Lebaran CDN

Soal Relaksasi Kredit Pelaku Usaha, Pemerintah Diminta Tegas

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Pemerintah diminta tegas terkait kebijakan pemberian relaksasi atau kelonggoran kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha selama pandemi. Pasalnya sampai sekarang kondisi pasar masih labil dan belum menentu.

“Pemulihan sektor usaha tentunya berat untuk pulih pada waktu dekat, hingga saat ini pandemi Covid-19 belum tahu kapan berakhir. Hal itu cukup mengganggu kinerja sektor usaha yang sangat berkaitan dengan industri pariwisata,” ungkap Aji Ali Sabana, Pengurus KADIN Kota Bekasi, kepada Cendana News, Selasa (20/4/2021).

Sektor usaha diakuinya sangat bergantung dengan pergerakan manusia. Kondisi saat ini, masih dalam pandemi Covid-19 dengan beragam kebijakan yang membatasi pada pergerakan manusia. Dampaknya, pelaku usaha sulit untuk pulih, sementara kebijakan kelonggaran kredit yang digaungkan masih belum maksimal.

Aji Ali Savana, Ketua SDC UMKM Kota Bekasi, meminta pemerintah tegas terkait kebijakan relaksasi kredit bagi para pelaku usaha, Selasa (20/4/2021). -Foto M. Amin

Fakta di lapangan, ungkap Aji, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) masih menjalankan permohonan lelang aset dari Perbankan atau Balai Lelang serta penarikan aset bergerak pelaku usaha UMKM.

“Itu masih terjadi dan terus terjadi di jalan-jalan tanpa melalui proses pengadilan. Ini membuktikan kebijakan kelonggaran kredit secara umum masih belum maksimal,” tegas Ketua SDC UMKM Kota Bekasi tersebut.

Dia meminta pemerintah pusat maupun daerah memberi insentif bagi para pelaku usaha melalui akses bantuan modal baru yang murah dan mudah, pemutihan BI Cheking, dan insentif pajak. Karena terganggu cash flow usaha yang sangat kronis.

Aji Ali Sabana mengistilahkan kondisi pelaku usaha sekarang ‘kangker kronis’, hingga saat ini kondisi pasar masih labil yang belum menentu. Alasan itu dia meminta pemerintah, OJK, BI dan Lembaga Keuangan lainnya tegas terkait relaksasi tanpa pandang bulu khususnya kredit plafon di bawah 5 miliar.

Kondisi saat ini jelasnya dalam rangka menghambat laju penyebaran penularan Covid-19 membuat sektor usaha restoran, kafe, hotel kembang kempis. Kebijakan WFH (Work From Home), menjadi pukulan telak usaha restoran itu secara umum.

“Bidang makanan minuman, karena usaha restoran berkembang adanya kegiatan di lokasi tersebut, misalnya, meeting, wedding, buka puasa bersama dan lainnya,” tutur Aji.

Saat ini, terjadi turunnya daya beli masyarakat sebagai akibat PHK hampir semua sektor usaha, perusahaan melakukan efesiensi dengan mengurangi jam kerja yang berpengaruh langsung pada income pekerja serta terjadinya stagnan kegiatan usaha secara umum.

Bila dicermati dari BPS, kinerja sektor penyediaan Mamin pada kuartal IV/2020 terkontraksi 5.95 persen secara tahunan YOY (year-on-year). Angka itu ada kenaikan dari kuartal sebelumnya yang minus 7.99 persen, sebagai komperasi akhir tahun 2019 sektor ini tumbuh 7.65 persen.

Begitu pun pada sektor usaha perhotelan mengalami hal yang sama, tingkat hunian sepanjang 2020 lalu rata-rata nasional berkisar 35 persen sedangkan pada 2019 tingkat hunian rata-rata 57 persen. Data BPS menunjukkan, diperiode yang sama sektor usaha perhotelan dan restoran terkonstraksi sebesar 8.88 persen   Yoy ( year-on-year).

Hal ini lebih baik dari kuartal sebelumnya masing-masing terkontraksi sebesar 11.81 persen dan 22.02 persen pada akhir 2019, sektor ini masih tumbuh 6.36 persen.

Penurunan ini terjadi karena penurunan konsumsi rumah tangga pada sektor hotel dan restoran juga menurun. BPS mencatat, konsumsi sektor usaha ini di 2020 terkontraksi 7.28 persen, membaik dari sebelumnya 10.94 persen.

Lihat juga...