Skenario PKI Karantina Presiden Soekarno, Penyebaran Komunike, dan Misi Soepardjo

G30S/PKI merupakan satu kesatuan gerakan operasi militer dan politik. Operasi militer dilakukan PKI melalui sayap militer binaannya, dengan menculik atau membunuh elit pimpinan TNI AD untuk digantikan dengan perwira militer pro PKI. Sedangkan gerakan politik dilakukan dengan mendemisionerkan Presiden dan Kabinet Dwikora untuk digantikan Dewan Revolusi sebagai transisi menuju pemerintahan Komunis di Indonesia.

Gerakan politik dalam peristiwa G30S/PKI dilakukan dalam skenario: (1) Karantina Presiden Soekarno; (2) Penyebarluasan Komunike 30 September; (3) Misi Soepardjo dan Manuver Presiden, (4) Dekrit Dewan Revolusi: Manuver Aidit Mendahului Presiden; (5) Aidit Mengakomodasi Presiden Soekarno sebagai Penguasa Simbolik (pukul 13.00 WIB); (6) Blunder Aidit: Menampar Uluran Tangan Presiden (pukul 14.00 WIB); (7) Manuver Presiden: Perangkap Perintah Harian; (8) Aidit Berusaha Merebut Presiden Soekarno dari Mayjen Soeharto.

Fase Karantina Presiden Soekarno

Terbunuhnya para jenderal, diasumsikan oleh elit PKI akan menjadikan TNI AD mengalami kelumpuhan dan tinggal menyisakan superioritas Presiden, yang sebelumnya telah diopinikan akan meninggal atau mengalami kelumpuhan permanen, menjadi satu-satunya batu sandungan politik. Untuk mengelabui para loyalisnya, Presiden Soekarno perlu dikelola menjadi pendukung G30S/PKI, sebagaimana sebelumnya telah disabotase kharismanya untuk mendukung operasi militer pembersihan para jenderal, dan kemudian menyingkirkannya. Skenario ini dilakukan dengan mengirim Soepardjo menjemput paksa Presiden pada pukul 06.00, sesaat setelah diketahui secara pasti para jenderal terbunuh, untuk dipisahkan dari para pengawalnya dan kemudian disandera di rumah Komodor Susanto, kawasan Halim.

Skenario ini mengalami kegagalan karena pada pagi itu Presiden Soekarno tidak berada di Istana. Pada saat Soepardjo mengalami kebingungan,  atas langkah apa yang harus ditempuh setelah gagal menemui Presiden, sesuai rencana semula, Letkol. Inf. Untung menyiarkan Komunike melalui RRI pada pukul 07.15 WIB. Komunike itu juga didengar Presiden Soekarno ketika bersama pengawalnya sedang membahas situasi di rumah Ibu Dewi, di Jalan Gatot Subroto, dan Ibu Haryati di Grogol. Setelah dari Ibu Dewi, rombongan Presiden Soekarno batal menuju Istana karena ada laporan pasukan tidak dikenal sedang berkeliaran di kawasan Monas, sehingga menuju kediaman Ibu Dewi.

Selain memberi petunjuk pelaku pembunuhan para jenderal, Komunike juga mengemukakan akan adanya peristiwa politik berupa pembentukan Dewan Revolusi pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Menurut isi Komunike, Dewan Revolusi akan melaksanakan “Panca Azimat Revolusi”, ketetapan-ketetapan MPRS dan putusan-putusan DPR GR yang berarti menjadi pemegang kendali baru pemerintahan di Indonesia.

Hal menarik lainnya dari komunike adalah tidak disebutkan informasi keterlibatan Presiden Soekarno dalam rencana pembentukan maupun dalam struktur Dewan Revolusi. Komunike juga menyebutkan jika “Presiden selamat dalam lindungan G30S” yang faktanya sedang berada di rumah Nyonya Haryati (Grogol-Slipi) melakukan analisis situasi bersama pembantu-pembantu terdekatnya. Ketidakakuratan fakta, tidak benar dirinya berada dalam lindungan G30S, dan kejanggalan Komunike terkat masa depan dirinya dalam Dewan Revolusi, sudah barang tentu menjadi pencermatan Presiden Soekarno. Namun suasana kebatinan Presiden pada hari itu lebih didominasi kepanikan para pengawalnya seputar hendak ke mana dirinya akan dibawa.

Presiden Soeharto (10): G30S/PKI Seri 5.1 | Gerakan Politik G30S/PKI

Kegagalan G30S/PKI menyandera Presiden serta kejanggalan-kejanggalan isi Komunike tertolong oleh upaya Letkol Tituler Suparto, pembantu pribadi Presiden, ketika diperintahkan menghubungi Men/Pangau Omar Dhani. Kontak telepon dari Suparto dimanfaatkan Omar Dhani menggiring Presiden menuju Halim. Suparto menjadi pembantu pribadi Presiden atas upaya mertua Omar Dhani.

Presiden sendiri mengakui dirinya memutuskan ke Halim atas kemauannya sendiri agar dekat dengan pesawat yang bisa membawanya menyelamatkan diri. Ia kemudian berangkat menuju Halim disertai iring-iringan pengawal maupun sebagian pembantu terdekatnya dan tidak berada dalam skema penyanderaan penuh sesuai rencana pimpinan G30S/PKI.

Analisis Victor M. Fic, Sejarawan Kanada, keterlibatan Omar Dhani dalam konspirasi ini dimungkinkan atas pendekatan pimpinan PKI sebelumnya yang akan menempatkan dirinya sebagai kandidat pengganti Presiden Soekarno dalam tatanan politik yang baru. Dhani juga merupakan keponakan Suripno, seorang tokoh penggerak pemberontakan Madiun yang dihukum mati oleh Gubernur Militer Gatot Soebroto bersama Amir Syarifuddin—sehingga secara psikologis memiliki kedekatan dengan pimpinan G30S/PKI.

Fase Penyebarluasan Komunike 30 September

Pukul 7.15 tanggal 1 Oktober 1965, RRI menyiarkan Komunike 30 September yang pada intinya mengemukakan hal-hal berikut:

  • G30S dikepalai Letkol. Inf. Untung, Komandan Batalyon Cakrabirawa, telah melakukan penangkapan para jenderal TNI AD, yang tergabung dalam Dewan Jenderal, yang disinyalir hendak melakukan coup pemerintahan Presiden Soekarno.
  • Dewan Jenderal merupakan gerakan subversif disponsori CIA dan mengharapkan Presiden meninggal dalam waktu cepat. Setelah harapan tersebut tidak terkabul, Dewan Jenderal merencanakan coup pada tanggal 5 Oktober 1965 dengan memanfaatkan momentum peringatan hari Angkatan Bersenjata.
  • Selain penangkapan para jenderal TNI AD, obyek-obyek vital telah dikuasai dan Presiden selamat dalam lindungan G30S.
  • Sebagai follow up, akan dibentuk Dewan Revolusi pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Dewan Revolusi yang dibentuk G30S merupakan pelaksana “Panca Azimat Revolusi”, ketetapan-ketetapan MPRS dan putusan-putusan DPA.
  • Mengimbau semua pihak untuk mendukung G30S.

Pencermatan terhadap isi Komunike akan dengan mudah disimpulkan para pendengar RRI, bahwa G30S merupakan gerakan kudeta. Terdapat kejanggalan relasi antara pembersihan para jenderal, sebagai usaha pencegahan kudeta terhadap Presiden, dengan pembentukan Dewan Revolusi mulai tingkat pusat hingga desa.

Berdasarkan muatannya, Komunike merupakan maklumat politik kehadiran rezim baru pemerintah Indonesia yang kelahirannya dimulai melalui penangkapan para jenderal dalam peristiwa G30S. Adanya kejanggalan itu menjadikan upaya justifikasi gerakan, seperti halnya isi Komunike yang menyatakan gerakan ini merupakan masalah internal AD, menjadi gugur atau terlihat jelas dibuat-buat.

Bagi pimpinan G30S, Komunike 30 September diharapkan menjadi informasi adanya “letusan tembakan pertama komandan gerakan” agar gerakan serupa diikuti dan direplikasi di daerahnya masing-masing. Sesuai instruksi Sjam kepada BCD, masing-masing daerah diminta mengikuti instruksi melalui RRI untuk kemudian segera mengaplikasikan gerakan di wilayah kerjanya.

Fase Misi Soepardjo dan Manuver Presiden

Kedatangan Presiden di Komando Operasi PAU Halim dan tidak di rumah Susanto, tetap dimanfaatkan pimpinan G30S/PKI untuk dieksploitasi melalui dua skenario. Pertama, secara eksternal ia akan dikesankan, melalui saluran-saluran publikasi, berada dalam lindungan G30S dan memberikan dukungan sepenuhnya atau merestui agenda-agendanya. Untuk menghindari kecurigaan, akses informasi kepada Presiden dilokalisir sedemikian rupa sehingga para loyalis Presiden tidak akan mudah mencermati apa yang sebenarnya terjadi. Kedua, secara internal, Presiden akan dipaksa menyetujui agenda-agenda G30S, termasuk pelengseran dirinya. Apabila menolak, setidaknya Presiden tidak bisa lagi secara leluasa menggerakkan loyalisnya untuk menghambat agenda-agenda G30S.

Untuk misi ini, pukul 10.00 WIB., tanggal 1 Oktober 1965, pimpinan G30S mengirim kembali Soepardjo menghadap Presiden di Komando Operasi untuk melapor bahwa Dewan Jenderal yang akan melakukan coup telah diamankan oleh gerakan yang dipimpin Letkol Untung. Setelah memperoleh laporan, selain mengomentari lolosnya Jenderal Nasution sebagai “hal biasa dalam revolusi”, Presiden menanyakan aspek legalitas gerakan, berupa bukti-bukti rencana coup Dewan Jenderal. Pada titik ini Soepardjo kehilangan pijakan argumentasi dan berusaha menyelamatkan misinya dengan mengatakan laporan lengkap akan diberikan Letkol Untung.

Soepardjo kemudian menyodorkan Dekrit Dewan Revolusi yang ditandatangani Letkol. Untung beserta nama-nama anggotanya dengan maksud memperoleh persetujuan Presiden. Setelah mempelajari isinya, Presiden menunjukkan sikap kemarahannya dan mengatakan bahwa tindakan Untung menguntungkan Nekolim.

Menelaah kronologi tersebut, dapat ditarik kesimpulan misi Soepardjo bukanlah untuk meminta restu kepada Presiden. Ia dijadikan umpan pimpinan G30S/PKI, Aidit, untuk secara diplomatis mengirim pesan kepada Presiden, bahwa dirinya pada saat ini sendirian, TNI AD sudah lumpuh, dan tidak lagi memiliki masa depan dalam tatanan politik yang akan dibentuk.

Pesan tersebut menyiratkan sebuah tekanan bahwa Presiden tidak memiliki pilihan lain kecuali mendukung Gerakan G30S/PKI. Bisa jadi strategi ini ditempuh untuk mengukur langkah apa yang akan dilakukan Presiden, sekaligus untuk menyusun pencitraan yang kemudian, apabila Presiden Soekarno menolak menyetujui, akan dikesankan kepada khalayak, bahwa melalui pertemuannya dengan Soepardjo, agenda-agenda G30S/PKI telah memperoleh restu.

Pertemuan dengan Soepardjo terhenti manakala Brigjen Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa hadir menghadap Presiden untuk melaporkan suasana Istana dan para jenderal yang dibunuh. Laporan itu disampaikan Sabur secara terbuka sehingga didengar semua yang hadir di Komando Operasi, antara lain Omar Dhani, Jenderal Soenarjo, Kolonel Saelan, Komodor Udara Leo Wattimena, Kolonel Suparto dan Brigjen Soepardjo.

Atas laporan itu, juga dipicu kemarahannya atas rencana G30S/PKI melengserkan dirinya, Presiden memerintahkan Soepardjo,  mewakili pimpinan G30S, menghentikan tembak menembak. Perintah Presiden menghentikan tembak menembak —setelah memperoleh laporan Sabur— bisa jadi mengindikasikan ketidaktahuannya terhadap istilah “pengamanan para jenderal” dalam laporan Soepardjo. Setelah mendengar laporan Sabur, ia baru menyadari bahwa maksud semua itu adalah telah terjadi penculikan dan pembunuhan para jenderal.

Mencermati sikapnya, Presiden menanggapi ulah pimpinan G30S/PKI dengan melakukan dua manuver. Pertama memerintahkan penghentian tembak menembak sebagai cerminan eksistensi dirinya masih sebagai pemegang kekuasaan. Kedua, berusaha memecah persekongkolan Soepardjo-Aidit dengan mengesampingkan Aidit dan Letkol. Inf. Untung dalam meja perundingan, serta memperlakukan Soepardjo sebagai pimpinan gerakan. Hal itu tercermin dari perintahnya yang mempercayakan kepada Soepardjo untuk penghentian tembak menembak.

Selanjutnya Presiden memerintahkan kepada para pembantunya untuk mempersiapkan Rapat Presidium Kabinet Dwikora dengan mengundang Waperdam II Leimena, Menpangad dan Menpangal. Selain tidak mengundang  Menko Aidit,  hal itu juga menegaskan bahwa kekuasaan penuh dirinya sebagai Presiden, Pangti dan Perdana Menteri Kabinet Dwikora. Mayjen Umar tidak bersedia hadir karena dikonsinyir Pangkostrad Mayjen Soeharto. Menurut Soepardjo, Jenderal Nasution dan Mayjen Soeharto juga diundang namun tidak dapat hadir. Ketidakhadiran Mayjen Soeharto karena yang bersangkutan sedang mempersiapkan segala kemungkinan termasuk melakukan serangan balasan pada pasukan G30S.

Presiden Soekarno juga memerintahkan Brigjen Sabur untuk membuat pernyataan bahwa dirinya dalam keadaan sehat wal afiat dan tetap memimpin negara maupun revolusi. Soepardjo bukanlah figur imbangan sepadan, sehingga ia terbawa ritme dan manuver Presiden Soekarno. Soepardjo bahkan bersama-sama Brigjen Sabur turut menyusun pernyataan Presiden untuk kemudian membawa satu salinannya kepada para pimpinan G30S/PKI, di Central Komando, Cenko, dan kemudian diteruskan kepada Aidit. Melalui pernyataan itu menyiratkan posisi Soepardjo sebagai representasi pimpinan G30S/PKI telah dijatuhkan sedemikian rupa di Komando Operasi di Halim dan Presiden telah menganggap Soepardjo maupun pimpinan G30S/PKI lainnya telah kembali dalam kendalinya.

Selain menyerahkan satu salinan pernyataan Presiden kepada Soepardjo, Brigjen Sabur mengirimkan salinan serupa ke Istana untuk diumumkan Kepala Staf Cakrabirawa, Kolonel Marokeh Santoso, melalui konferensi pers pada pukul 11.00 WIB. Sedangkan surat pernyataan yang dibawa Soepardjo diblokir pengumumannya oleh Aidit dan baru disiarkan pada pukul 13.00 WIB. melalui RRI. Terlepas dari pemblokiran tersebut, manuver yang disajikan Presiden menunjukkan bahwa pada saat itu inisiatif gerakan telah terpolarisasi menjadi tiga kekuatan yaitu G30S/PKI, Kostrad dan Presiden. ***

Lihat juga...