Lebaran CDN

Suap Pembahasan APBD, Vonis 14 Mantan Anggota DPRD Sumut Berbeda-Beda

Ilustrasi. Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, yang berada di Pengaduilan Negeri Medan - Foto Ant

MEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, menghukum bervariasi 14 terdakwa mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), yang didakwa menerima uang suap Rp6,5 miliar dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Suap tersebut untuk pengesahan LPJP APBD tahun anggaran 2012 dan APBD Perubahan 2013.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Immanuel Tarigan, dalam amar putusan secara daring menyebut, terdakwa Syamsul Hilal divonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Syamsul harus membayar uang pengganti sebesar Rp477.500.000.

Sedangkan Ramli, divonis 5 tahun, membayar denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp497.500.000. Kemudian tujuh terdakwa lainnya masing-masing divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurangan.

Empat terdakwa telah mengembalikan seluruh uang pengganti (UP) yaitu Jamaluddin sebesar Rp497.500.000, Japorman Saragih (UP Rp427 juta) dan terdakwa Rahmad P Hasibuan (UP Rp500 juta) serta Layari Sinukaban dengan (UP Rp377.500.000) juga telah melunasinya. Terdakwa lainnya, Robert Nainggolan telah mengembalikan UP sebesar Rp327.500.000. Terdakwa Ahmad Husen Hutagalung dengan UP sebesar Rp752.500.000, dan terdakwa Nurhasanah dengan UP Rp472.500.000.

Sedangkan lima terdakwa lainnya, yaitu Megalia Agustina, Ida Budiningsih, Mulyani, Sudirman Halawa, dan Irwansyah Damanik masing-masing dipidana 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta subsider 2 bulan kurungan. Terdakwa Megalia dengan UP sebesar Rp540.500.000, terdakwa Ida Budiningsih Rp542.500.00, terdakwa Mulyani UP Rp452.500.000, Sudirman Halawa UP Rp417.500.000 serta terdakwa Irwansyah Damanik dengan UP sebesar Rp602.500.000.

Hakim menyatakan, hal-hal yang memberatkan para terdakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota DPRD Sumut, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. “Sedangkan hal-hal yang meringankan berlaku sopan selama persidangan dan menyesali perbuatan para terdakwa,” kata hakim ketua Immanuel. (Ant)

Lihat juga...