Lebaran CDN

TMII Dipersembahkan YHK kepada Pemerintah pada 1977

JAKARTA — Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan pelestariannya hingga saat ini, merupakan persembahan Yayasan Harapan Kita (YHK). Dalam perjalanan sejarahnya, sekira tahun 1977 lalu, TMII telah ditetapkan menjadi milik negara, yang sebelumnya didahului penyerahan TMII oleh YHK kepada pemerintah pada 1975.

Sekretaris Yayasan Harapan Kita (YHK), Tria Sasangka Putra Ismail Saleh, dalam konferensi persnya baru-baru ini di Gedung Perpustakaan TMII, Jakarta, menyebutkan, penyerahan TMII kepada pemerintah dilakukan melalui Naskah Pernyataan Penyerahan Miniatur Indonesia “Indonesia Indah” di Jakarta pada 20 April 1975.

Dan sebagai bentuk penerimaan oleh negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1977, Halaman 2 dari 4, tanggal 10 September 1977 TMII telah ditetapkan sebagai milik Negara Republik Indonesia yang penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada YHK.

Berdasarkan Berita Acara tentang Serah Terima Pengelolaan Pengusahaan TMII di Jakarta, tanggal 23 Agustus 1979, telah diserahkan kembali Pengelolaan Pengusahaan TMII dari H. Tjokropranolo selaku Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kepada YHK.

Menindaklanjuti hal tersebut, kata Tria Sasangka, pihak YHK kemudian mengukuhkan TMII dalam Akte Persembahan No. 47, tanggal 17 Juni 1987, yang dibuat oleh Koesbiono Sarmanhadi, SH., Notaris di Jakarta.

“Itu merupakan wujud pengabdian, bakti, kecintaan dan kontribusi Yayasan Harapan Kita sebagai warga bangsa dan negara dalam memperkokoh pondasi nasionalisme kebangsaan berdasarkan budaya bangsa,” tandasnya.

Sekretaris Yayasan Harapan Kita (YHK), Tria Sasangka Putra Ismail Saleh (kiri), saat memberikan keterangan pers di Gedung Perpustakaan TMII, Jakarta, Minggu (11/4/2021), disiarkan Cendana TV. -Foto: Tangkapan layar Cendana TV/M. Hidayat

Selain itu, YHK juga menekankan pemahaman yang utuh terhadap pentingnya penerimaan terhadap adanya keragaman budaya dalam rangka membangun rumah kebangsaan nasional untuk dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara.

“Pengelolaannya dilakukan secara otonom sebagai suatu bentuk kontribusi YHK bagi wahana pelestarian budaya bangsa Indonesia dan memperteguh semangat kebhinekaan Indonesia kepada rakyat, bangsa dan negara,” imbuhnya.

Adapun pembangunan TMII yang dilaksanakan oleh YHK, jelas Tria Sasangka, hal ini merupakan bentuk ketaatan YHK terhadap pelaksanaan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat pada masa sebelum pembangunan TMII.

Pada saat itu, DPR memberikan 4 (empat) alternatif kepada YHK, di mana YHK memilih alternatif ke-4 untuk membiayai sendiri pembangunan proyek TMII, dalam rangka pengisian masterplan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pertimbangan YHK memilih alternatif ke-4, kata Tria Sasangka, bertumpu pada skala prioritas agar tidak mengganggu atau mengurangi prioritas pembangunan pada saat itu, dan hasil dari public hearing yang telah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu.

Tria Sasangka, menyebutkan, pada rentang waktu selama 3 (tiga) tahun sejak pembangunan TMII hingga diresmikan pada 1975, TMII langsung dipersembahkan dan serahkan oleh Yayasan Harapan Kita kepada negara.

“Presiden Soeharto, dan penggagas TMII Ibu Negara Tien Soeharto tidak pernah memiliki niat untuk melakukan swakelola TMII secara mandiri, yang mulai dibangun oleh YHK pada tanggal 30 Juni 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975,” tuturnya.

Tria Sasangka menambahkan, terkait izin pembangunan dan izin penyelenggaraan usaha TMII, mengacu pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.: D.III3912/d/4/74, tanggal 22 Agustus 1974, tentang Pembentukan Badan Pelaksana Pengelolaan Pengusahaan Taman Mini “Indonesia Indah”.

Ia menandaskan, pelaksana pengelolaan TMII untuk pertama kali dibentuk dan diberi nama Badan Pelaksana Pengelolaan Pengusahaan Taman Mini ‘Indonesia Indah”.

Seiring waktu berjalan —TMII yang merupakan gagasan Ibu Tien Soeharto dengan dasar pemikiran mewujudkan Taman Mini “Indonesia Indah” sebagai suatu kontribusi bagi rakyat, bangsa dan negara dalam bentuk warisan nasional (national heritage) budaya bangsa Indonesia untuk dilestarikan— di tahun 2010 pemerintah berupaya balik nama hak pakai YHK atas tanah TMII untuk menjadi atas nama pemerintah.

Menurut Tria Sasangka pada tahun 2010 Kementerian Sekretariat Negara telah memproses balik nama sertifikat hak pakai dari atas nama YHK menjadi atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Sekretariat Negara RI atas tanah TMII seluas kurang lebih 150 hektare di wilayah Jakarta Timur ini. (M. Hidayat)

Lihat juga...