Rebut Kekuasaan, PKI Lakukan Operasi Militer dan Politik

G30S/PKI merupakan satu kesatuan gerakan operasi militer dan politik. Operasi militer dilakukan PKI melalui sayap militer binaannya, dengan menculik atau membunuh elit pimpinan TNI AD untuk digantikan dengan perwira militer pro PKI. Sedangkan gerakan politik dilakukan dengan mendemisionerkan Presiden dan Kabinet Dwikora untuk digantikan Dewan Revolusi sebagai transisi menuju pemerintahan komunis di Indonesia.

Pelaksanaan operasi militer G30S/PKI direncanakan dalam dua tahap. Pertama, pembersihan atau penculikan dan pembunuhan para jenderal pimpinan TNI AD, sebagai upaya pengendalian salah satu pilar penting Angkatan Bersenjata. Kedua, pengendalian fasilitas-fasilitas strategis dan karantina Presiden Soekarno agar mendukung agenda PKI dalam G30S.

Kedua tahapan itu tidak berjalan sesuai rencana, sehingga memaksa PKI menyusun operasi militer darurat dalam bentuk operasi penyelamatan gerakan, dengan melakukan perlawanan terhadap serangan balik Kostrad yang dipimpin Mayjen Soeharto.

Tahap Pembersihan Pimpinan TNI AD

Operasi militer G30S/PKI pada tahap ini berhasil menculik enam jenderal pimpinan TNI AD, dengan menyisakan persoalan lolosnya target potensial Menhankam/KASAB Jenderal A.H. Nasution. Pukul 04.00 WIB tanggal 1 Oktober 1965, pasukan G30S/PKI menculik enam Jenderal TNI AD, tiga orang jenderal dibunuh di kediamannya yaitu Men/Pangad Jenderal A. Yani, Asisten IV Men/Pangad Brigjen D.I. Panjaitan, Deputi III Men/Pangad Mayjen Haryono MT, dan tiga orang dibawa hidup-hidup untuk kemudian dieksekusi di Lubang Buaya, yaitu Deputi II Men/Pangad Mayjen Soeprapto, Asisten I Men/Pangad Mayjen S. Parman dan Irjenkeh Brigjen Sutojo Siswomihardjo.

Selain itu, operasi militer tersebut juga menangkap dan menyandera Agen Polisi Tingkat II Sukitman, yang pada saat kejadian sedang patroli di sekitar kediaman D.I Pandjaitan, menembak mati penjaga kediaman Waperdam II Dr. Leimena Ajun Inspektur Polisi karel Satsuit Tubun, menembak putri Jenderal Nasution Ade Irma Suryani Nasution dan membawa Ajudan Menhankam/ KASAB Lettu Piere Andreas Tendean untuk kemudian di eksekusi di Lubang Buaya.

Sesuai kalkulasi elit PKI, tersingkirnya pucuk pimpinannya akan menjadikan TNI AD layaknya gerbong Kereta Api tanpa masinis. Keberadaannya akan dengan mudah dikelola untuk tidak membahayakan agenda-agenda perebutan kekuasaan yang sedang diskenariokan. Pergantian pimpinan TNI AD yang pro PKI diyakini dapat membalik arah TNI AD, yang semula berhadapan secara diametral menjadi aset potensial pendukung G30S/PKI.

Pada tahap berikutnya, pembalikan arah TNI AD juga diyakini menempatkan Presiden Soekarno, yang pada awalnya ditempatkan sebagai sosok kawan sementara perjuangan partai komunis, dalam posisi tersudut, untuk kemudian dengan mudah disingkirkan dalam tatanan politik pasca-kudeta.

Beberapa sejarawan menyodorkan analisis kegagalan eksekusi terhadap Jenderal Nasution dan gagalnya Brigjen Soepardjo menjemput paksa Presiden Soekarno di Istana Merdeka pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, sebagai faktor penting kegagalan G30S/PKI. Namun apabila dicermati secara mendalam, kecerobohan pasukan penculik melakukan pembunuhan tiga Jenderal, yaitu Men/Pangad Jenderal A. Yani, Asisten IV Men/Pangad Brigjen D.I. Panjaitan, dan Deputi III Men/Pangad Mayjen Haryono MT di kediamannya, sebenarnya merupakan faktor penting pintu awal kegagalan G30S/PKI.

Terbunuhnya para jenderal itu tanpa disadari telah merobek kamuflase gerakan yang sejak awal dikemas dengan argumentasi menjemput para perwira yang tergabung dalam Dewan Jenderal untuk dihadapkan pada Presiden Soekarno atas perintah Presiden Soekarno.

Presiden Soeharto (10): G30S/PKI Seri-4 | Operasi Militer G30S/PKI

Pembunuhan terhadap para jenderal itu tidak dibenarkan dari sudut apapun, sehingga dengan cepat memicu second line TNI AD, seperti halnya Mayjen Soeharto, mempersiapkan dan melakukan tindakan balasan. Bahkan andaikan pembunuhan itu atas perintah Presiden Soekarno, sebagaimana diargumentasikan para pimpinan G 30 S/PKI bahwa tindakannya untuk mendahului Dewan Jenderal yang hendak melakukan coup, eksekusi terhadap pimpinan TNI AD sudah merupakan alasan kuat bagi second line TNI AD untuk menuntut keadilan dengan memberi balasan pada para pelakunya.

Berbeda ketika proses penculikan tidak menyisakan bukti dan saksi-saksi adanya pembunuhan, second line TNI AD dalam waktu yang agak lama akan terus digelayuti kebingungan. Mereka akan berasumsi pimpinannya sedang dijemput paksa atau disandera dan dihadapkan kepada Presiden Soekarno untuk kemudian diadili. Walaupun tetap mencari pemimpinnya yang tengah diculik, secara emosional tidak menimbulkan efek dramatis sebagaimana ketika mengetahui pimpinannya telah ditembak mati di kediamannya. Second line TNI AD barangkali akan menuntut agar tuduhan terhadap para jenderal itu dibuktikan terlebih dahulu sebelum Presiden memutuskan sanksi. Sementara itu G30S/PKI dapat dijalankan sesuai skenario, di tengah kebingungan second line TNI AD dalam menemukan pimpinannya.

Bisa dimaklumi, ketika informasi penembakan dan pembunuhan berdatangan di kediamanya, Mayor Jenderal Soeharto, sebagai tokoh senior second line TNI AD, segera terpanggil untuk (1) menemukan pimpinannya, baik yang sudah gugur maupun yang masih hidup; (2) menghindarkan TNI AD dari kelumpuhan akibat kekosongan pimpinan; dan (3) mempersiapkan tindakan apa yang mesti dilakukan, termasuk menindak pelaku pembunuhan dan penculikan.

Mayjen Soeharto kemudian bergegas menuju Kostrad dengan menggunakan pakaian tempur tanpa pengawal dan sopir pribadi. Hal itu menandakan kesiapannya untuk menghadapi segala kemungkinan, termasuk jika harus terbunuh sebagaimana nasib pimpinannya.

Secara batiniah, sikap yang tergambar pada diri Mayjen Soeharto pada pagi itu merupakan keteguhan hati dan dorongan yang amat kuat, untuk melawan ketidakadilan walaupun jiwa dan raga sebagai taruhannya. Terminolog Bali menyebutnya puputan, yang artinya karena keyakinan akan kebenarannya, maka dibela hingga nafas terakhir. Orang Jawa menyebutnya natas yang artinya suatu perpaduan antara keteguhan hati dan dorongan kuat untuk tidak secara ragu-ragu membela kebenaran dan keadilan serta menyerahkan semua risiko-risikonya kepada takdir Tuhan. Sikap ini tidak mungkin dimiliki orang-orang yang jiwanya dibimbing cita-cita pragmatis, misalnya untuk merebut kekuasaan, sebagaimana tuduhan sebagian orang kepada Mayjen Soeharto dalam peristiwa G30S/PKI.

Bagi second line TNI AD, komunike G30S melalui RRI pada pukul 07.15, yang mengemukakan gerakan Letkol Infanteri Untung telah mengambil tindakan penangkapan kepada para jenderal AD yang hendak melakukan coup kepada Presiden, memiliki makna sebagai jawaban atas teka-teki siapa pelaku pembunuhan pimpinannya.

Komunike juga menyebutkan akan adanya proses politik berupa pembentukan Dewan Revolusi pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, sebagai tindak lanjut pembersihan para jenderal. Mencermati isi komunike dapat segera disimpulkan oleh siapa pun bahwa pembunuhan dan penculikan itu dilakukan dalam rangka kudeta. Melalui instuisi dan pengalamannya masing-masing, Mayjen Soeharto, Kol. Inf. Yoga Soegama dan jurnalis Rosihan Anwar, pada jam-jam pertama G30S, telah dapat menyimpulkan G30S didalangi PKI.

Ketika komunike itu disiarkan RRI, Mayor Jenderal Soeharto masih disibukkan menganalisa keanehan-keanehan kejadian hari itu, yaitu pembunuhan para jenderal pimpinannya, adanya pasukan tidak dikenal di sekitar Monas diluar perintah Kostrad ataupun Pangdam V/Jaya, dan kehadiran Brigjen Soepardjo bersama timnya mencari Presiden Soekarno di Istana Merdeka.

Mendengar komunike itu hati Mayjen Soeharto berdegub. Selain mengetahui secara lebih pasti pelaku pembunuhan para jenderal, naluri dan pengalaman militernya segera memberi petunjuk bahwa gerakan Untung didalangi PKI, karena yang bersangkutan merupakan didikan Alimin, tokoh senior dan ideolog PKI. Sedangkan Kol. Inf. Yoga Soegomo merupakan Asisten Intelijen Kostrad yang pernah menjadi Komandan Untung dalam RTP atau Resimen Tim Pertempuran II semasa menumpas PRRI. Ia mengetahui betul karakter, tabiat dan perilaku Letkol Untung.

Adapun Rosihan Anwar memberikan kesimpulan gerakan Letkol Untung didalangi PKI ketika berdiskusi dengan Sujatmoko, seorang tokoh sosialis, beberapa saat setelah mengetahui Jenderal MT Haryono diculik. Sujatmoko merupakan kolega Jenderal MT Haryono yang pada pagi itu juga menjadi korban pembunuhan pasukan G30S/PKI.

Isi komunike juga menyatakan bahwa “Presiden Soekarno selamat dalam lindungan gerakan 30 September”. Statement itu bagi Mayjen Soeharto memunculkan tanggung jawab baru, berupa penyelamatan eksistensi Presiden, selain menjaga kemungkinan kelumpuhan TNI AD, dan kejelasan para jenderal yang diculik. Mengacu isi komunike lainnya, Letkol. Infanteri. Untung menyatakan sejumlah Jenderal telah ditangkap. Namun Mayjen Soeharto memperoleh informasi, salah satunya dari laporan ajudan A. Yani, yang menyatakan bahwa tiga orang jenderal pimpinan TNI AD telah dibunuh, bahkan ditembak mati di kediamannya. Makna “Presiden selamat dalam lindungan G30S” juga memunculkan multi intepretasi yang salah satunya dapat berarti “Presiden berada dalam sandera komplotan G30S/PKI”.

Tidak diizinkannya Umar Wirahadikusumah oleh Mayjen Soeharto memenuhi panggilan Presiden menghadap di Halim, dilakukan atas kalkulasi dan intepretasi bahwa Presiden kemungkinan disandera komplotan G30S. Presiden sedang disandera oleh komplotan penculik di kawasan Halim dan keputusannya belum tentu mencerminkan independensinya. Bisa jadi panggilan itu merupakan perangkap komplotan G30S/PKI untuk membunuh lebih banyak Jenderal lagi.

Terlepas komunike Letkol Infanteri Untung melalui RRI memberi banyak informasi seputar pelaku dan motif penculikan, tersiarnya informasi pembunuhan ketiga jenderal TNI AD telah memicu munculnya inisiatif baru, dari kalangan second line TNI AD di bawah pimpinan Mayjen Soeharto, untuk melakukan tindakan balasan, yang posisinya berhadapan secara diametral dengan kepentingan G30S/PKI.

Sesuai dogma Aidit atau Ketua Comite Central PKI, pemegang inisiatif gerakan akan menentukan keberhasilan persaingannya melawan TNI AD dalam perebutan kekuasaan, manakala masa depan kesehatan Presiden berada dalam ketidakpastian. Hadirnya inisiatif baru dari para second line TNI AD, yang kemunculannya dipicu terbunuhnya para jenderal itu, telah menjadikan pimpinan G30S/PKI bukan lagi pemain tunggal, sejak jam-jam pertama melancarkan kudeta.

Fase Karantina Presiden

Operasi militer G 30 S/PKI pada tahap ini dilakukan dengan menguasai sarana-sarana vital komunikasi publik yaitu RRI dan Telkom, tekanan militer kepada Presiden di Istana Merdeka serta tekanan militer kepada Presiden ditempat penyanderaannya yang baru di rumah Susanto di kawasan Halim. Penguasaan sarana vital komunikasi publik, RRI dan Telkom, dilakukan oleh pasukan Bima Sakti pimpinan Kapten Infanteri Suradi dengan tujuan (1) pemblokiran akses informasi bagi Presiden (pemutusan jaringan telepon keluar masuk Istana); (2) pemblokiran akses informasi lawan-lawan dan potensi penghambat G30S; (3) keleluasaan pengelolaan manajemen propaganda G30S seperti penyebarluasan komunike melalui RRI; dan (4) keleluasaan komunikasi antar pelaku G30S beserta jariangan-jaringannya, termasuk komunikasi dengan jaringan-jaringan pendukung PKI di luar negeri seperti RRC dan unsur-unsur PKI di daerah. .

Tekanan militer kepada Presiden di Istana Merdeka dilakukan dengan menyiagakan pasukan Yon 530/Para Brawijaya dan Yon 454/Para Diponegoro, minus beberapa peleton yang dilibatkan dalam proses penculikan jenderal. Pimpinan G30S/PKI memberi perintah kepada mereka dengan kamuflase menjaga keselamatan Presiden dari coup Dewan Jenderal. Tujuan sebenarnya penempatan pasukan adalah memberikan dukungan misi Brigjen Soeparjo menjemput Presiden Soekarno, dengan cara halus maupun paksa, untuk kemudian disanderanya di rumah Susanto kawasan Halim. Brigjen Soepardjo hendak membawa Presiden dengan menggunakan helikopter Men/Pangau sehingga tidak banyak disertai iring-iringan pasukan pengawal.

Apabila upaya itu dihalang-halangi, misalnya oleh pengawal Presiden, Soepardjo dapat menekan mereka dengan menyatakan pasukan-pasukan di sekitar Monas akan segera bergerak menyerbu Istana. Skenario “penjemputan” mengalami kegagalan karena Tuhan menyelamatkan Presiden Soekarno yang malam harinya berhasil dirayu istrinya, Dewi, untuk menginap di rumahnya, Wisma Yaso. Pada jam 6.00 WIB. 1 Oktober 1965, Presiden tidak berhasil ditemukan oleh Soepardjo dan keberadaan pasukan di sekitar Monas tidak jadi memiliki konstribusi maksimal sesuai skenario.

Sedangkan skenario tekanan kepada Presiden di tempat penyanderaannya yang baru, di rumah Soesanto di kawasan Halim, dilakukan dengan menempatkan pasukan pengawal dari AURI yang sepenuhnya dikendalikan untuk mengikuti arahan pimpinan G30S/PKI. Tidak jauh dari tempat itu juga disiagakan ribuan Pemuda Rakyat bersenjata, yang pada waktu pagi harinya turut partisipasi membantai jenderal-jenderal TNI AD.

Keberadaan Pemuda Rakyat bersenjata sewaktu-waktu dapat dijadikan instrumen penekan kepada Presiden apabila tidak sejalan dengan skenario G30S/PKI. Rencana ini juga tidak sepenuhnya berhasil, karena kegagalan Soepardjo menjemput Presiden Soekarno di Istana, menyebabkan Presiden datang sendiri ke Halim dengan iring-iringan pengawalan petugas keamanan dan pembantu-pembantu terdekatnya.

Lepasnya Presiden dari perangkap G30S/PKI telah memunculkan inisiatif baru pada diri Presiden untuk berenang di antara dua inisiatif sebelumnya, yaitu pimpinan G30S/PKI dan Kostrad. PKI tidak lagi bisa mendiktekan agendanya secara leluasa, akan tetapi harus menghitung keberadaan Kostrad yang dikendalikan Mayjen Soeharto dan keberadaan Presiden Soekarno yang lolos dari jebakan dan beberapa minggu sebelumnya telah divonis oleh dokter-dokter RRC, tidak akan berumur panjang.

 Fase Penyelamatan

Operasi militer G30S/PKI pada tahap ini dilakukan dengan pengerahan pasukan untuk melakukan serangan terhadap pergerakan pasukan Kostrad merebut RRI-Telkom atau untuk merebut kembali RRI-Telkom yang telah diduduki Kostrad. Setelah memperoleh informasi pergerakan pasukan Kostrad, pimpinan komplotan G30S/PKI menjadi panik dan menyusun skenario perlawanan dengan dalih membela Presiden.

Pukul 18.00 WIB. tanggal 1 Oktober 1965 Brigjen Soepardjo menemui Presiden Soekarno dan meminta otorisasi membela Presiden Soekarno dari serangan Mayjen Soeharto (Kostrad), namun permintaan itu ditolak. Hal ini didukung fakta munculnya beberapa unit truk Pemuda Rakyat bersenjata dari Lubang Buaya, yang pada pukul 18.45 WIB. menduduki Gedung Front Nasional, lokasinya berada di dekat Telkom.

Mayjen Soeharto segera mengirim Batalyon 530/Para Brawijaya yang berhasil dinetralisasi dan berpihak ke Kostrad, untuk mengamankan gedung. Interogasi terhadap Pemuda Rakyat bersenjata yang ditangkap, diperoleh keterangan adanya 3.000 personel dari mereka yang dipersenjatai AURI dan berkeliaran di Jakarta.

Atas permintaan otorisasi Soepardjo itu Presiden Soekarno tentunya menyadari dirinya akan diadu oleh komplotan G30S/PKI, yaitu orang-orang yang beberapa jam sebelumnya mendemisionerkannya dari Kabinet Dwikora, dengan Mayjen Soeharto.

Presiden tentu ingat betul Mayjen Soeharto merupakan sosok jenderal paling setia dan kompeten, yang dengan caranya sendiri, tetap berpijak pada garis hirarki komando, telah membebaskan Presiden Soekarno dari kudeta tanggal 3 Juli 1946, menyelamatkan harga diri Presiden Soekarno yang ditawan Belanda melalui peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Operasi Mandala Pembebasan Irian Barat.

Orang-orang sekitar Presiden hanya mengetahui secara harfiah, Presiden Soekarno menyebut Mayjen Soeharto koppegh atau keras kepala, namun tidak memahami ikatan batin di antara keduanya. Penolakan terhadap permintaan otorisasi Brigjen Soepardjo mencerminkan bahwa orang-orang di sekitar Presiden Soekarno seringkali tidak bisa mencerna mind games atau perang pikiran yang sering dilancarkan Presiden.

Penolakan terhadap permintaan Soepardjo dengan sendirinya meruntuhkan alasan moral pasukan G30S/PKI untuk terus melawan Kostrad. Karena sejak awal, tentara pendukung G30S/PKI mendapat doktrin bahwa keberadaan gerakan itu menjaga keselamatan Presiden.

Sebagaimana diakui Supardjo melalui otokritiknya, salah satu pemicu kekacauan strategi G30S/PKI adalah permintaan Brigjen Sabur kepada Kostrad via telepon, agar bersiap-siap jika sewaktu-waktu Presiden dalam keadaan bahaya. Brigjen Sabur adalah Komandan Resimen Cakrabirawa, yang pada saat itu sedang bersama Presiden Soekarno. ***

Lihat juga...