebagian perguruan tinggi ada yang tetap menjadikan Pancasila sebagai kurikulum wajib internal dengan pertimbangan bahwa dengan tidak diwajibkannya Pancasila sebagai kurikulum wajib dalam UU Sisdiknas bukan berarti perguruan tinggi yang memiliki otonomi kampus tidak boleh menjadikan mata kuliah pengembangan kepribadian ini sebagai kurikulum wajib internal karena hal tersebut tidak bertentangan dan atau bahkan justru mendukung tujuan pendidikan nasional.

Namun sebagian besar perguruan tinggi tidak menjadikan Pancasila sebagai kurikulum wajib dengan dalih bahwa di samping karena bukan kewajiban, Pancasila dapat dimasukkan pada Pendidikan Kewarganegaraan. Kondisi inilah yang membuat galau dan keprihatinan para pendidik Pancasila, aktivis Pancasila dan masyarakat pecinta Pancasila lainnya serta penyelenggara perguruan tinggi yang concern terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila.

Lahirnya UU Dikti

Berangkat dari kegalauan dan keprihatinan atas nasib Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, para akademisi Pancasila yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan, Asosiasi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan asosiasi lainnya mendorong pemerintah untuk mengatur kembali Pancasila sebagai kurikulum wajib pada perguruan tinggi. Satu hal pokok yang menjadi alasan utama adalah agar mahasiswa berjiwa Pancasila dan tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri.

Dorongan ini membuahkan hasil dengan diterbitkannya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi di mana didalamnya mengatur juga tentang Pancasila sebagai kurikulum wajib pada perguruan tinggi (Pasal 35 ayat (3)).

Pengaturan yang berbeda tentang kurikulum wajib pada perguruan tinggi tersebut dengan UU Sisdiknas, menjadikan UU Dikti bertentangan dengan UU Sisdiknas. Dalam kondisi seperti ini maka berlaku asas lex specialis derogate legi generali  dan lex posterior dergat legi priori.

Lihat juga...