Upaya Pencegahan Stunting di Sikka Temui Berbagai Kendala

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, memiliki lima pilar pencegahan stunting, dan jumlah kasusnya terus mengalami penurunan. Namun  demikian, hingga saat ini upaya pencegahan tersebut masih menemui berbagai kendala.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Herlemus, mengatakan, kelima pilar pencegahan stunting itu adalah komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa, ketahanan pangan dan gizi serta pemantauan dan evaluasi.

Namun demikian diakui Petrus, dalam pelaksanaannya masih mengalami sejumlah kendala.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, NTT, Petrus Herlemus saat ditemui di aula Alma Maumere, Jumat (19/3/2021). Foto : Ebed de Rosary

“Pilar pertama terkait komitmen dan visi kepemimpinan, telah diterbitkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 19 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan stunting. Namun, kendalanya belum ada strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting di Kabupaten Sikka,” kata Petrus saat dihubungi Jumat (2/4/2021).

Sementara untuk pilar ke dua terkait kampanye dan komunikasi perubahan perilaku, pihaknya telah melaksanakan kampanye pencegahan stunting pada acara pekan Air Susu Ibu (ASI).

Pihaknya pun telah melaksanakan kampanye stunting bagi masyarakat umum saat acara karnaval 2019 dan edukasi kepada kelompok remaja, ibu hamil, ibu melahirkan serta orang tua anak dan balita.

“Kendalanya, pelaksanaan kampanye belum optimal di tingkat kecamatan dan desa serta kelurahan. Lintas sektor terkait tidak terlibat dalam pelaksanaan kampanye stunting,” ucapnya.

Petrus menjelaskan, untuk komunikasi antarpribadi sesuai konteks sasaran, pihaknya telah melaksanakan konseling pernikahan, reproduksi remaja, ASI, MP ASI, pemantauan pertumbuhan dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA).

Dia mengungkapkan, kendalanya tidak semua tenaga kesehatan melaksanakan konseling secara kontinyu, serta perlu peningkatan konselor.

Pihaknya telah melaksanakan advokasi terkait penggunaan dana desa untuk pencegahan stunting, namun komunikasi antara tenaga kesehatan dan pemerintah desa masih kurang.

“Tenaga kesehatan juga kurang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes),” sesalnya.

Sementara itu, Maria Dua Lodan, warga Desa Nebe, Kecamatan Talibura, mengaku intervensi bantuan gizi bagi ibu hamil dan menyusui oleh pemerintah desa dan dinas kesehatan masih kurang.

Maria mengatakan, ibu-ibu di desa, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19, kekurangan makanan bergizi seperti ikan, telur dan daging dan lebih banyak mengkonsumi nasi dan sayuran.

“Banyak ibu hamil dan melahirkan di wilayah kami memang masih jarang sekali mengkonsumsi ikan dan telur. Memang saat pandemi Corona saat ini, warga di desa juga pendapatannya berkurang drastis akibat harga jual komoditi pertanian anjlok,” ungkapnya.

Lihat juga...