Lebaran CDN

Tanpa Perubahan Perilaku, Indonesia Kehabisan Jatah Karbon pada 2027

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Penurunan emisi karbon di dunia, khususnya di Indonesia membutuhkan usaha lebih dari semua pihak. Tanpa perubahan perilaku ramah lingkungan, maka Indonesia akan mencapai target batasan emisi karbon pada tahun 2027.

Executive Director Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Nurhidayati, menyatakan, berdasarkan penelitian, Indonesia memiliki Carbon Budget 14,8 giga ton untuk mencapai kemungkinan 66 persen target dan 20,5 giga ton untuk mencapai kemungkinan 50 persen target.

“Kalau tren emisi Indonesia masih tetap seperti saat ini, maka jatah Carbon Budget Indonesia akan habis di 2027. Jadi kalau kita bicara target 2070, ya itu sudah sangat terlambat. Perlu ada target yang lebih ambisius dari pemerintah dan membuka keterlibatan pihak umum dari luar pemerintah agar bisa menemukan jalan yang lebih baik,” kata Nurhidayati dalam Thamrin Summit Climate Crisis, yang diselenggarakan secara online, Rabu (21/4/2021).

Ia menyebutkan bahwa emisi Indonesia memang lebih besar dari sektor land use dan forestry.  Dan harusnya ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mencegah kenaikan emisi.

“Ada berbagai kebijakan pemerintah yang sudah mulai mencegah kenaikan emisi. Misalnya moratorium perizinan baru dan lahan gambut, moratorium perizinan sawit. Tapi kalau kita lihat dalam implementasinya, masih tetap terjadi pembukaan hutan baru,” ucapnya.

Data Walhi menunjukkan pada moratorium tahun 2011, masih ada 12 juta hektare yang masih dibuka untuk berbagai keperluan dengan tanggal perizinan sebelum moratorium diberlakukan. Dan saat moratorium diberlakukan, operasional mulai berjalan.

“Ini harusnya menjadi konsen buat semua. Tanpa kita benar-benar menurunkan emisi dari land use dan forestry, akan sangat susah untuk mencapai target 29 persen dan 41 persen,” ucapnya lebih lanjut.

Dan sebenarnya, Nurhidayati mengemukakan bahwa target 29 persen ini tidak cukup dalam mencegah kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius.

“Dengan angka tersebut, kenaikan suhu bisa mencapai 3-4 derajat Celcius. Hal yang sama juga dihadapi oleh seluruh pemerintah dunia. Harusnya targetnya itu di 45 persen. Jadi bisa dibilang apa yang dilakukan Indonesia itu belum cukup,” tuturnya.

Bukti bahwa perubahan iklim sudah dirasakan di Indonesia adalah tercatat 6,4 juta orang yang mengalami dampak bencana atau harus mengungsi pada tahun 2020. Dan 90 persen bencana itu adalah hidrometeorologis.

“Kalau bicara tentang generasi emas atau bonus demografi, maka pertanyaannya adalah generasi macam apa yang muncul saat Indonesia hidup dalam survival mode, membangun istana pasir yang hancur setiap terkena ombak,” kata Nurhidayati tegas.

Pemerintah, lanjutnya, harus serius dalam menanggulanginya. Bukan hanya omongan.

“Seperti yang diungkapkan Kemenkomarves yang menginginkan penurunan signifikan, sementara omnibus law hadir justru mem-boosting proyek-proyek yang meningkatkan emisi di Indonesia. Tidak ada koherensi antara yang disampaikan dengan aksi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kenyataan yang ada tak sesuai dengan statemen publik maupun kebijakan,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ahli Hukum Lingkungan dari Universitas Indonesia (UI), Prof. Andri Wibisana, yang menyatakan kalau trennya tetap seperti sekarang ini, kemungkinan target Indonesia itu tidak akan tercapai dan masuk dalam highly insufficient country yang menyebabkan kenaikan 3-4 derajat Celcius.

Ahli Hukum Lingkungan dari Universitas Indonesia (UI) Prof. Andri Wibisana menyampaikan kebijakan Indonesia yang belum mengarah ke pencegahan perubahan iklim, dalam Thamrin Summit Climate Crisis, Rabu (21/4/2021) – Foto: Ranny Supusepa

“Indonesia juga masih memberikan banyak kemudahan dalam perizinan terkait pemanfaatan batu bara,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Untuk enforcement, ia menyatakan harusnya bertumpu pada pengadilan yang menerima berbagai gugatan komunitas.

“Tentunya pengadilan yang sudah mengalami perubahan. Peningkatan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang ditargetkan pemerintah masih sangat jauh dari apa yang harus dilakukan dalam hal krisis iklim ini,” ujarnya lebih lanjut.

Gagasan climate justice, biasanya didasarkan pada tanggungjawab dan kemampuan untuk respek pada lingkungan.

“Walaupun faktanya tidak pernah secara langsung diterapkan dalam pencapaian target dalam mencegah perubahan iklim,” ungkapnya.

Para ahli hukum dunia, lanjutnya, menyusun suatu konsep tentang Permissible Quantum of Green-House Gas Emission, yang dasarnya adalah maksimum total emisi gas rumah kaca per kapita pada tahun tertentu untuk menjamin rerata suhu permukaan Bumi, sebagaimana yang ditargetkan dalam Paris Agreement.

“Hal ini didasarkan pada konsep permukaan atmosfer sebagai benda yang dapat dibagi. Karena ada beberapa negara yang memiliki emisi per kapitanya sangat tinggi sementara negara lain sangat rendah,” urainya.

Berdasarkan konsep tersebut maka semua negara yang angkanya di atas semua itu, maka harus menurunkan. Sementara yang masih jauh di bawah, yang biasanya adalah Less Development Countries, maka bisa mendapat kelonggaran.

“Salah satunya adalah pemerintah di seluruh dunia harus bisa menahan diri untuk tidak mengizinkan pembangunan PLTU baru. Sayangnya, Indonesia termasuk sedikit negara yang mengizinkan pembangunan pembangkit yang berbasis batu bara ini,” pungkasnya.

Lihat juga...