Lebaran CDN

TMII Persembahan Yayasan Harapan Kita kepada Negara

JAKARTA — Sekretaris Yayasan Harapan Kita (YHK), Tria Sasangka Putra Ismail Saleh, menyebutkan, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan pelestariannya hingga saat ini, merupakan persembahan Yayasan Harapan Kita dan diserahkan kepada negara.

“Hal ini dapat dilihat pada rentang waktu selama 3 (tiga) tahun sejak pembangunan di tahun 1972 sampai dengan peresmian di tahun 1975, Taman Mini Indonesia Indah langsung dipersembahkan dan diserahkan oleh Yayasan Harapan Kita kepada negara,” kata Tria Sasangka, pada konferensi pers di Gedung Perpustakaan TMII, Jakarta, Minggu (11/4/2021).

Jadi, Presiden Soeharto dan penggagas TMII, Ibu Negara Tien Soeharto tidak pernah memiliki niat untuk melakukan swakelola TMII secara mandiri, kendati TMII digagas oleh Ibu Tien Soeharto sendiri, yang mulai dibangun oleh YHK pada tanggal 30 Juni 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975.

Tria Sasangka juga menjelaskan, Ibu Tien Soeharto memiliki dasar pemikiran mewujudkan Taman Mini “Indonesia Indah” sebagai suatu kontribusi bagi rakyat, bangsa dan negara dalam bentuk warisan nasional (national heritage) budaya bangsa Indonesia untuk dilestarikan.

“Didalamnya juga terdapat seni dan budaya untuk dapat dilestarikan,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait Izin pembangunan dan izin penyelenggaraan usaha TMII, dikatakan Tria Sasangka mengacu pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.: D.III3912/d/4/74, tanggal 22 Agustus 1974, tentang Pembentukan Badan Pelaksana Pengelolaan Pengusahaan Taman Mini “Indonesia Indah”.

“Pelaksana pengelolaan TMII untuk pertama kali dibentuk dan diberi nama Badan Pelaksana Pengelolaan Pengusahaan Taman Mini ‘Indonesia Indah’,” tandasnya.

Kemudian, dalam penyerahan kepada negara, lanjut Tria Sasangka, dilakukan melalui Naskah Pernyataan Penyerahan Miniatur Indonesia “Indonesia Indah” di Jakarta. TMII diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1975, dan sebagai bentuk penerimaan oleh negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1977, Halaman 2 dari 4, tanggal 10 September 1977 TMII telah ditetapkan sebagai milik Negara Republik Indonesia yang penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada YHK.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, kata Tria Sasangka, pihak YHK kemudian mengukuhkan TMII dalam Akte Persembahan No. 47, tanggal 17 Juni 1987, yang dibuat oleh Koesbiono Sarmanhadi, SH., Notaris di Jakarta.

“Itu merupakan wujud pengabdian, bakti, kecintaan dan kontribusi Yayasan Harapan Kita sebagai warga bangsa dan negara dalam memperkokoh pondasi nasionalisme kebangsaan berdasarkan budaya bangsa,” tandasnya.

Selain itu, juga menekankan pemahaman yang utuh terhadap pentingnya penerimaan terhadap adanya keragaman budaya dalam rangka membangun rumah kebangsaan nasional untuk dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara.

“Pengelolaannya dilakukan secara otonom sebagai suatu bentuk kontribusi YHK bagi wahana pelestarian budaya bangsa Indonesia dan memperteguh semangat kebhinekaan Indonesia kepada rakyat, bangsa dan negara,” imbuhnya.

Adapun pembangunan TMII yang dilaksanakan oleh YHK, jelas Tria Sasangka, hal ini merupakan bentuk ketaatan YHK terhadap pelaksanaan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat pada masa sebelum pembangunan TMII.

“DPR memberikan 4 (empat) alternatif kepada YHK, di mana YHK memilih alternatif ke-4 untuk membiayai sendiri pembangunan proyek TMII, dalam rangka pengisian masterplan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia,” terangnya.

Pertimbangan YHK memilih alternatif ke-4, lanjut Tria Sasangka, bertumpu pada skala prioritas agar tidak mengganggu atau mengurangi prioritas pembangunan pada saat itu, dan hasil dari public hearing yang telah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu.

Dalam konferensi pers tersebut, Tria Sasangka juga membeberkan di tahun 2010 ada upaya dari pihak pemerintah terkait dengan hak pakai YHK atas tanah TMII untuk menjadi atas nama pemerintah.

“Pada 2010 Kementerian Sekretariat Negara telah memproses balik nama sertifikat hak pakai dari atas nama YHK menjadi atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Sekretariat Negara RI atas tanah TMII seluas kurang lebih 150 hektare di wilayah Jakarta Timur ini,” pungkasnya. (M. Hidayat)

Lihat juga...